Berantas Pungli di Subang Hingga Akarnya!

BANDUNG - Penasehat Hukum Iman Nurhaeman meminta KPK memberantas praktik pungli di kabupaten Subang hingga ke akar-akarnya. Menurut dia, praktik pungutan dari sektor perizinan kepada warga yang mengurus izin begitu mencekik rakyat.

"Kami mendukung langkah KPK untuk memberantas pungutan liar dari sektor perizinan di subang. Warga dan pengusaha sudah muak dengan pungutan tersebut dan menjadi serba tidak pasti," ujar Penasehat Hukum Miftahudin, Iman Nurhaeman saat membacakan pledoinya di depan majelis hakim dalam sidang yang digelar di ruang II Pengadikan Tipikor Bandung, Rabu, 11 Juli 2018.

Selain penasehat hukum membacakan pledoi, terdakwa Miftahudin juga membacakan pledoi yang ditulis sendiri. Sebelumnya, penyuap Bupati Imas Aryumningsih itu dituntut tiga tahun penjara oleh jaksa KPK.
Dalam pledoinya, Iman menyatakan fakta hukumnya, awal januari 2017 ada rapat dipanggil ke rumdin bupati. Hadir Bupati Imas, dr Arya, Nata Susanda, Nono, Asep Santika bagian perizinan.

Dalam rapat dibahas sola harus diberesin dokumen pasca OTT KPK jaman bupati Ojang.

Kemudian menurut Iman, dalam rapat itu ada arahan  nengenai tarik perizinan, yakni untuk izin prinsip dan izin lokasi sebesar 15.000 sampai 20.000 per meter. Padahal aturannya jelas tidak ada biaya.

"Dalam rapat itu juga disampaikan mengenai mekanisme dan tata kelola uang itu dikumpulkan dan diserahkan ke bupati. Jadi dalam teknisnya melibatkan struktural birokrasi. Bahkan peran sebagai pemungit dan sampai kepada siapa menyalurkan," katanya.

Jadi menurut Iman, siapapun yang mengajukan izin maka akan dikenakan biaya, karena sudah dikordinir secara sistematis.

"Jadi dalam kasus Subang ini yang aktif melakukan pungli itu pemerintah. Jadi masyaraket tidak akan nyuap tanpa ada permintaan  dari pemerintah daerah," katanya.

Begitu juta kasus yang menyangkut kliennya, dia menjelaskan, karena berbelit-belitnya perizinan akhirnya meminta bantuan pihak ketiga, yaitu Darta.

"Atas permintaan pemerintah melalui Darta, pengurusan dua PT yakni PT Alpa dan PT Pura minta komitmen 1.5 miliat. Namun baru diberikan 1.257 miliar," katanya.

Iman menyebutkan bahwa kliennya menyadari memberikan uang kepada pejabat itu salah dan melanggar hukum. Tapi memang faktanya, dia menuturkan, memberikan uang karena diminta oleh pejabat subang.

Karena itu, dia mengatakan, para pengusaha sangat setuju untuk memberantas pungli hingga akar-akarnya. Jika tidak, praktik pungli akan tetap ada.

"Kalau ngasih (uang-red) jadi masalah hukum, kalau engak malah izinnya engak keluar keluar, makanya kami setuju berantas pungli," ujarnya.

Seperti diketahui perbuatan terdakwa Miftahudin bersama-sama dengan Puspa Sukrina alias Koh Asuh (berkas terpisah) pada Juli 2017 hingga Februari 2018 di kantor terdakwa, dan di rumah dinas Bupati Subang memberikan sesuatu berupa uang dengan total Rp 1,275.000.000, yang patut diduga sebagai uang pelicin untuk mengeluarkan perizinan pendirian pabrik di Kabupaten Subang.

"Ancamannya untuk pasal 5 maksimal 15 tahun penjara," katanya usai persidangan.

Dalam berkas dakwaan, uang senilai Rp 1,275 miliar tersebut rinciannya, Rp 300 juta masuk kantong pribadi Imas, kemudian pemberian fasilitas kampanye Pilkad Subang 2018 Rp 110 juta lebih, kemudian pembelian kamera Canon dan Laptop kepada Imas.

Selain kepada Imas, terdakwa pun memberikan uang Rp 40 juta kepada Kabid Perizinan DPMPTSP Subang Asep Santika, kepada pihak swasta Data atau Darta Rp 824 juta, dan janji memberikan uang senilai Rp 1,5 miliar kepada bupati Imas.

Semua uang tersebut diberikan terdakwa dengan maksud agar Imas sebagai Bupati Subang mengeluarkan Izin prinsip dan izin lokasi untuk PT Pura Binaka Mandiri, dan PT Alfa Sentr Property (ASP). Padahal semua itu bertentangan dengan kewajibannya sebagai Bupati Subang sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kroupsi, kolusi dan nepotisme.(PR/Yedi Supriadi).