PT. Hutchison Langgar MoU Pendirian Tower

altPADALARANG, (MGO) - PT. Hutchison 3 Indonesia (H3I) diduga melanggar perjanjian (MoU) pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) atau tower telekomunikasi seluler, yang telah disepakati bersama warga Kampung Pos Kulon RT 004 RW 003 Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat (KBB). Perusahaan tersebut diduga telah membangun menara tower di kampung tersebut setinggi 42 meter. Padahal, sesuai kesepakatan antara warga dengan PT Hutchison 3 Indonesia (H3I), telah disepakati pembangunan tower akan dilakukan dengan ketinggian 35 meter.

Menurut salah seorang warga setempat berinisial RW (45) menyatakan, bahwa dalam surat penerimaan pemberitahuan warga yang ditandatangani warga sebanyak 45 orang disebutkan, ketinggian tower telekomunikasi tersebut hanya 35 meter dengan tambahan fasilitas seperti, pemasangan antena, dishes, BTS, kabin, tenaga listrik, kabel komunikasi dan generator set (genset). Namun, karena perusahaan tersebut diduga telah melanggar kesepakatan, akibatnya warga yang sebelumnya sudah menyetujui pembangunan tower tersebut akhirnya mendadak kesal dan marah kepada PT H3I. "Tapi ketika kami cek saat ini di lapangan, ketinggian malah mencapai 42 meter. Ini ada unsur penipuan terhadap warga," tegasnya di Padalarang, Minggu (5/7). Pembangunan tower tersebut sudah berdiri sejak 1 bulan lalu.

Dirinya juga mempertanyakan izin yang dikeluarkan Pemkab Bandung Barat dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta izin dari Badan Penanaman Modal Perizinan dan Pelayanan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bandung Barat. "Pada Jumat (3/7) lalu saya datangi kantor dishub untuk mempertanyakan soal izin tower ini. Tapi, di kantor dishub tidak bertemu dengan orang yang menangani soal izin tower. Kami mempertanyakan izin dari disbub, takutnya memang belum memiliki izin," terangnya. Pihaknya mendesak, Pemkab Bandung Barat menindak tower yang terbukti ilegal. Bahkan, sebagai keseriusan warga, dirinya bersama warga lainnya akan melaporkan kepada DPRD Kabupaten Bandung Barat. "Yang saya khawatirkan, ada oknum dari dishub yang bermain dengan pemilik tower dalam mengeluarkan rekomendasi tanpa memiliki izin yang lengkap," sesalnya. 

Ditempat terpisah, Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Ade Zakir mengungkapkan, ada beberapa tower yang juga ditangani oleh BPMPPT. Bahkan, keberadaan tower ini juga memberikan kontribusi kepada kas daerah setiap 1 tahun sekali untuk 1 tower. "Ada rekapannya tapi harus dilihat dulu datanya (jumlah tower)," ucapnya. Tentunya, sambung Ade, keberadaan tower ini harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelum beroperasi. Bahkan, keberadaan tower ini juga sudah diatur dalam peraturan daerah (perda). "Bandung Barat saat ini sudah memiliki perda soal keberadaan tower. Jadi dalam perda tersebut diatur berapa tarif yang harus dikeluarkan dari pemilik tower. 

Agar nantinya tower ini akan menambah pendapatan asli daerah (PAD)," tandasnya. Sementara itu, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, di Kabupaten Bandung Barat. Terdapat sejumlah tower ilegal yang tersebar di 16 kecamatan, mulai dari Kecamatan Lembang, Cisarua, Padalarang, Cipatat, Cikalongwetan hingga Gununghalu. Untuk mengetahui kebenarannya terkait jumlah tower ilegal dan legal, sejak pekan lalu dari Pasundan Ekspres mencoba mengkonfirmasi kebenarannya. Namun, lagi-lagi pihak yang menangani soal tower tidak ada di tempat.(*).

 

Pekerja Tambal Sulam Jalan Provinsi Layaknya Preman

https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/1510457_666381130161547_837034839881077929_n.jpg?oh=7c4421bac4374b5b0e147480d52c4877&oe=5633993DSUBANG (MGO) - Para pekerja jalan provinsi layaknya seorang preman, pasalnya ketika ditanya orang yang bertanggungjawab dalam pekerjaan tambal sulam para pekerja terkesan menutup diri, sekali menjawab terkesan begitu garang yang terkesan pula pekerjaannya enggan dikontrol.

Kejadian tersebut terjadi ketika Reporter MGO mendatangi aktivitas pekerjaan tambal sulam jalan Provinsi ruas jalan Subang-Ciater bertempat di dusun Palasari RT.14/05 Desa Tanjungwangi Kecamatan Cijambe Subang. Pada saat itu rombongan sejumlah pekerja diantaranya seorang operator alat berat untuk memadatkan hotmik ketika ditanya kelayakan alat berat gilas, berapa kali lintasan menggilas material hotmik, operator tersebut menjawab tidak tahu karena baru bekerja menjadi operator alat gilas, apalagi ketika ditanya kelayakan tonase alat berat gilas yang kapasitas beratnya hanya 1 ton tanpa fibro, operator pun menjawab tidak tahu.”Saya tidak tahu, karena Saya hanya menjalankan alat ini yang baru pertama kali,”ujar operator alat gilas.

Belum selesai mengkonfirmasi operator, datanglah seorang pekerja dengan nada yang cukup tinggi dan terkesan tidak suka adanya kontrol sosial mengawasi pekerjaannya. "Kamu jangan sekali-kali menyalahkan pekerjaan disini, dan kamu tahu engga Hotmik yang dipasang lebih dari 7 centimeter dan sudah dikerjakan dengan baik, untuk layak dan tidaknya jangan tanya Saya yang hanya seorang kuli tanya saja kepada orang PU-nya,"ujar seorang kuli sambil melotot.

Padahal saat itu pekerjaan tambal sulam menggunakan material Hotmik yang dihampar pada badan jalan yang kerusakannya mulai dari kedalaman 5 sampai dengan 15 centi meter tanpa ada material lain yang biasanya dikerjakan dulu lapeling.

Sedangkan menurut warga setempat, bahwa kondisi jalan dilokasi tersebut sering diperbaiki dan sering cepat rusak yang kemungkinannya karena pekerjaannya kurang baik. Disela obrolan dengan warga datang seorang sopir yang belum diketahui namanya yang mengangkut material Hotmik, langsung memaki-maki karena tidak terima wartawan mensikapi pekerjaannya. “Kamu jangan tanya-tanya pekerja, dia tidak tahu apa-apa,”ujar sopir.

Dilokasi kegiatan dan diperhatikan operator mesin gilas bekerja dengan tidak beraturan, untuk itu kepada pelaksana teknis, konsultan pengawas dan pengamat jalan BPJ III Jawabarat untuk segera turun kelokasi pekerjaan agar standarisasi proyek tersebut bisa benar-benar diterapkan agar hasil kontruksi pekerjaan bisa berkualitas agar memenuhi standaar kwalitas sesuai dengan rencana semula serta kontruksi yang dipasang bisa tahan lama sesuai bestek.(*).

 

Kronologis Pencurian Disertai Pengrusakan oleh oknum PT.SMS Finance

PURWAKARTA (MGO) – Untuk menjawab komentar dari pemirsa melalui aku facebook milik Pirdaus, maka tayangan berita kali ini akan menguraikan kronologis kejadian perkara yang menimpa Yayang Sudrajat sebagai korban pencurian disertai pengrusakan dan penekanan pihak internal, ekternal dan bahkan pihak PT.SMS Finance.

Begini ceriteranya, pada hari Sabtu 29 Novemver 2014 Yayang Sudrajat Desa Sumurbarang Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang Jawabarat,  sedang memarkin mobilnya di STS Purwakarta tepatnya didepan PT.Artha Prima Finance STS Purwakarta, tiba-tiba datang sekelompok orang yang mengaku petugas dari internal dan eksternal PT. Sinar Mitra Sepadan (PT.SMS) Finance Cabang Karawang dikawal oknum TNI, petugas internal dan eksternal tersebut membentak-bentak dan memaksa Yayang agar menyerahkan mobil lantaran selama 3 bulan belum membayar angsuran.

Karena Yayang merasa mobil Pick Up Suzuki Futura Nopol T 8284 P warna putih Perakitan Tahun 2008 Nomor Rangka MHYESL 4158122806 Nomor Mesin G15AID726969BPKB atas nama Suryadi Bin Jaini sejak Juni 2014 telah menjadi miliknya maka dengan berbagai cara Yayang mempertahankan unit  mobil, namun petugas internal dan eksternal PT. PT.SMS Finance Cabang Karawang dikawal oknum TNI terus menerus menyerang Yayang dengan kata-kata kasar dengan membuat dua opsi, bayar tunggakan atau mobil ditarik paksa. Maka Yayang ditemani Nandar meninggalkan mobil dihalaman parkir untuk mencari uang untuk membayar tunggakan cicilan 3 bulan yang belum dibayarnya.

Aku Yayang, mencari pinjaman kesana kemari tidak mendapatkan, sekira pukul 17.25 WIB. Yayang dan Nandar sampai kerumah Pirdaus bertempat di Patokbeusi RT.276/13 Desa Rancamulya Kecamatan Patokbeusi, Kab.Subang yang diketahui sebagai Ketua Umum Ormas Gival, kedatangan Yayang kepada Pirdaus  tiada lain untuk meminta solusi atas insiden yang dialami Yayang, Pirdaus memberikan solusi dengan memberikan tawaran pinjaman uang senilai Rp.20juta untuk menyelesaikan uang tarikan mobil, angsuran, dan denda selama 3 bulan angsuran, dengan syarat mobil disimpan dulu dirumah Pirdaus sebelum Yayang melunasi pinjamannya dan keduanya sepakat. Diketahui Pirdaus memerintahkkan Wakil Ketua Umum Ormas Gival, Ade Saefulloh dan 4 orang anggotanya mewakili Pirdaus untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Disayangkan ketika Yayang, Nandar didampingi Waketum Ormas Gival, Kepala dan wakil Kepala Divisi Investigasi & Data, Entis dan A.Junaedi, dan 2 orang anggota akan yang diperintahkan Pirdaus untuk mengambil dan menyelesaikan angsuran mobil yang belum dibayar, akan tetapi mobil yang diparkir dihalaman STS Purwakarta tepatnya didepan kantor PT.Artha Prima Finance tidak ada ditempatnya alias telah raib, setelah mencari informasi didaerah sekitr lokasi parkir ditemukan sejumlah keterangan bahwa mobil milik Yayang diambil sekelompok internal dan eksternal  PT.SMS Finance Cabang Karawang yang sejak siang menekan dan mengancam Yayang apabila tidak segera melunasi angsurannya dan akan menarik mobil dengan paksa.

Ketua Umum Ormas Gival, Pirdaus B.Ns. atau yang akrab dipanggil Dauscobra menyimpulkan bahwa petugas internal dan eksternal PT.SMS Finance Cabang Karawang telah melakukan pencurian disertai pengrusakan, bahkan PT.SMS Finance Cabang Karawang membebani konsumen untuk melunasi angsuran yang masih berjalan 9 bulan, yakni kontrak kredit selama 1 tahun atas nama Yayang Sudrajat per Juni 2014 mengalami kemacetan sejak September 2014.  Adapun Yayang belum bisa membayar angsuran dengan alasan faktor ekonomi.

“Jadi pantaslah apabila PT.SMS Finance Cabang Karawang ibarat perampok, bermula mencuri disertai pengrusakan yang kemudian konsumen harus melunasi utangnya yang masih ada limit waktu 7 bulan kedepan sejak Desember ini. Padahal sebelumnya seorang ekternal bicara dengan Saya melalui ponsel Nandar Saya menjamin mobil tersebut apabila Minggu Sore konsumen tidak membayar, akan Saya bayar pada hari Senin, namun eksekutor itu menolak,”jelas Dauscobra.

Dilanjutkan Dauscobra, untuk menjawab pertanyaan banyak pihak melalui akun facebooknya, Dauscobra membeberkan soal tersebut, angsuran wajib dibayar, dan kini Dauscobra balik nanya, lebih buruk mana penunggak utang dengan pelaku pencurian disertai pengrusakan, kenapa petugas disebut  pencurian disertai pengrusakan  karena mobil raib kunci mobil masih ada pada konsumen, konsumen pun tidak menanda tangani serah terima barang, dan belum menerima surat peringatan sekalipun. Eh..eh..!!! telah menjadi pencur disertai pengrusakan malah pihak PT.SMS Finance melakukan penekanan kepada mobil bisa diambil dengan syarat tunggakan berikut sisa angsuran selama 7 bulan kedepan wajib dilunasi.

“Siapa yang tolol, dan siapa yang salah, penunggak utang kah..!!! atau pencuri sekaligus penekan konsumen kah..!!!. Saya katakan sekali lagi PT.SMS Finance Cabang Karawang pantas disebut sarang perampok. Karena melindungi pencuri dan menekan konsumen,”ucap Dauscobra.
Terlebih Yayang tidak pernah menanda tangani perjanjian Fidusia, apakah Fidusia itu? menurut UU RI No. 42 tahun 1999 (42/1999) Tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Sering kali dalam praktek eksekusi memberikan dampak negative berupa bantahan, ataupun perlawanan di lapangan, maka untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia, POLRI menerbitkan Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011. di terbitkannya Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 bertujuan untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; melindungi keselamatan Penerima/ Pemberi Jaminan Fidusia, atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/ atau keselamatan jiwa.

Maka pihak Finance untuk dapat dilaksanakannya eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dalam Perkap tersebut atas jaminan fidusia harus memenuhi persyaratan (1) ada permintaan dari pemohon;(2) objek tersebut memiliki akta jaminan fidusia; (3) objek jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia; (4) objek jaminan fidusia memiliki setifikat jaminan fidusia; (5) jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia. Dan mestinya proses pengamanan eksekusi atas jaminan fidusia ini tercantum dalam pasal 7 Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011, dimana permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia bila permohonan diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia dengan melampirkan (1) Salinan akta jaminan fidusia;(2) Salinan sertifikat jaminan fidusia; (3) Surat peringatan kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini telah diberikan pada Debitor sebanyak 2 kali dibuktikan dengan tanda terima; (4) Identitas pelaksana eksekusi; (5) Surat tugas pelaksanaan eksekusi.

“Saya harapkan dengan dihianatinya aturan dan perundang undangan oleh Finance harus bermuara di meja kepolisian dengan hukum pidananya, dan wanprestasi konsumen harus berujung dimeja hijau pengadilan negeri untuk mempertanggungjawabkan secara perdata. Maka minta kepada pengadilan harus segera melek dan merasa malu oleh rakyat, karena tugas eksekusinya diambil alih oleh internal dan eksternal Finance kok diam saja,”tegas Dauscobra.(*).

 
                  

Berita Terbaru

Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...