Diera Presiden Jokowi RTS-PM Raskin Subang Dibebani BOP Capai 1.7 Miliyar/Bulan

      altSUBANG (MGO) – Di era presiden Jokowi masyarakat penerima Raskin dibebani biaya operasional penyaluran Raskin senilai Rp.900/kg. dari kelebihan HET Rp.1.600/kg dijual seharga Rp.2.500/kg. dan salah satu contohnya di Kabupaten Subang sebanyak 125.434 RTS-PM Raskin dengan pagu Raskin sekira 1.881.510kg/bulan RTS-PM dibebai BOP senilai Rp.1.7 miliyar/bulan.

      Hal tersebut diketahui dari pengakuan masyarakat dengan fakta tertulis ketika jajaran pengurus Ormas Gival melakukan Investigasi kesejumlah Desa yang ada di Kabupaten Subang. Rata-rata Raskin dijual denga Netto liter (5liter/RTS-PM) atau sebanding dengan 4 kg/RTS-PM yang semestinya atau sesuai HET dijual seharga Rp.1.600/kg. kenyataan dilapangan RTS-PM membeli Raskin dengan harga Rp.2.500/kg. dan kalau dihitung dari sebanyak 125.434 RTS-PM Raskin dalam per bulannya dibebani BOP Raskin sekira 1.7 miliyar/bulan. 

      Data penerima manffat yang disebar Ormas Gival masyarakat atau rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) Raskin  menulis sendiri pada formulir data investigasi Ormas Gival bahwa RTS-PM Raskin hanya menerima Raskin seberat 5 liter/bulan (4 kg) dengan harga Rp.2500/kg. selain pagu dan harga Raskin berubah, RTS-PM juga komplain dengan perubahan pagu Raskin yang semula jatahnya 15kg./karung/RTS-PM/bulan hanya menerima rata-rata 4 kg/RTS-PM/bulan. Pun RTS-PM Raskin mengeluhkan fisik Raskin yang seringkali bau apek, warna beras kuning gelap, bubuk dan kadang berkutu yang tidak layak dimakan, mereka meminta agar pemerintah bisa memperbaiki kualitas beras agar layak dimakan oleh manusia.

      “Iya pak ketika Raskin jelek ya terpaksa saya beli, kalau gak dibeli beras murah, ketika gak enak dimakan terpaksa dech untuk pakan ayam,”ujar sejumlah RTS-PM.

      Disisi lain meskipun RTS-PM Raskin tidak keberatan dengan markup harga Raskin, akan tetapi para penegak hukum mengincar markup tersebut, pun para Kepala Desa/lurah sebagai Pokja terahir dalam penyaluran Raskin seringkali menjadi buulan-bulanan sosial kontrol baik Ormas/LSM maupun wartawan gara-garanya dan dengan tuduhan indikasi markup Raskin.

      Sejumlah Kades dan aparaturnya sampai denga tingkat RT yang merupakan sebagai garda depan penopang keberhasilan pendistribusian Raskin meminta bantuan Ormas Gival untuk mencari keadilan demi keamanan dan kenyamanan pendistribuasian Raskin. Bukti para Kades-RT meminta bantuan Ormas Gival, sejak Selasa-Rabu (28-29/03) Ormas Gival diundang oleh sejumlah Kades guna memberikan pencerahan agar petugas Raskin bisa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas pendistribusian Raskin.

      Dengan hal tersebut diatas rata-rata para Kepala Desa menjual Raskin diatas HET karena tidak adanya biaya angkut dari gudang Bulog ke titik distribusi (TD) atau ke kantor desa/kelurahan, biaya muat bongkar, biaya angkut dari TD ke titik bagi (TB) atau ke RT. masing-masing, untuk biaya operasional penyaluran Raskin, untuk menutupi susut Raskin yang mencapai mulai dari 0.5kg sampai dengan 2kg per karung/15kg, dan untuk subsidi silang bagi RTS-PM atau kaum duafa yang tidak sanggup menebus Raskin.

      “Saya meminta kepada Bupati, Gubernur dan Presiden untuk segera mengucurkan dana BOP, atau melegalkan kenaikan harga Raskin, jika kedua hal tersebut tidak bisa di realisasikan, Isya Allah desa akan membuat surat ketidak sanggupan untuk menyalurkan Raskin, ya takut ancaman hukum karena di tuduh markup,”katanya.(*).

        • Dibaca: 829 kali

        TCE-Plugin by www.teglo.info

         
                          

        Berita Terbaru

        Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
        759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
        Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
        Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
        PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...