PT. Hutchison Langgar MoU Pendirian Tower

      altPADALARANG, (MGO) - PT. Hutchison 3 Indonesia (H3I) diduga melanggar perjanjian (MoU) pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) atau tower telekomunikasi seluler, yang telah disepakati bersama warga Kampung Pos Kulon RT 004 RW 003 Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat (KBB). Perusahaan tersebut diduga telah membangun menara tower di kampung tersebut setinggi 42 meter. Padahal, sesuai kesepakatan antara warga dengan PT Hutchison 3 Indonesia (H3I), telah disepakati pembangunan tower akan dilakukan dengan ketinggian 35 meter.

      Menurut salah seorang warga setempat berinisial RW (45) menyatakan, bahwa dalam surat penerimaan pemberitahuan warga yang ditandatangani warga sebanyak 45 orang disebutkan, ketinggian tower telekomunikasi tersebut hanya 35 meter dengan tambahan fasilitas seperti, pemasangan antena, dishes, BTS, kabin, tenaga listrik, kabel komunikasi dan generator set (genset). Namun, karena perusahaan tersebut diduga telah melanggar kesepakatan, akibatnya warga yang sebelumnya sudah menyetujui pembangunan tower tersebut akhirnya mendadak kesal dan marah kepada PT H3I. "Tapi ketika kami cek saat ini di lapangan, ketinggian malah mencapai 42 meter. Ini ada unsur penipuan terhadap warga," tegasnya di Padalarang, Minggu (5/7). Pembangunan tower tersebut sudah berdiri sejak 1 bulan lalu.

      Dirinya juga mempertanyakan izin yang dikeluarkan Pemkab Bandung Barat dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta izin dari Badan Penanaman Modal Perizinan dan Pelayanan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bandung Barat. "Pada Jumat (3/7) lalu saya datangi kantor dishub untuk mempertanyakan soal izin tower ini. Tapi, di kantor dishub tidak bertemu dengan orang yang menangani soal izin tower. Kami mempertanyakan izin dari disbub, takutnya memang belum memiliki izin," terangnya. Pihaknya mendesak, Pemkab Bandung Barat menindak tower yang terbukti ilegal. Bahkan, sebagai keseriusan warga, dirinya bersama warga lainnya akan melaporkan kepada DPRD Kabupaten Bandung Barat. "Yang saya khawatirkan, ada oknum dari dishub yang bermain dengan pemilik tower dalam mengeluarkan rekomendasi tanpa memiliki izin yang lengkap," sesalnya. 

      Ditempat terpisah, Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Ade Zakir mengungkapkan, ada beberapa tower yang juga ditangani oleh BPMPPT. Bahkan, keberadaan tower ini juga memberikan kontribusi kepada kas daerah setiap 1 tahun sekali untuk 1 tower. "Ada rekapannya tapi harus dilihat dulu datanya (jumlah tower)," ucapnya. Tentunya, sambung Ade, keberadaan tower ini harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelum beroperasi. Bahkan, keberadaan tower ini juga sudah diatur dalam peraturan daerah (perda). "Bandung Barat saat ini sudah memiliki perda soal keberadaan tower. Jadi dalam perda tersebut diatur berapa tarif yang harus dikeluarkan dari pemilik tower. 

      Agar nantinya tower ini akan menambah pendapatan asli daerah (PAD)," tandasnya. Sementara itu, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, di Kabupaten Bandung Barat. Terdapat sejumlah tower ilegal yang tersebar di 16 kecamatan, mulai dari Kecamatan Lembang, Cisarua, Padalarang, Cipatat, Cikalongwetan hingga Gununghalu. Untuk mengetahui kebenarannya terkait jumlah tower ilegal dan legal, sejak pekan lalu dari Pasundan Ekspres mencoba mengkonfirmasi kebenarannya. Namun, lagi-lagi pihak yang menangani soal tower tidak ada di tempat.(*).

        • Dibaca: 822 kali

        TCE-Plugin by www.teglo.info

         
                          

        Berita Terbaru

        Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
        759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
        Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
        Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
        PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...