Besaran Korupsi 70 Persen Termasuk Pengadaan Barang dan Jasa

      SUBANG (MGO) - Dari data kasus korupsi terdapat sekira 70% jumlahnya diantaranya meliputi kegiatan pengadaan barang dan jasa.

      Hal tersebut diungkapkan oleh Penelaah Whistleblow System (WBS), Ir. Sutjipto, M.Eng, Sc pada Diseminasi Whitleblowing System (WBS) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Jawa Barat. Dilanjutkan Sutjipto dengan adanya hal tersebut mencoba menerapkan pengawasan penyediaan barang dan jasa. Hal ini menimbulkan inefisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) rata-rata 100 trilyun tiap tahunnya.

      “Nilai sebesar itu setara  dengan 10 buah bandara Soekarno – Hatta dan mampu mengentaskan lebih dari 5 juta orang miskin. Oleh karena itu perlu ada pengawasan dari berbagai pihak untuk mengawal penggunaan anggaran. Salurannya perlu diciptakan. Ini lah yang menjadi salah satu tujuan dibentuknya WBS” ujar Penelaah Whistleblow System (WBS), Ir. Sutjipto, M.Eng, Sc pada Diseminasi Whitleblowing System (WBS) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Jawa Barat di Aula Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang, Rabu (31-10-2012). .

      Kemudian menurut Sutjipto tujuan WBS ialah untuk meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi pada pengadaan barang dan Jasa dengan mendorong pengungkapan penyimpangan  atau penyalahgunaan kewenangan. Pegungkapan ini diperoleh dari sumber-sumber pelapor yang bisa melaporkan melalui jalur berbasis website.
      “Pihak yang mengetahui penyimpangan bisa melaporkan melalui internet, identitas pelapor dijamin kerahasiaan dan keamanannya. Untuk keakuratan data laporan, pihak WBS akan melakukan verifikasi dan penelaahan terlebih dulu,” jelasnya.

      Dijelaskan pula, bahwa timbulnya penyimpangan atau penyalahgunaan. Upaya pencegahannya, lanjut Sutjipto dilakukan secara bertingkat. Dari tingkat pertama sampai upaya penyelesaian secara hukum pidana ataupun perdata.

      “Kita mengupayakan dari pencegahan dari awal dulu sebelum sampai pada penyelesaian secara hukum,” jelasnya lagi. Karena penyalahgunaan atau penyimpangan yang terjadi pada pengadaan barang dan jasa ditimbulkan oleh beberapa sebab. Diantaranya karena perilaku dan juga disebabkan karena peraturan yang ada. Bisa saja ketika laporan yang masuk setelah dilakukan verifikasi dan penelaahan kemudian benar ada penyimpangan, penyelesaiannya cukup dilakukan lelang ulang. Hanya pengaduan yang benar yang dapat ditindaklanjuti. Berdasarkan pengalaman KPK pun dari 100 laporan hanya 5 - 8 jumlahnya yang dapat ditindaklanjuti.

      Pengaduan yang disampaikan melalui WBS hanya pengaduan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan berdasarkan peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2012 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.

      Penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang karena KKN berupa penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan sejak dari perencanaan sampai selesainya seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa peerintah.

      Kegiatan Diseminasi WBS dibuka oleh Kepala Dinas Kominfo Kab. Subang, DR. H. Kamal Ma’ruf yang didampingi Kadis Kominfo Prov. Jawa Barat serta dihadiri oleh dinas instansi dari Kab. Purwakarta, Kab. Karawang dan Bekasi.(*).

        • Dibaca: 691 kali

        TCE-Plugin by www.teglo.info

         
                          

        Berita Terbaru

        Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
        759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
        Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
        Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
        PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...