Opini Atas LKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011

      BANDUNG (MGO) - Hasil pemeriksaan BPK  atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat TA 2011 menunjukkan  Neraca Pemprov Jabar pertanggal 31 Desember 2011, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material dan sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan. Dengan kata lain, opini atas LKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

      Demikian disampaikan Kepala Perwakilan  Provinsi Jawa Barat BPK RI, Slamet Kurniawan, M.Sc, Ak pada Rapat Paripurna DPRD Jabar Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Provinsi Jawa Barat TA 2011 kepada DPRD dan Gubernur Jawa Barat (28/5) yang dipimpin Ketua DPRD Jabar, Ir. Irfan Suryanagara.
      Menurut Slamet, laporan keuangan yang diberi opini tersebut adalah laporan keuangan yang telah dilakukan beberapa koreksi dan/atau penyesuaian oleh Pemprov Jabar setelah BPK mengajukan beberapa usulan koreksi atas dasar pemeriksaan yang dilakukan.

      "Laporan koreksi tersebut dilakukan atas dasar sampling bukan populasi. Karena itu Pemerintah Jabar harus melakukan verifikasi atas semua populasi dan melakukan koreksi atau penyesuaian sesuai system yang diterapkan pemerintah provinsi,"  demikian ditegaskan Slamet.

      Lebih lanjut Slamet mengatakan opini WTP bukan berarti penyajian laporan keuangan telah benar dan bebas dari permasalahan. Opini WTP menggambarkan penyajian laporan keuangan berdasarkan sample yang diambil pada saat pemeriksaan, bebas dari salah saji yang sifatnya material.

      Karena itulah dalam pemeriksaan LKPD Provinsi Jawa Barat TA 2011, BPK masih menemukan permasalahan-permasalahan antara lain asset tanah senilai Rp. 33,04 miliar diakui oleh Pemkab Cianjur dan asset tetap minimal senilai Rp, 1,72 miliar yang sudah diserahkan kepada Pemkab/Kota masih tercatat.

      Selain itu juga penetapan pajak air permukaan atas PT. Indonesia Power dan PT Pembangkit Jawa-Bali belum berdasarkan data yang akurat. Ditemukan pula hasil pengadaan senilai Rp. 2,43 miliar pada RS. Paru Sidawangi dan BKD belum dapat dimanfaatkan, serta kekurangan volume pekerjaan konstruksi jalan senilai Rp. 1,79 miliar pada pekerjaan peningkatan dan rehabilitasi jalan di Dinas Bina Marga Prov. Jabar.

      Atas permasalahan tersebut, menurut Slamet tidak ada permasalahan yang terkait secara material terhadap LKPD yang dapat menjadi pertimbangan BPK dalam memberikan opini, namun Slamet meminta Gubernur  selalu memonitor perkembangan penyelesaian temuan BPK yang dilakukan oleh seluruh OPD untuk memastikan perbaikan dan rekomendasi BPK tersebut telah dilaksanakan.

      Terhadap opini BPK tersebut, Ketua DPRD, Irfan Suryanagara memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Gubernur, Anggota DPRD serta OPD Provinsi Jawa Barat atas  pencapaian yang telah dicapai dan mengharapkan opini WTP tersebut dapat dipertahankan di tahun-tahun mendatang.

      Selanjutnya sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, paling lambat 60 hari sejak disampaikannya LHP BPK, maka Gubernur berkewajiban menyampaikan perkembangan tindak lanjut  yang dilakukan  meskipun masih pada tahap awal suatu  proses tindak lanjut dan DPRD Provinsi Jawa Barat selanjutnya akan menindaklanjuti LHP BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.(*).

        • Dibaca: 769 kali

        TCE-Plugin by www.teglo.info

         
                          

        Berita Terbaru

        Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
        759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
        Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
        Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
        PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...