Kantor Bupati Karawang Disambangi Ratusan Mahasiswa

      KARAWANG (MGO) - Ratusan Mahasiswa tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Karawang, BEM Unsika Karawang, melakukan aksi penolakan BBM ke Kantor Bupati Karawang.

      Mahasiswa menuntut Pemerintah Daerah untuk membuat pernyataan surat kebertan terhadap rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak mulai 1 april 2012 mendatang karena akan memberatkan masyarakat.Rabu (22/3)

      Aksi damai BEM Unsika mendapat tanggapan positif dari orang nomor satu karawang ,AdeSwara dan Ketua DPRD Karawang Tono Bahtiar saat menerima aspirasi mahasiswa di Wiswa Singaperbangsa.

      "Beberapa hari lalu kami atas nama masyarakat dan pemerintah daerah sudah menyampaikan surat keberatan terhadap rencana kenaikan harga BBM kepada pemerintah pusat. DPRD juga sudah menyampaikan surat yang isinya sama," kata Bupati Karawang Ade Swara, di Karawang, Kamis (22/3).

      Ia mengatakan, isi surat keberatan terhadap rencana kenaikan harga BBM tersebut antara lain menyarankan pemerintah pusat meninjau ulang rencana itu, dan mencari alternatif lain selain menaikkan harga BBM.

      Menurut dia, di tengah kondisi naiknya harga minyak dunia dan alasan beratnya beban subsidi yang harus ditanggung negara, memang langkah yang diambil adalah menaikkan harga BBM.

      "Tetapi saya percaya ada alternatif lain yang harus diambil pemerintah selain menaikkan harga BBM. Kami memohon pemerintah pusat mencari alternatif lain, selain menaikkan harga BBM," kata bupati.

      Ia mengatakan, jika pemerintah pusat tetap mengambil langkah menaikkan harga BBM, diharapkan ada terobosan program kompensasi yang jelas dan tepat untuk masyarakat tidak mampu.

      Ketua DPRD Karawang Tono Bachtiar mengatakan, sama seperti Pemkab Karawang, pihaknya atas nama DPRD juga sudah menyampaikan surat keberatan terhadap rencana kenaikan harga BBM itu kepada DPR RI. Surat tertulis itu disampaikan beberapa waktu lalu.

      "Kami tidak setuju dengan rencana kenaikan harga BBM karena akan memberatkan masyarakat. Selain itu, juga akan memberatkan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur," katanya.

      Menurut dia, untuk kompensasi kepada rakyat miskin yang dikeluarkan pemerintah berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) tidak akan menyelesaikan masalah.

      "Program itu justru akan menimbulkan masalah baru di tingkat bawah," katanya.

      Ia menambahkan, berkaca dari program BLT (bantuan langsung tunai) sebelumnya, para kepala desa yang bersinggungan langsung kepada masyarakat akan mendapat masalah besar terkait program BLSM itu.

      "Akan banyak masyarakat yang tidak mendapat jatah BLSM mendatangi kepala desa," katanya.

      Ia juga menilai program BLSM akan memalaskan masyarakat, karena akan mendapatkan uang dari pemerintah setiap bulan, seperti nelayan akan malas melaut.(*).

        • Dibaca: 642 kali

        TCE-Plugin by www.teglo.info

         
                          

        Berita Terbaru

        Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
        759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
        Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
        Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
        PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...