KETUA DPRD JABAR : KAMI TIDAK MAIN-MAIN DALAM MASALAH ASET DAERAH

      gEDUNG dprd jABARBANDUNG (MGO) - Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. Irfan Suryanagara mengungkapkan DPRD Jawa Barat tidak main-main dalam masalah penyelamatan asset daerah bahkan DPRD akan membentuk Pansus Hak Angket terkait temuan Komisi A mengenai keberadaan asset Pemprov Jabar di Jl. Ampera (Gunung Sari) Kota Cirebon senilai 1,5 triliun yang telah disertifikatkan oleh BPN Kota Cirebon.

      Demikian dikatakan Irfan di ruang kerjanya (24/1), ketika melakukan pertemuan dengan Kepala Biro Pengelolaan Barang Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Kepala BKPP Wilayah III serta Pejabat dari Kantor BPN Kota Cirebon.

      Menurut Irfan hak DPRD untuk melakukan pengawasan mengenai masalah asset tersebut karena ternyata ditemukan bahwa aset di Cirebon telah disertifikatkan oleh BPN Kota Cirebon dengan hanya didasarkan pada surat keterangan dari  Lurah Pekiringan. Padahal asset tersebut jelas-jelas milik Pemprov Jabar dan bahka hal itu diakui  juga oleh Pemkot Cirebon.

      " Kami memiliki hak  melakukan investigasi melalui hak angket, dan hasilnya akan kami serahkan kepada aparat hukum termasuk KPK yang sudah kami hubungi  untuk ditindaklanjuti." Irfan mengatakan niat DPRD untuk menyelidiki masalah asset ini adalah karena sudah waktunya masalah ini ditegakkan tanpa pandang bulu. Jangan sampai karena masalah asset ini keinginan Pemprov Jabar untuk mendapatkan penilaian WTP menjadi terhambat.

      Dalam kronologis yang dikemukakan oleh Kepala Biro Pengelolaan Barang Daerah, Dadang Suharto, SH, MM, disampaikan bahwa pada tahun 1950 Kementerian Perburuhan membeli tanah seluas 63.064 m2 (6,3 Ha) dari warga yang kemudian dibangun 30 rumah untuk disewakan kepada buruh.

      Pada tahun 1958 keluar PP No. 14 Tahun 1958 yang intinya menyerahkan semua urusan perburuhan kepada Pemerintah Tingkat I Jawa Barat termasuk diantaranya asset tanah dan bangunannya sehingga secara yuridis formal pengelolaan lahan tersebut menjadi kewenangan Pemprov Jabar.

      Berdasarkan izin Gubernur, pada saat itu tanah disewakan kepada buruh dan pada tahun 1977 untuk memperkuat sewa menyewa, Pemprov Jabar menerbitkan Perda No. 8/DP.040/PD/1977 tentang Sewa Menyewa Perumahan dan Tanah, namun pada sekitar 1976-1980 sewa-menyewa macet dan penghuni tidak mau membayar uang sewa.

      "Pada tahun 1993, muncul 117 sertifikat yang dikeluarkan BPN Kota Cirebon dengan dasar surat keterangan dari Lurah Pekiringan padahal pada saat itu sudah ada perikatan terkait lahan tersebut dan sampai saat ini tanah-tanah tersebut masih tercatat dalam Buku Inventaris Barang Milik Daerah Pemprov Jabar," tegas Dadang.

      Kepemilikan tanah tersebut menurut Dadang juga diperkuat dengan adanya pengakuan dari Pemkot Cirebon melalui surat menyurat yang menyatakan bahwa asset tersebut milik Pemprov Jabar, dan ditembuskan ke BPN Kota Cirebon.

      Hal yang sama dikemukakan Herman, Kasubdin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat yang juga mengemukakan bahwa Pemprov sudah memberikan solusi terkait keinginan para penyewa tanah tersebut yang intinya penyewa boleh menggunakan lahan dimaksud namun harus ada ganti ruginya. Namun ternyata pihak BPN Kota Cirebon telah mensertifikatkan tanah tersebut tanpa melakukan klarifikasi ke pihak Pemprov atau Pemkot Cirebon.

      Pihak BPN Kota Cirebon pada kesempatan tersebut menjelaskan bahwa  117 sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN di  Gunung Sari memang hanya didasarkan pada surat keterangan Lurah Pekiringan  yang menyatakan bahwa tanah tersebut langsung dikuasai negara dan telah lama dikuasai pemohon, dan hal itu sesuai dengan Permendagri.

      Menanggapi apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD, perwakilan dari pihak BPN Kota Cirebon akan menelusuri dan menyampaikan laporan kepada pimpinan. Namun dikatakan bahwa masalah tanah di Gunung Mas terkendala sulitnya mencari dokumen termasuk peta tanah mengingat rentang waktu yang lama.

      Lebih lanjut Ketua DPRD, menegaskan bahwa penyelidikan yang akan dilakukan Pansus DPRD tidak membidik siapapun atau instansi manapun, "Kami hanya ingin ada data yang benar, karena itu kami mengharapkan dukungan dari masyarakat agar kami dapat menelusuri masalah asset ini.(*).

        • Dibaca: 825 kali

        TCE-Plugin by www.teglo.info

         
                          

        Berita Terbaru

        Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
        759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
        Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
        Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
        PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...