Masyarakat Pandeglang Tuduh Pemerintah Lebih Memanjakan Anggota DPRD Ketimbang Masyarakat

      PANDEGLANG (MGO) - Masyarakat Kabupaten Pandeglang menilai pemda Pandeglang lebih memanjakan wakil rakyat dari pada memprioritaskan mobil angkutan sampah.

      Seperti dikatakan sejumlah masyarakat Ambuleuit Kelurahan Cigadung Kecamatan Karang Tanjung keluhkan pelayanan angkutan sampah yang jadwalnya sering lambat  padahal biasanya sampah diangkut dilaksanakan 3-4 hari sekali, akan tetapi kini dilaksanakan dalam waktu 2-3 Minggu sekali.

      Kondisi tersebut sudah berlangsung lama,  kemungkinannya karena mobil angkutan sudah tidak layak pakai, dan jumlah armadanya tidak mencukupi untuk pelayanan angkutan sampah.“Pengangkutan sampah yang dilakukan 2-3 minggu sekali oleh petugas kebersihan, mangakibatkan sampah dilingkungan warga semakin menumpuk dan baunya sangat menggangu lingkungan,”ucap Iwan warga Kp. Ambuleuit.

      Padahal, dilanjutkan Iwan masyarakat Ambuleuit dan sekitarnya rutin membayar retribusi angkutan sampah sebesar Rp. 6.000,- namun pelayanan yang diberikan Pemda Pandeglang tidak memuaskan dan bahkan mengecewakan.

      Ditambahkan warga lainnya, Bambang mengkritik pemerintah yang kurang memperhatikan kebersihan lingkungan, seperti kebutuhan mobil truck sampah seharusnya dijadikan prioritas karena lingkungan yang tidak bersih sangat rentan terhadap kesehatan masyarakat. Anehnya kebutuhan armada sampah terkesan tidak diperhatikan sementara penyediaan kendaraan dinas anggota DPRD Pandeglang cukup mewah harganya pun melebihi mobil truck sampah dengan mudah direalisasikan.

      "Ini jelas kebijakan pemerintah tidak mementingkan kebutuhan masyarakat, padahal mobil truck angkutan sampah jauh lebih penting ketimbang kendaraan dinas pejabat yang sering kali diganti setiap waktu,”katanya.

      Mulyadi, Kasi Retribusi pada Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pandeglang, saat ditemui diruang kerjanya tidak membantah atas kurangnya pelayanan angkutan sampah, hal ini dikarenakan terbatasnya truck angkutan sampah yang tersedia. Dari jumlah 13 unit truck sampah, yang beroperasi hanya 8 unit meski kondisinya tidak layak pakai dan sering mengalami kerusakan dan tersebar di 6 kecamatan diantaranya Labuan 1 unit, Panimbang 1 unit, Menes 1 unit dan wilayah kota 5 unit yaitu Karang Tanjung, Pandeglang dan Majasari.

      “Truck angkutan sampah yang ada di 6 kecamatan tersebut di operasikan secara bergilir, sehingga jadwal angkutan sampah selalu terlambat dan kondisi kendaraan tidak layak pakai sering kali mengalami kerusakan. Sementara itu, dana pemeliharaan kendaraan hanya bisa direalisasikan jelang akhir tahun, yang semestinya dilakukan pada awal tahun karenanya kendaraan angkutan sampah tidak bisa segera beroperasi” ungkapnya.

      Guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pihaknya mengaku sudah mengajukan permohonan tambahan unit truck pengangkut sampah serta usulan kenaikan retribusi yang nilainya tercatat dalam Perda No 16 Tahun 2007 sudah tidak memadai yakni tarip komersil lingkungan pasar Rp. 500/hari dan Permukiman warga Rp. 5000/bulan.

      Hal senada di katakan Firman Abdul Kadir Kepala Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pandeglang, bahwa pelayanan masyarakat tidak akan bisa terpenuhi apabila unit kendaraan pengangkut sampah sendiri kondisinya sudah tidak layak pakai dan sering mengalami kerusakan. “Persolan ini sudah kami laporkan terkait penambahan unit dan rencana kenaikan tarip retribusi angkutan sampah.

      Disamping itu, target pencapaian PAD meski susah payah selalu terpenuhi, dan target PAD jika ingin bagus maka sarana dan prasarananya juga harus bagus” katanya, sambil berharap pengajuan yang sudah diusulkan dapat terealisasi.

      Anehnya, ditengah mendesaknya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan truck pengangkut sampah, Bupati Pandeglang H. Erwan Kurtubi selaku pemegang kebijakan yang dilahirkan dari Pemilu Kada termahal dengan menghabiskan anggaran puluhan bahkan ratusan milyar kenyataannya lebih memilih kepentingan kelompok dan pribadinya, hal ini terlihat dari realisasi pembelian kendaraan dinas jenis Avanza sebanyak 12 unit untuk sebagian anggota DPRD Pandeglang.

      Akibat tindakannya, telah memicu reaksi dari berbagai kalangan dan dituding kebijakan Bupati Pandeglang merupakan bentuk penghamburan uang rakyat. Sementara itu, Iis Djuaningsih Kepala Bidang Aset Dinas pengelola keuangan dan pengelola aset selaku pihak penyedia pengadaan kendaraan dinas, yang di gunakan leh para wakil rakyat saat di temui Reporter MGO belum lama ini mengatakan terkait pengadaan12 roda empat semua itu adalah kebijakan bupati sekdadan asda sedangkan kita selaku bidang aset hanya menlanjutkan kebijakan sajah adapun ada hal yang lain di antaranya bahwa bupati pandeglang manjakan dewan ketimbang memperhatikan rakyatnya itu di luar kedinasan saya silahkan tanya saja langsung ke bupati.(*).

        • Dibaca: 738 kali

        TCE-Plugin by www.teglo.info

         
                          

        Berita Terbaru

        Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
        759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
        Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
        Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
        PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...