Kasasi Ditolak, Status Tersangka Bupati Pandeglang Dipertanyakan

      PANDEGLANG (MGO) – Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Pasalnya pihak pemohon tidak bisa membuktikan alasan-alasan permohonan Kasasi.

      Penolakan Kasasi tersebut didasari Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No.1793 K/Pid.Sus/2010 menjelaskan bahwa, pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum terkait kasus tersangka H.Achmad Dimyati Natakusumah mantan Bupati Pandeglang tidak dapat diterima dengan alasan pemohon tidak dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pandeglang adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena pemohon tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari keputusan bebas tersebut, sehingga status tersangka H.Achmad Dimyati Natakusumah oleh Mahkamah Agung dinyatakan NO (Niet Ontvankelijk Verkvaad).
      Disi lain menurut John Bayanta Ketua Front Rakyat Banten Selatan Bersatu (FRBSB). bahwa status tersangka H.Erwan Kurtubi seperti apa yang dijelaskan pada surat izin penyidikan dari Presiden RI No.R-11/Pres/03/2009 tanggal 6 Maret 2009 sesuai permohonan Jaksa Agung RI yang bersangkutan disidik sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi, pemberian suap kepada 45 orang anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dalam rangka persetujuan pinjaman Pemkab Pandeglang sebesar Rp.200 Milyar ke Bank Jabar Cabang Pandeglang tahun 2006.

      “Apakah akan dinyatakan NO juga seperti apa yang dialami oleh H.Achmad Dimyati Natakusumah? Dan bagaimana pula dengan kasus penggunaan dari pinjaman daerah tersebut, apakah akan dilanjutkan atau bagaimana” ucap John Bayanta Ketua Front Rakyat Banten Selatan Bersatu (FRBSB).
      Dilanjutkann John, pertanyaan tersebut mencuat dari banyak kalangan pendamba tegaknya supremasi hukum dan keadilan, apalagi bila menyimak untuk kasus suapnya yang hanya sebesar Rp.1,5 Milyar diusut, sementara kasus penggunaannya yang sebesar Rp.200 Milyar adem-adem saja. Padahal semua pihak yang memiliki keterkaitan dengan pinjaman daerah tersebut yaitu mulai dari panitia lelang, pimpinan pelaksana, Pemborong/Kontraktor, Kepala Dinas, anggota DPRD dan pejabat lainnya seperti Sekda telah dimintai keterangannya atau di BAP.

      Melalui surat yang dilayangkannya tertanggal 21 Nopember 2011 memohon kepada Presiden RI, agar mau memerintahkan aparat bawahannya yang rasa nasionalisme kebangsaannya tinggi dan tidak miskin akhlak untuk mau menuntaskan kasus pinjaman daerah tersebut dan juga kasus korupsi lainnya. John memaparkan, Seperti untuk kasus pinjaman daerah khusus pada penggunaannya, dimana pada pengambilan uang dilakukan melalui Pemindahan Bukuan Dana Fasilitas Kredit ke Kasda Pembangunan, pertama oleh Bupati Pandeglang H.Achmad Dimyati Natakusumah melalui suratnya No.973/1215-BPKD/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 No.Rekening 0021-057051-001 sebesar Rp.35.113.982.600,- pada penggunaannya tidak jelas untuk apa. Kemudian, Wakil Bupati Pandeglang H.Erwan Kurtubi melalui suratnya No.973/468-BPKD/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp.1,5 Milyar, digunakan untuk dana Provisi Kredit dan sebesar Rp.200 Juta untuk biaya Notaris, juga surat No.973/476-BPKD/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 No.Rekening 0021-057051-001 sebesar Rp.163.186.017.000,- pada penggunaannya dikatakan untuk Dinas PU dan Pendidikan.

      Menyinggung pernyataan Bupati Pandeglang H.Erwan Kurtubi bahwa, dirinya bersih dan tidak terlibat pada kasus penyelewengan atau korupsi. Menurutnya, hal itu tidak benar dan ini dibuktikan dengan adanya surat perihal pemindahan bukuan fasilitas kredit yang tersebut diatas dimana H.Erwan Kurtubi ikut terlibat. Serta surat Perihal Permohonan Pinjaman Daerah, ditujukan kepada Pimpinan Bank Jabar Cabang Pandeglang dengan No.903/112-BPKD/I/2006 tanggal 16 Januari 2006, dan surat Prihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Pinjaman Daerah, ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang dengan No.903/833-BPKD/2006 tanggal 16 Agustus 2006.

      Sedangkan untuk kasus korupsi lainnya, John menambahkan, seperti apa yang diungkapkan pada LHP BPK-RI No.19,19a,19b/LHP/XIV.3-XIV.3.3/06/2007 tanggal 8 Juni 2007 yang menyatakan bahwa, pada APBD TA.2003 sampai TA.2006 ditemukan adanya dana APBD yang diselewengkan yaitu sebesar Rp.117.775.153.128,07. Kemudian pada APBD TA.2007 LHP BPK-RI No.13/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.6/01/2008 tanggal 28 Januari 2008, dimana pada cakupan pemeriksaan sebesar Rp.140.082.975.910,- atau 49% dari realisasi anggaran sebesar Rp.285.419.005.522,- ditemukan penyimpangan sebesar Rp.1.666.464.086,37 atau 1,19% dan berindikasi kerugian daerah sebesar Rp.715.579.739,37 atau 0,51% kekurangan penerimaan sebesar Rp.557.226.700,- atau 0,40% serta penimpangan pada administrasi sebesar Rp.393.657.647,- atau 0,28%. Selanjutnya pada hasil LHP BPK-RI No.36,36a,36b/LHP/XVIII/SRG/06/2010 tanggal 15 Juni 2010, ditemukan yang mengakibatkan kerugian daerah yang belum terpulihkan sebesar Rp.2.185.682.084,33 kekurangan penerimaan negara/daerah sebesar Rp.1.078.920.909,99 dan masalah administrasi pertanggung-jawaban keuangan daerah belum terselesaikan sebesar Rp.13.156.761.271,10.

      “Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester-1 Tahun 2010 dalam priode 1 Januari s/d 30 Juni 2010 di Kabupaten Pandeglang Banten total jumlah kasus-15, kelemahan sistem pengendalian Akuntansi dan Pelaporan jumlah kasus-10, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan APBD jumlah kasus-4, kelemahan struktur pengendalian intern jumlah kasus-1. Total jumlah kasus-12 nilai Rp.2.680.090.000,- kerugian daerah jumlah kasus-2 nilai Rp.3.110.000,- potensi kerugian daerah jumlah kasus-1 nilai sebesar Rp.2.473.800.000,- kekurangan penerimaan jumlah kasus-3 nilai sebesar Rp.203.170.000,-.”jelasnya.
      Sepertinya, ditambahkan John kepentingan pribadi dan kelompok lebih diutamakan tercermin dari LHP BPK-RI No.19a/LHP/XIV.3-XIV.3.3/06/2007 tanggal 8 Juni 2007 menjelaskan ditemukan adanya dana bantuan untuk Instansi Vertikal TA.2004 sebesar Rp.2.373.840.000,- dan TA.2006 Januari s/d Oktober sebesar Rp.379.100.000,- atau perbulannya sebesar Rp.37.910.000,- serta TA.2009 untuk rehabilitasi bangunan pada Instansi Vertikal sebesar Rp.173.454.000,- telah berakibat dana APBD terbebani hingga mengalami defisit seperti pada APBD TA.2004 terjadi defisit sebesar Rp.2.731.413.000,- TA.2005 defisit sebesar Rp.1.596.070.500,- TA.2006 defisit sebesar Rp.129.888.950.000,- kemudian pada TA.2009 dan TA 2010 juga mengalami defisit sebesar Rp.40 Milyar.

      Disamping itu, pada penggunaan Aset Peralatan dan Mesin juga dipinjam pakaikan kepada Instansi Vertikal sehingga dianggap tidak sesuai dengan Permendagri No.17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahkan seperti untuk Kajari Pandeglang diberi pinjam pakaikan kendaraan roda empat sebanyak 2 unit yaitu Terano Sprit S2 tahun 2006 nomor Pol.A 3 K dan F600 nomor Pol.A 257 K . Ketua DPRD Pandeglang sebanyak 2 unit, dimana pada Pasal-1 ketentuan lampiran Pasal-17 angka IV B kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dalam Permendagri No.7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, Ketua DPRD Kabupaten/Kota hanya 1 unit.

      “Celakanya sudah kendaraannya dipinjam pakaikan, biaya pemeliharaannya juga dibebankan pula pada APBD, seperti pada TA.2007 dan kendaraan merek Terano Sprit S2 tahun 2006 nomor Pol.A 3 K yang dipakai Kajari Pandeglang dana pemeliharaannya sebesar Rp.21.577.000,- melebihi ketentuan yang diatur pada Perbup No.13 Tahun 2006 yaitu dana pemeliharaan kendaraan roda empat hanya sebesar Rp.13.000.000,-. Kemudian kendaraan roda empat nomor Pol.A 280 K tahun 2005 yang dipakai anggota DPRD Pandeglang sebesar Rp.26.577.500,- padahal menurut Permendagri biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu pinjam pakai merupakan tanggung-jawab peminjam pakai”tandasnya.

      Belum lagi menyangkut pembelian sejumlah mobil untuk para pimpinan DPRD Kabupaten dilakukan disaat APBD TA.2010 Pandeglang dikatakan mengalami defisit, dan Kabupaten Pandeglang mendapatkan penghargaan dari BPK-RI berupa disclaemer 2 tahun berturut-turut yaitu pada TA.2009 dan TA.2010.
      Melalui kesempatan ini ia berharap, kepada Bapak Presiden RI agar mau memerintahkan aparat bawahannya yang memiliki rasa nasionalisme kebangsaannya tinggi dan tidak miskin akhlak, dimaksudkan agar Kabupaten Pandeglang dapat terbebas dari cengkraman tangan para koruptor sehingga bisa bergerak lebih baik dan maju setelah para koruptornya dibasmi berikut apara penegak hukum pemegang pedang keadilannya yang memiliki miskin akhlak, hingga membuat hukum dan peradilan tercermin bagaikan dijadikan tempat ajang bisnis perkara.(*)

        • Dibaca: 973 kali

        TCE-Plugin by www.teglo.info

         
                          

        Berita Terbaru

        Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
        759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
        Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
        Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
        PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...