Masa Pendaftaran Dibuka, Bakal Caleg Ramai-ramai Bikin SKCK

CIANJUR - Memasuki masa pendaftaran, para bakal caleg di Kabupaten Cianjur mulai ramai-ramai mengajukan pembuatan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). SKCK menjadi salah satu dokumen yang harus dilampirkan saat pendaftaran. Kasat Intelkam Polres Cianjur Ajun Komisaris Rachmat Hamdan mengatakan, setelah dijumlahkan, setidaknya terdapat 20-30 orang bakal caleg yang mengajukan pembuatan SKCK. 

"Sampai saat ini, yang sudah membuat SKCK itu para bakal caleg dari Partai Nasdem, Golkar, Demokrat, dan Hanura. Untuk sementara ini, tidak ada permohonan yang ditolak," ucap Rachmat.

Menurut dia, proses pembuatan SKCK bagi bakal caleg berbeda dengan masyarakat umum. Pasalnya, para bakal caleg harus melengkapi berkas ijazah pendidikan sejak pertama hingga terakhir bersekolah.

Mulai aktifnya bakal caleg mengurus pemberkasan ke pihak kepolisian, diakui Rachmat tidak akan terkendala apapun. Hingga saat ini pun, blangko yang dibutuhkan masih tersedia sampai akhir 2018.

"Pokoknya pelayanan SKCK bagi para bakal caleg sudah dimaksimalkan. Karena legalitas SKCK bagi mereka tidak selalu harus ditandatangani Kapolres," ucapnya.

Hal itu dikarenakan, padatnya kegiatan Kapolres dikhawatirkan menghambat proses penandatanganan SKCK bakal caleg. Oleh karena itu, atas sepengetahuan Polda Jabar dan Mabes Polri serta dibarengi  kesepakatan dengan KPU, maka SKCK diperbolehkan untuk ditandatangani Kasatintelkam. 

Masih sepi

Sementara itu, pendaftaran bakal calon legislatif di Kabupaten Cianjur masih relatif sepi. Walaupun batas akhir pendaftaran masih cukup lama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Cianjur sarankan agar balon legislatif tidak menundanya hingga menjelang penutupan.

Sejak pendaftaran dibuka pada 4 Juli, belum banyak bakal calon legislatif yang mendatangi KPU untuk mendaftar. Hal itu, diperkirakan terjadi karena setiap bakal calon masih mempersiapkan berkas administrasi pendaftaran.

"Belum banyak yang mendaftar, tapi sudah banyak yang berkonsultasi dan berkoordinasi soal persiapan pengajuan mereka," kata Ketua KPU Kabupaten Cianjur, Anggi Sofia Wardhani, Jumat 6 Juli 2018.

Ia mengatakan, batas akhir pendaftaran memang masih lama, yakni hingga 17 Juli 2018. Akan tetapi, ia mengimbau agar bakal caleg mendaftarkan diri lebih cepat untuk menghindari kekurangan saat pemberkasan dokumen administrasi.

Terlebih, pendaftaran berkas para bakal caleg kini harus dilakukan secara daring. Para calon pendaftar, harus membawa hard copy berkas yang sudah diunggah secara online ke KPU.

"Intinya, ketika datang mendaftar ke KPU mereka harus membawa berkas yang sudah didaftarkan via online. Jadi, harus dipastikan mereka mendaftar via online dulu," ujar dia.

Sistem tersebut, diakui Anggi sudah disosialisasikan secara maksimal. Pihak KPU sejauh ini telah mensosialisasikan sistem pencalonan (Silon) ke semua partai politik.

Lebih lanjut dikatakan, setelah proses pendaftaran dilakukan para bakal caleg akan menuju tahapan selanjutnya. Proses verifikasi akan dilakukan terhadap berkas yang diterima, termasuk verifikasi ijazah bakal caleg.

Kuota perempuan

Anggi menjelaskan, berdasarkan PKPU Nomor 20/2018, KPU juga bertugas untuk meneliti apakah pencalonan anggota legislatif itu telah memenuhi kuota perempuan yakni 30 persen. Apabila tidak terpenuhi, maka otomatis pencalonan tidak diterima.

"Makanya, komposisi caleg perempuan harus kami pikirkan dari sekarang," ujar Anggi.

Pada Pileg 2018 jumlah daerah pemilihan di Kabupaten Cianjur diketahui tidak mengalami perubahan. Ia mengatakan, daerah pemilihan tidak mengalami penambahan dan tetap berjumlah lima dapil.

Namun, terjadi perubahan pada komposisi kuota jumlah kursi. Anggi mengungkapkan, di dapil 1 terdapat 9 kursi dari semula 10 kursi, dapil 2 san 3 sebanyak 11 kursi, dapil 4 sebanyak 9 kursi dari semula 10 kursi, dan dapil 5 sebanyak 10 kursi.(PR/Shofira Hanan)