Pedagang Terkejut, Edaran Surat Intruksi UPTD Tanpa Dasar Surat Yang Kuat

PURWAKARTA (MGO) – Beberapa waktu lalu para pedagang kaki lima, asongan serta jajanan di seluruh sekolah dasar di Kabupaten Purwakarta dikejutkan dengan adanya surat edaran dari UPTD Pembinaan TK, SD dan PLS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Purwakarta tanggal 18 Februari 2014 yang melarang mereka untuk berdagang di kawasan sekolahan.

Dalam surat edarannya, terdapat beberapa point, yaitu :
1.    Anak – anak wajib membawa makanan dari rumah
2.    Anak – anak dilarang membeli makanan / jajan dari pedagang kaki lima
3.    Di komplek sekolah dilarang/ tidak dibenarkan digunakan untuk berjualan
4.    Perhatikan masalah kebersihan, keindahan lingkungan sekolah

Dalam surat juga dikatakan bahwa aturan ini berdasar pada surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Intruksi dari Bupati Purwakarta.
Salah satu pedagang di SD Cibening 1, Ibu Nurásiyah mengatakan kepada Tim Reporter LPM Waska bahwa peraturan ini sangatlah merugikan pihak pedagang, karena Pemerintah tidak memberikan solusi kepada para pedagang.

“Kalau yang dilarang itu hanya pedagang diluar kantin sekolah mungkin masih bisa diterima karena kurang bagus dilihatnya, tapi ini kok yang didalam kantin juga dilarang. Kalau seperti itu, kita yang biaya kehidupan sehari-harinya mengandalkan dari berdagang di sekolah mau bagaimana” Ujar Nurasiyah.

Di tempat terpisah, Hamzah Zaelani selaku Presiden BEM STT Wastukancana mengatakan bahwa hal tersebut menjadi salah satu tanggung jawab mahasiswa untuk mempertanyakan kepada Pemerintah terkait pelarangan tersebut, karena bagaimanapun mahasiswa itu harus menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah.

“ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mempertanyakan kepada Pemerintah, selain itu kita juga harus mengusahakan adanya solusi nyata yang diberikan Pemerintah bagi mereka (para pedagang) jika memang dilarang untuk berdagang di sekolah-sekolah, jika tidak ada solusi, tidak menutup kemungkinan angka kemiskinan di wilayah Purwakarta akan bertambah, padahal pengentasan kemiskinan itu tanggung jawab Pemerintah.” Ujar Hamzah.


“Karena informasi yang saya dapat bahwa para pedagang juga takut dan bingung bagaimana menyampaikan aspirasinya, maka dalam waktu dekat saya dan rekan-rekan BEM akan mengusahakan dilakukan Audiensi dengan Dinas Pendidikan atau Bupati Purwakarta agar permasalahan ini bisa cepat diselesaikan.” Tambahnya.

Sementara itu Ketua Ormas Gival (Gerakan Investigasi Antar Lembaga), Pirdaus, B.Ns. yang berkantor pusat di Jl.Ki Hajar Dewantara Nomor 41 Dangdeur, Subang, Jawabarat sangat menyesalkan dengan surat Intruksi tersebut, sebab yang pertama surat edaran berupa Intruksi Kepala UPTD Pembinaan TK, SD dan PLS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Purwakartabernomor 027/421.2/Uptd/TU/2014 perihal Intruksi didalamnya tidak mencantumkan nomor surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan surat Intruksi Bupati Purwakarta Kab. Purwakarta.

“Saya meragukan dengan surat edaran Kepala UPTD tersebut, karena selain surat tersebut tidak diperkuat dengan legal surat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Bupati Purwakarta. Artinya benarkah dan adakah surat resmi dari Kadisdik dan Bupati sebagai dasar surat Intruksi Kpela UPTD, karena Saya melihat suratnya Kepala UPTD tanpa mencatumkan dasar surat dari Kadisdik dan Bupati,”ujar Pirdaus yang lebih akrab dipanggil Dauscobra.

Selain tanpa adanya dasar surat dari Kadisdik & OR dan Bupati Purwakarta bahwa surat edaran sifatnya intruksi terkesan merupakan penekanan terhadap siswa, guru dan Kepala Sekolah, belum lagi siswa SD, SMP dan SMA harus mengisi formulir Fakta Integritas yang isinya kurang lengkap dan yang terkesan sepihak.

“Saya setuju dengan adanya Fakta Integritas tersebut, namun perlukah siswa SD dan SMP menanda tangani Fakta Integritas di atas materai, pun didalamnya para pihak sekolah, siswa dan orang tua siswa tidak menandatangi bersama, alias Fakta Integritas tersebut merupakan penekanan terhadap siswa dan orang tua siswa,”jelasnya.

Untuk itu, dipungkas Dauscobra, Kadisdik & OR, Bupati, Kepala UPTD Pembinaan TK,SD dan PLS Kecamatan Purwakarta mesti bisa menjelaskan kepada para pihak, terutama kepada PKL atas larangan berdagang di areal sekolah dan larangan siswa sekolah jajan di sekolah apa maksud dan tujuannya sehingga membatasi dan terkesa menghapuskan perekonomian rakyat kecil.

“PKL pedagang kecil, pedagang kecil perlu uang untuk makan, bisaya sekolah dan biaya sehari-harinya. Berapa ribu PKL yang akan mati kelaparan akibat adanya larangan berjualan. Saya yakin ekonomi rakyat lemah Pendidikan dan kesehatan pun akan melemah pula, cari solusi dong apabila PKL melanggar K3 atau aturan,”pungkasnya.(*).

 

Di SMS Tidak Becus Kerja Kadisdik Sempat Marah, Namun Akan Lakukan Tindakan Konkrit

SUBANG (MGO) - Pesan singkat yang dikirimkan oleh Redaksi mediagivalonline.com disalah artikan oleh Kadisdik Kab.Subang, sehingga yang bersangkutan sempat marah membalas sms dengan kata-kata selangit.

Padahal pesan singkat yang dikirimkan kepada Kadisdik Subang merupakan pemberitahuan agar Kadisdik membaca pemberitaan di www.mediagivalonline.com dengan judul Kadisdik Subang Tak Becus Kerja Sebaiknya Mengundurkan Diri Saja, namun Kadisdik langsung menjawab dengan kata-kata pedas seolah tidak memahami atau tidak membaca pesan singkat secara utuh.

"Ari nyarita kudu make ugeran ulah dapon heuay abong letah teu tulangan biwir teu diwengku sangeunahna, jelema mah euweuh nu sampurna (Kalau bicara jangan seenaknya asal ngomong tanpa etika sopan santun, jangan karena lidah tidak bertulang bibir tidak diikat oleh aturan, ingat manusia tidak ada yang sempurna) sadari itu, diatas langit masih ada langit, Insya Allah Saya akan bekerja frofesional di bidang pendidikan bukan urusan dibidang politik,"jawab Kadisdik, Drs.H.E.Kusdinar, M.Pd. melalui pesan singkatnya, Kamis, 16-01-2014.

Namun kemudian Kadisdik berjanji secepatnya akan melakukan langkah-langkah konkrit, namun menunggu saat atas yang tepat, timingnya juga harus tepat, sayangnya tidak menyebutkan secepat kilat, artinya Kadisdik akan melakukan langkah kongkrit secara cepat entah kapan waktunya, namun semoga saja ditangan Kadisdik sifat berkeadilan akan segera terwujud demi majunya pendidikan di Kabupaten Subang.

"Tenang saja ada saat-saat yang tepat, timmingnya harus tepat, dan secepatnya akan mengambil langkah-langkah kongkrit,"jelas Kadisdik.

Dijelaskan Sekjend Ormas Gival, Harmansyah SH. jika dilihat dan diperhatikan terkait persoalan guru SMPN 1 Ciasem yang dilaporkan sepihak oleh Kepala Sekolahnya dikawal Ketua dan anggota Komite Sekolah sepanjang masa kepada Kadisdik, diterima dengan singkat oleh Kadisdik, dan dengan waktu 3 hari terbit surat perintah (SP) Nomor 820.4/SP.3252 Kepeg/2013 yang memerintahkan guru Suherman untuk pindah kerja sebagai guru di SMPN 2 Sukasari per tanggal 13 November 2013 tidak melalui proses klarifikasi yang cukup sehingga terkesan SP tersebut sifatnya tergesa-gesa hanya melulu merespon laporan Kepsek dan Komite Sekolah tanpa didasari payung hukum yang kuat.

Seperti contoh, dalam SP yang kata Kadisdik bahwa guru Suherman melanggar kedisiplinan kerja namun PP 53 2010 tentang kedisiplinan PNS tidak menjadi dasar SP, sehingga kesannya Kadisdik mengeluarkan SP tidak sesuai dengan tuduhan, seperti pada awalnya tuduhan pertama kedisiplinan, kedua pelecehan seksual, dan yang ketiga persoalan tanah. Dari hasil investigasi pengurus Ormas Gival yang dipimpin oleh Sekjend Ormas Gival dan 4 orang anggota ditemukan sejumlah kejanggalan bahwa dasar SP.Kadisdik Subang bersifat diskriminatif terhadap guru Suherman, karena setelah diklarifikasi soal kedisiplinan guru Suherman disekolah mencoba menerapkan kedisiplinan siswa dalam berpakaian, yang melanggar kedisiplinan akan dihukum sesuai aturan yang diberlakukan disekolah. soal pelecehan seksual, ketika diklarifikasi kepada keluarga perempuan yang dituduh sebagai korban pelecehan seksual malah pihak keluarga dengan keras membantah tidak pernah ada pelecehan seksual dan anaknya tidak merasa diperlakukan seperti itu bahkan sempat tidak terima dituduh menjadi korban pelecehan seksual. Sedangkan soal persengketaan tanah, itu adalah diluar kepentingan sekolah mestinya tidak perlu dibahas dan dimasukan sebagai kedisiplinan kerja.

"Jelas sekali SP. yang dikeluarkan Kadisdik bersifat prematur tanpa klarifikasi yang matang dan sangat merugikan guru. Anehnya setelah terjadi kesalahan SP. dan SP ditarik lagi oleh Kadisdik, dengan kata lain guru Suherman masih tetap mengajar ditempat semula, terus bagaimana dengan tindakan Kepala Sekolah yang terkesan menudutkan bawahannya namun sampai saat ini belum ditindak oleh Kadisdik, kasih SP.dong !!!,"jelas Harmansyah.

Persoalan Kepsek SMPN 2 Ciasem, ditambahkan Ketua Umum Ormas Gival, Pirdaus B.Ns. yang pertama Kepsek SMPN 2 Ciasem berpengaruh buruk bagi masyarakat, karena Kepsek SMPN 2 Ciasem, Drs.H.Ahmad Rizal Harahap telah memberikan contoh buruk dengan mengupayakan anaknya menjadi PNS dengan menyuap oknum atau seorang calo PNS yang jumlahnya puluhan juta rupiah dengan harapan anaknya bisa menjadi PNS tanpa tes. Persoalan Kedua, bahwa Kepsek SMPN 2 Ciasem telah dengan terang-terangan memobilisasi calon anggota legislativ (Caleg) dengan memasang foto di Baligho Caleg yang telah terpasang disejumlah tempat di 3 kecamatan Dapil 4 Subang.

"Saya kirimkan pesan singkat kepada Kadisdik agar menindak Kepsek SMPN 1 maupun Kepsek SMPN 2 Ciasem, namun tidak digubris oleh Kadisdik seolah-olah kedua Kepsek tidak ada masalah. Parahnya lagi Kepsek SMPN 2 Ciasem menakut-nakuti Saya dengan mancatut nama Polres Subang, dan malah Kadisdik cuek tidak melakukan tindakan apapun. Saya menilai Kadisdik tidak becus kerja dalam hal kedisiplinan tidak diterapkan dengan baik dan benar yang berkeadilan, soal politik Kepsek SMPN 2 Ciasem jelas sudah terjun ke ranah politik,"ujar Pirdaus B.Ns.(*).

 

Kadisdik Subang Tak Becus Kerja Sebaiknya Mengundurkan Diri Saja

SUBANG (MGO) - Sebaiknya Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kab.Subang mengundurkan diri saja dari jabatannya, karena selama ini dinilai tidak becus kerja dan terkesan malah melindungi dua Kepala SMPN di Pantura yang telah melakukan kesalahan. Sedangkan kesalahan guru yang belum jelas masalahnya dalam waktu  3 hari diberikan SP. pindah tugas.


Hal tersbut diungkapkan oleh Ketua Umum Ormas Gival, Pirdaus B.Ns., bahwa dua Kepala Sekolah dimaksud adalah Kepala SMPN 1 Ciasem dan Kepala SMPN 2 Ciasem, kesalahan yang pertama dilakukan oleh Kepala SMPN 1 Ciasem yang telah melaporkan seorang guru kelasnya yang di vonis melanggar etika seorang PNS telah melakukan pencabulan kepada murid (sekarang mantan murid,Red) dan persoalan tanah. Namun setelah diklarifikasi kesejumlah pihak, baik kepada orang tua siswa, guru-guru dan yang diduga menjadi korban pelecehan seksual guru tersebut tidak terbukti bersalah.

"Masa guru menerapkan kedisiplinan kepada murid secara tegas kok malah disalahkan oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah. Saya yakin hal tersebut ada persoalan pribadi yang dicampur baurkan dengan urusan kedinasan, lucu sekali,"ujar Ketua Umum Ormas Gival, Pirdaus B.Ns yang akrab dipanggil Dauscobra.

Adapun kesalahan pertama yang dilakukan Kepala SMPN 2 Ciasem, dilanjutkan Dauscobra, yang pertama dengan keterlibatan suap menyuap calon PNS, yang mana dengan mengeluarkan sejumlah uang mengharapkan anaknya yang saat ini mencalonkan menjadi Caleg berkeinginan menjadi PNS tanpa testing, anehnya Kepsek sebagai ortunya tergiur dengan mudah untuk mempercayai calo PNS yang menjanjikan anaknya menjadi PNS tanpa testing. Kesalahan kedua Kepala SMPN 2 Ciasem
adanya foto Kepala SMPN 2 Ciasem terpampang jelas di Baligho salah seorang Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Ciasem, Blanakan dan Patokbeusi yakni bernama Asriani Nurfalah, SE.i. Dalam Baligho secara langsung foto Kepala SMPN 2 Ciasem, Drs.Ahmad Rizal Harahap dipasang diatas foto Caleg Nomor Urut 5 yang punya moto "Bekerja Dengan Hati" Bersama membangun Subang !  membela Rakyat Petani !, dan berantas Korupsi !. yang telah dipasang disejumlah tempat hususnya di jalan Sukamandi-Kalijati, dan di jalan Ciasem-Blanakan bahkan ada pula diruas jalan Sukamandi-Pringkasap, Patokbeusi.

"Saya telah melaporkan melalui pesan singkat kepada Kadisdik Subang, anehnya Kadisdik terkesan tidak melakukan tindakan tegas, buktinya kedua Kepala Sekolah masih bercokol disekolahnya masing-masing. Mestinya Kadisdik mengganti kedua Kepala Sekolah yang jelas telah melakukan kesalahan. Kadisdik harusnya bertindak adil dan bertindak yang benar, Kepala sekolah salah dibiarkan sedangkan kepada guru yang belum jelas kesalahannya dengan waktu 3 hari setelah pelaporan Kepseknya Kadisdik dengan mudah mengeluarkan Surat Perintah (SP) pindah tugas kepada guru SMPN 1 Ciasem,"jelas Dauscobra.

Diharapkan Bupati Subang diharapkan segera bertindak untuk mengganti Kadisdik yang tidak becus kerja,"Saya harapkan Bupati SUbang segera mengganti Kadisdik dan dua Kepala Sekolah tersebut dengan orang yang lebih layak,"pinta Dauscobra.

Sementara itu Kadisdik Subang, Drs.H.Kusdinar ketika dikonfirmasi melalui HP. meminta agar wartawan bisa mengkondusifkan Pantura. Sedangkan Bupati Subang ketika dikonfirmasi melalui pesan singkatnya menjawab, Bupati belum bisa bertindak karena belum memiliki bahan-bahan sebagai pertimbangan tindakannya.(*).

 
                  

Berita Terbaru

Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...