Pedagang Terkejut, Edaran Surat Intruksi UPTD Tanpa Dasar Surat Yang Kuat

      PURWAKARTA (MGO) – Beberapa waktu lalu para pedagang kaki lima, asongan serta jajanan di seluruh sekolah dasar di Kabupaten Purwakarta dikejutkan dengan adanya surat edaran dari UPTD Pembinaan TK, SD dan PLS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Purwakarta tanggal 18 Februari 2014 yang melarang mereka untuk berdagang di kawasan sekolahan.

      Dalam surat edarannya, terdapat beberapa point, yaitu :
      1.    Anak – anak wajib membawa makanan dari rumah
      2.    Anak – anak dilarang membeli makanan / jajan dari pedagang kaki lima
      3.    Di komplek sekolah dilarang/ tidak dibenarkan digunakan untuk berjualan
      4.    Perhatikan masalah kebersihan, keindahan lingkungan sekolah

      Dalam surat juga dikatakan bahwa aturan ini berdasar pada surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Intruksi dari Bupati Purwakarta.
      Salah satu pedagang di SD Cibening 1, Ibu Nurásiyah mengatakan kepada Tim Reporter LPM Waska bahwa peraturan ini sangatlah merugikan pihak pedagang, karena Pemerintah tidak memberikan solusi kepada para pedagang.

      “Kalau yang dilarang itu hanya pedagang diluar kantin sekolah mungkin masih bisa diterima karena kurang bagus dilihatnya, tapi ini kok yang didalam kantin juga dilarang. Kalau seperti itu, kita yang biaya kehidupan sehari-harinya mengandalkan dari berdagang di sekolah mau bagaimana” Ujar Nurasiyah.

      Di tempat terpisah, Hamzah Zaelani selaku Presiden BEM STT Wastukancana mengatakan bahwa hal tersebut menjadi salah satu tanggung jawab mahasiswa untuk mempertanyakan kepada Pemerintah terkait pelarangan tersebut, karena bagaimanapun mahasiswa itu harus menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah.

      “ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mempertanyakan kepada Pemerintah, selain itu kita juga harus mengusahakan adanya solusi nyata yang diberikan Pemerintah bagi mereka (para pedagang) jika memang dilarang untuk berdagang di sekolah-sekolah, jika tidak ada solusi, tidak menutup kemungkinan angka kemiskinan di wilayah Purwakarta akan bertambah, padahal pengentasan kemiskinan itu tanggung jawab Pemerintah.” Ujar Hamzah.


      “Karena informasi yang saya dapat bahwa para pedagang juga takut dan bingung bagaimana menyampaikan aspirasinya, maka dalam waktu dekat saya dan rekan-rekan BEM akan mengusahakan dilakukan Audiensi dengan Dinas Pendidikan atau Bupati Purwakarta agar permasalahan ini bisa cepat diselesaikan.” Tambahnya.

      Sementara itu Ketua Ormas Gival (Gerakan Investigasi Antar Lembaga), Pirdaus, B.Ns. yang berkantor pusat di Jl.Ki Hajar Dewantara Nomor 41 Dangdeur, Subang, Jawabarat sangat menyesalkan dengan surat Intruksi tersebut, sebab yang pertama surat edaran berupa Intruksi Kepala UPTD Pembinaan TK, SD dan PLS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Purwakartabernomor 027/421.2/Uptd/TU/2014 perihal Intruksi didalamnya tidak mencantumkan nomor surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan surat Intruksi Bupati Purwakarta Kab. Purwakarta.

      “Saya meragukan dengan surat edaran Kepala UPTD tersebut, karena selain surat tersebut tidak diperkuat dengan legal surat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Bupati Purwakarta. Artinya benarkah dan adakah surat resmi dari Kadisdik dan Bupati sebagai dasar surat Intruksi Kpela UPTD, karena Saya melihat suratnya Kepala UPTD tanpa mencatumkan dasar surat dari Kadisdik dan Bupati,”ujar Pirdaus yang lebih akrab dipanggil Dauscobra.

      Selain tanpa adanya dasar surat dari Kadisdik & OR dan Bupati Purwakarta bahwa surat edaran sifatnya intruksi terkesan merupakan penekanan terhadap siswa, guru dan Kepala Sekolah, belum lagi siswa SD, SMP dan SMA harus mengisi formulir Fakta Integritas yang isinya kurang lengkap dan yang terkesan sepihak.

      “Saya setuju dengan adanya Fakta Integritas tersebut, namun perlukah siswa SD dan SMP menanda tangani Fakta Integritas di atas materai, pun didalamnya para pihak sekolah, siswa dan orang tua siswa tidak menandatangi bersama, alias Fakta Integritas tersebut merupakan penekanan terhadap siswa dan orang tua siswa,”jelasnya.

      Untuk itu, dipungkas Dauscobra, Kadisdik & OR, Bupati, Kepala UPTD Pembinaan TK,SD dan PLS Kecamatan Purwakarta mesti bisa menjelaskan kepada para pihak, terutama kepada PKL atas larangan berdagang di areal sekolah dan larangan siswa sekolah jajan di sekolah apa maksud dan tujuannya sehingga membatasi dan terkesa menghapuskan perekonomian rakyat kecil.

      “PKL pedagang kecil, pedagang kecil perlu uang untuk makan, bisaya sekolah dan biaya sehari-harinya. Berapa ribu PKL yang akan mati kelaparan akibat adanya larangan berjualan. Saya yakin ekonomi rakyat lemah Pendidikan dan kesehatan pun akan melemah pula, cari solusi dong apabila PKL melanggar K3 atau aturan,”pungkasnya.(*).

        • Dibaca: 1914 kali

        TCE-Plugin by www.teglo.info

         
                          

        Berita Terbaru

        Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
        759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
        Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
        Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
        PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...