Buruh Jabar Tolak PP 78/2015

altBANDUNG (MGO) - Ribuan buruh Jawa Barat yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jawa Barat (ABJ) menggelar unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Dipenogoro, Kota Bandung, kemarin.

Mereka menuntut Gubernur Jawa Barat agar tidak menetapkan upah minimum provinsi 2017 dan mengabaikan Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan dalam menetapkan upah minimum kabupaten/ kota 2017.

“Kemudian kami juga minta gubernur menetapkan upah sektor sesuai rekomendasi bupati/wali kota masing-masing. Kami juga meminta gubernur tidak menetapkan upah padat karya karena (upahnya) lebih kecil dengan upah minimum,” kata salah satu Kordinator ABJ Roy Jinto, di sela aksinya.

Dia menjelaskan, semua tuntutan itu disuarakan karena bertentangan dengan Undang- Undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Terlebih lagi saat ini tidak dilakukan survei untuk mengetahui angka kebutuhan hidup layak (KHL).

Padahal, ujar dia, undangundang mengamanatkan dalam menentukan UMP atau UMK salah satu itemnya adalah KHL dan harus melalui survei. “Tapi sekarang tidak dilakukan (survei) karena di dalam PP 78 ada pasal yang menyebutkan jika KHL itu adalah UMK yang sedang berjalan sekarang,” katanya. Selain itu, lanjut dia, pihaknya menolak penetapan UMK mengacu terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Hal itu dinilai tidak adil. Karena pasti angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah berbeda. “Makanya kami menolak. Inflasi nasional itu semua provinsi diambil rata-rata maka inflasinya akan lebih kecil dengan inflasi daerah. Jika itu yang jadi acuan, kenaikan upah minimum 2017 hanya 8,5%,” ujarnya. Sementara pihaknya meminta kenaikan upah minimum tersebut paling kecil 20% tergantung daerahnya.

Untuk itu dia meminta, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berani mengambil sikap dan tidak menerapkan PP 78/2015 dalam menentukan UMK seperti yang dilakukan Gubernur Aceh. Bahkan dia menyebutkan, Gubenur Aceh berani menaikan UMK di daerahnya hingga 20%.

“Kami juga minta minimal di Jabar kenaikan UMK 20%. Gubernur harus berani. Karena jika dilihat sudah tidak ada kepentingan apapun bagi gubernur di sisa masa jabatannya ini,” ujar dia.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memastikan tetap mengacu kepada PP 78/2015 dalam menetapkan upah minimum kabupaten/kota dan provinsi. Hal ini tidak bisa dielakan lagi karena merupakan perintah PP yang langsung ditandatangani Presiden.

Dia menjelaskan, dasar penetapan upah pada tahun ini memang berbeda dengan terbitnya peraturan tersebut. Formula penghitungan upah minimum adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah, selanjutnya dikali dengan upah tahun lalu. Dia melanjutkan, siapapun yang terlibat dalam penetapan upah minimum itu wajib mengacu pada PP 78/2015.

Sehingga daerah tidak bisa seenaknya dalam menentukan aturan. Karena yang berhak mencabut atau menghapus PP 78 adalah pemerintah pusat. “Kalau ada usulanusulan untuk mengubah dari serikat buruh pekerja, tentu kami tampung dan akan kami sampaikan ke pusat,” katanya.

Lebih lanjut Heryawan katakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima hasil penetapan UMK 2017 dari kabupaten/ kota. Karena kemungkinan masih dalam pembahasan di masing-masing daerah dan sesuai aturan diserahkan ke pemerintah provinsi paling lambat 40 hari sebelum 1 Januari tahun baru. “Tanggal 21 November untuk UMK,” ucapnya.

Disinggung proses penetapan upah minimum provinsi, menurutnya pun saat ini masih dalam proses pembahasan oleh dewan pengupahan provinsi yang terdiri dari unsur buruh, pengusaha, dan pemprov.

Penetapan UMP di Provinsi Jabar ini tergolong baru karena PP 78/2015 mewajibkan pemprov memberlakukan UMP. “Dulu boleh ada, boleh tidak. Di PP (78 2015) baru, harus ada,” katanya. Meski begitu, dia meminta agar seluruh pihak bisa tenang dalam menunggu pembahasan tersebut. “Dulu aturan (penghitungan upah minimum) ada, sekarang ada yang baru (PP 78 2015). Jangan khawatir, urusan menetapkan sudah pada ahli. Kabupaten/kota, provinsi pada ahli,” tandasnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar Fery Sofwan mengatakan, pemerintah pusat melalui Menteri Ketenagakerjaan telah menetapkan inflasi sebesar 3,07% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,18% sebagai formula penghitungan upah minimun. Menurutnya, keberadaan UMP ini penting karena menjadi acuan bagi kabupaten/kota dalam menetapkan UMK.

“Ini juga menjadi acuan agar tidak ada perbedaan upah di satu perusahaan yang sama. Contohnya petani di PTPN, masa yang di Karawang 3,3 juta, tapi yang di Ciamis 1,3 juta,” katanya. Pihaknya memastikan UMP akan tuntas dan diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan tepat waktu pada 1 November mendatang.(*).

 

Resahkan Warga, Judi Sabung Ayam Digerebeg Polisi

altSUBANG (MGO) – Kepolisian Sektor (Polsek) Ciasem Subang Jawa Barat berhasil menggerebeg lokasi judi sabung ayam di Dusun Sebrang RT. 03 RW. 04 Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem, Sabtu (24/9).

Menurut Kapolres Subang, AKBP Yudhi Sulistianto Wahid sebagaimana dikatakan Kapolsek Ciasem, Kompol Dadang Cahyadiawan penggerebegan ini berawal dari keresahan warga atas adanya kegiatan Judi Sabung Ayam.

”(Ada) laporan warga kepada polisi yang resah oleh (kegiatan judi) sabung ayam,” jelasnya, Sabtu (24/9).

Kemudian hasil penggerebegan dari tempat kejadian perkara (TKP) diamankan 6 orang yang diduga berperan pada berjudi sabung ayam yaitu Sa (58 tahun), An (45 tahun), Set (43 tahun), Jan (42 tahun), Kas (41 tahun) dan Ag (50 tahun). Serta satu orang berinisial Ed berhasil melarikan diri saat penggerebegan yang selanjutnya dinyatakan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Sebagai barang bukti diamankan 6 ekor ayam adu, 13 unit sepeda motor, Jam Dinding dan Lapak/Arena tempat adu ayam.

Selanjutnya para tersangka diamankan berikut barang bukti yang diambil dari TKP untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.

”Barang bukti dan pelaku kami amankan untuk kemudian diproses (hukum),” pungkasnya.(*).

 

Kadishub Agar di Ganti atau Segera Mengundurkan Diri

altSUBANG (MGO) – Ketua Umum Ormas Gival meminta kepada Plt.Bupati Subang agar segera mengganti Kadishub Subang, atau Kadishub segera mengundurkan diri saja. Pasalnya selama 6 Tahun Kadishub menjabat belum nampak prestasinya. 

“Saya tidak ada kepentingan apapun, akan tetapi kinerja Kadishub Subang perlu di evaluasi, baik dalam optimalisasi rambu-rambu lalulintas maupun tatib anggotanya dalam penarikan retribusi dijalanan,”ujar Ketua Umum Ormas Gival, Pirdaus B.Ns., yang akrab dipanggil Dauscobra.

Kalau diperhatikan, dilanjutkan Dauscobra, rambu-rambu lalulintas hususnya lampu merah seringkali rusak sehingga membingungkan pengendara, lebih husus lagi lampu merah diperempatan Wisma Karya yang seringkali rusak dan rentan kecelakaan. Pun lampu merah tersebut adalah pengendali utama lalulintas dari berbagai arah hususnya dari arah Ciater yang seringkali membludaknya pengendara R2 maupun R4 atau lebih seringkali terjebak bingung karena rambu-rambu rusak, dan hanya nampak kedipan lampu warna kuning.

Selain rambu-rambu, seringkali terjadi pemungutan retribusi tanpa karcis, atau tengadah muka ulurkan tangan ke sopir maupun kepada kernet. Hal itu terjadi disejumlah wilayah kerja Dishub baik yang ada dipos retribusi skala kecil maupun skala besar, didepan pasar, terminal, dijalanan pemda Subang maupun dijalanan milik Provinsi. Ketika para petugas Dishub yang ada di UPTD tertentu memungut retribusi tanpa karcis tentunya hasil retribusi tersebut dikemanakan, hitungannya bagaimana, atau pemda Subang tidak mencetak karcis khusus retribusi dijalanan.

“Kalau tidak salah selama 6 tahun Kadishub Harlan Adinata menjabat Kadishub kiranya tidak nampak perbaikan secara signifikan. Saya harapkan Bupati segera mengganti Kadishub, atau Kadishub dengan sukarela mengundurkan diri saja,”ujar Dauscobra.

Menanggapi statement Kadishub Subang pada pemberitaan di media Netralitas.com, ditambahkan Dauscobra, bahwa saat ini lampu merah di Wisma Karya dalam tahap perbaikan itu dapat dipahami, akan tetapi dalam tahun 2016 ini lampu merah tersebut sering rusak. Kerusakan tersebut apa karena proses alam, dirusak orang atau memang kulitas matrialnya yang jelek sehingga tidak bisa tahan lama.

“Kalau tidak salah, dalam tahun ini lampu merah di Wisma Karya 3 kali rusak tiga kali membingungkan pengendara, pun lampu merah tegal kalapa juga sering rusak, akan tetapi tidak sesering lampu merah Wisma Karya, ada apa ya?,”tambahnya.

Dibawah ini statement Kadishub di media Netralitas.com pada hari Kamis 22 September 2016 – Lampu pengatur lalu-lintas di Perempatan Wisma Karya sering padam, menurut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Subang, Harlan Adinata karena masih dalam proses pengerjaan.

Proses pengerjaan yang dimaskud ialah menghubungkan lampu lalu-lintas yang berada di lokasi dengan pusat pengaturan. Untuk menghubungkannya melalui jalur bawah tanah.

“Sedangkan untuk menghubungkannya kita (jalur traffict light) dapat bagian yang keras. Jadi pengerjaannya lebih lama,” ujar Harlan kepada netralitas.com. Rabu (21/9)

Karena, lanjut Harlan di bawah tanah itu juga ada jalur milik perusahaan lain yang penempatannya sudah diatur. Beberapa waktu terakhir lampu pengatur lalu-lintas di Wisma Karya kerap mati yang menimbulkan kerawanan. Untuk mengantisipasi hanya menyalakan lampu kuning saja sebagai peringatan untuk berhati-hati.

Sehubungan titik tersebut merupakan salah satu titik lalu-lintas paling sibuk. Karena merupakan persimpangan lintas keluar dan masuk yang paling sibuk. menuju Kota Subang maupun menuju Bandung dan arah Jakarta.

Menanggapi kerawanan ini, kata Harlan pihaknya juga melakukan koordinasi dengan Satuan Lalu-Lintas (Sat Lantas) Polres Subang apabila kerusakan terjadi pada akhir pekan atau saat libur panjang.

”Kita (Dishub) lakukan koordinasi dengan (Sat Lantas) Polres untuk mengatur apabila volume kendaraan meningkat (biasanya) pada akhir pekan atau libur panjang dengan memasang barier menggunakan traffic cone,” pungkasnya.(*).

 
                  

Berita Terbaru

Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...