Pembangunan Pelabuhan Patimban Jangan Dihambat

      altSUBANG (MGO) - Proyek pembangunan Pelabuhan Internasional di Desa Patimban Kabupaten Subang Jawa Barat harus berjalan lancar. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Subang, Beni Rudiono sekarang pihaknya tengah menyusun Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang draft-nya sedang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Subang.

      ”Itu kepentingan nasional tidak boleh ada yang menghambat. Itu Otomatis, ya. kita menunggu (draft RTRW) dari Bappeda untuk segera dibuat,” tegas Beni kepada wartawan, Selasa (10/5/2015) di kantornya.

      Termasuk di dalamnya penataan dengan zona-zona militer. Supaya sinkron dengan penataannya pihaknya juga membicarakan dengan Sesko supaya keberadaan zona militer tetap terjaga.

      “Bukan hanya itu. Subang juga punya daerah zona-zona daerah militer. Supaya ke depanya bisa dilindungi. Tadi ada siswa sesko dia juga bicara soal RTRW, lalu kami tanya dari sisi militer apa? Kemudian dia menjelaskan zona-zona srategi militer di Subang.” bebernya.

      Kata Beni, pihaknya ingin semuanya terbuka dalam memberikan informasi supaya nanti fungsinya tidak berubah.

      Mengenai target pembangunan Pelabuhan kata Beni pihaknya telah meminta kepada Bappeda supaya segera menyiapkan draft-nya supaya segera diajukan.

      “Karena kami anggap ini merupakan kebutuhan maka segera diajukan supaya segera dibahas. Pada dasarnya kami siap kapan saja (untuk membahasnya),” imbuhnya.

      Mengenai luas lahan yang dibutuhkan, Beni memperkirakan bisa sampai ribuan hektar. Karena menyangkut kebutuhan perkantoran, pembuatan jalur interchange dan jalur jalan kereta yang masuk ke lokasi pelabuhan.

      ”mengenai kebutuhan tanah mungkin sampai ribuan (hektar), ya,” ujarnya lagi.

      Sementara itu menurut Kepala Bappeda Kab Subang, Komir Bastaman, pihaknya sudahj menyiapkan segala sesuatunya dalam mengubah RTRW secara parsial.

      ”Kita sudah menyiapkan segala sesuatumnya tugas Subang merubah RTRW-nya secara parsial terutama di sana dari Pelabuhan Komunal menjadi Pelabuhan Utama,” jelasnya.

      Kata Komir, Pemkab Subang membantu Pemerntah Pusat supaya dalam proses pembangunannya kondusif di lapangan. Termasuk pembebasan tanah.

      ”Dan yang mendesak sekarang ialah merubah Perda RTRW itu dirubah. Presiden Jokowi meminta supaya tahun 2017 sudah ada kegiatan pembangunan,” katanya.(*).

        • Dibaca: 373 kali

        TCE-Plugin by www.teglo.info

         
                          

        Berita Terbaru

        Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
        759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
        Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
        Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
        PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...