Gubernur Berpesan Agar Warga Subang Jaga Lingkungan Keluarga

      SUBANG (MGO) - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menyampaikan supaya masyarakat Subang bisa menjaga lingkungan keluarga dari perangkap aksi penjualan manusia (trafficking) yang mengancam warga Jawa Barat, khususnya di Subang. Menurut Heryawan pola perekrutan yang dilakukan oleh para pelaku sama dengan rekrutmen tenaga kerja.

      “Mereka mengaku sebagai sponsor tenaga kerja. Syukur kalau ditempatkan di negara tertentu dan bekerja dengan baik. Bagaimana kalau dijerumuskan sebagai pekerja seks?” jelas Herywan di sela-sela kegiatan kunjungan ke Subang pada temu wicara dengan warga Pamanukan pada acara memperingati HUT ke-102 Kecamatan Pamanukan, Minggu (10/6/2012).

      Dari hasi temuan aparat, lanjut Heryawan, para korban dipekerjakan biasanya di daerah-daerah perbatasan negara seperti Batam. Pada awalnya mungkin terpaksa namun lama-lama terbiasa hidup sebagai pekerja seks karena mudah mendatangkan hasil dalam jumlah besar.

      “Memang awalnya mereka terpaksa namun lama-lama menjadi terbiasa dengan hidup seperti itu (sebagai pekerja seks),” tambahnya. Maka dari itu kepada para orang tua yang memiliki anak-anak perempuan dihimbau untuk lebih jeli dan waspada bila ada yang menawarkan rekrutmen pekerjaan. Harus jelas siapa, dari mana dan pekerjaan yang ditawarkan. Sehingga tidak terjerumus dalam pekerjaan sebagai pekerja seks.

      Pada temu wicara tersebut Gubernur didampingi oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Barat, Drs. H. Bambang Heryanto dan Wakil Ketua DPRD Kab. Subang, Agus Masykur Rosyadi.

      Selanjutnya kepada aparatur pemerintah supaya lebih memperhatikan hak anak-anak untuk memperoleh pedidikan. Karena saat ini sekolah telah digratiskan. “Tolong jaga hak-hak pendidikan untuk anak-anak sekolah. Bila Pak Lurah melihat ada anak usia sekolah yang belum masuk sekolah, diharapkan membantu mendorong supaya biasa masuk sekolah,” ujar Heryawan. Bila terlambat beberapa hari ada hak paksa untuk bisa dimasukkan sekolah. Karena itu merupakan hak anak atas pendidikan.

      Diakui pula oleh Heryawan bahwa masih ada hambatan pandangan orang-orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak. Maka menjadi tugas bersama untuk merubah pandangan masyarakat yang kurang memperhatikan hak pendidikan. Apalagi di daerah-daerah, karena keterbatasan kemampuan banyak orang tua yang kurang bergairah melanjutkan pendidikan sekolah anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. “Ini menjadi tugas kita bersama untuk menyadarkannya,” tambahnya.
      Pada sesi dialog terungkap harapan warga yang meminta pemerintah memperhatikan pendidikan non-formal  yang bermuatan nilai Islami. Dengan memberikan sarana prasarana yang layak untuk dipergunakan. Khususnya pendidikan anak usia dini alias PAUD.

      Hal ini dijawab oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, bahwa PAUD harus diupayakan sebagai media anak mendapatkan pendidikan dengan kegembiraan kasih sayang dan tanpa kekerasan. “Tidak boleh ada hukuman memukul, nyentil apalagi memukul dengan alat. Berikanlah pelukan pada anak sebagai bentuk kasih sayag,”katanya.

      Adapun pukulan dalam ajaran Islam hanya diberian kepada anak usia 10 tahun bila tidak mengerjakan sholat. “Itu pun dengan pukulan yang tidak menyakitkan yang bertujuan supaya terbiasa sholat bila memasuki usia akil baligh,” jelasnya.

      Penyelenggaraan PAUD dilakukan tidak memberatkan sehingga bisa dinikmati oleh semua kalangan. “Kegiatannya tidak perlu 5 hari seminggu. Cukup seminggu 2 - 3 hari. Sehingga bisa diikuti oleh anak-anak usia dini dari semua kalangan,” tambahnya lagi. PAUD pun diakui sebagai tahapan pendidikan.(*).

        • Dibaca: 677 kali

        TCE-Plugin by www.teglo.info

         
                          

        Berita Terbaru

        Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
        759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
        Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
        Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
        PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...