Industri Rambah Lahan Pertanian

      industri patokbeusiPANTURA (MGO) - Berbagai industri terutama garmen yang masuk ke wilayah Kabupaten Subang, ternyata banyak merambah lahan pertanian produktif. Keadaan ini dikhawatirkan akan mengganggu hasil produksi padi. Apalagi Subang merupakan salah satu daerah penyuplai terbesar di Jawa Barat.

      "Selain berdampak pada produksi pertanian karena tidak ada pencetakan sawah baru, perambahan itu pun secara langsung melanggar RUTR dan aturan yang ada di atasnya. Namun yang disayangkan ada pembiaran dan pemberian izin," kata Ketua LSM Gerakan Investigasi Antar-Lembaga (Gival) Kab. Subang, Firdaus yang dihubungi Rabu (7/3) di sekretariatnya.

      Bahkan, Gival pernah mengirim surat kepada Gubernur Jabar bulan November 2011, untuk mengoreksi dan menghentikan alih fungsi, namun belum ada tindakan yang nyata.

      Dia sendiri mengaku kaget karena beberapa hari yang lalu Wakil Gubernur Jabar, Dede Yusuf panen perdana di wilayah Kecamatan Patokbeusi. Sementara di sana ada lahan teknis, tepatnya di Dusun Kalisumber, Desa Ciberes yang dijadikan pabrik garmen.

      "Jadi terkesan panen raya dijadikan kepentingan politik, bangga karena Subang berhasil memenuhi surplus beras 1,1 juta ton. Padahal hasil tersebut dari hitungan ubinan karena data riil selalu tidak lengkap," katanya.

      Sebagai warga Patokbeusi, dirinya berharap Ketua DPC Demokrat Subang yang juga wakil Ketua DPRD Subang, H. Ahmad Rizal A.M. bertindak tegas dengan turun ke lapangan. "Jangan ada pembiaran sawah teknis beralih fungsi. Sebab bisa dibayangkan dengan harga beras yang semakin mahal saja sudah banyak yang kesusahan, apalagi bila lahannya terus menyempit karena ada alih fungsi sehingga harga beras menjadi Rp 15 ribu," tuturnya.

      Plt. Bupati Subang, Ojang Sohandi, di tempat terpisah mengakui ada lahan yang beralih fungsi tetapi luasnya tidak banyak. Pihaknya sangat selektif dalam pemberian izin karena tidak menghendaki Subang sebagai lumbung padi nasional dan penghasil migas malah menjadi "lumbung kemiskinan", akibat tidak mampu mempertahankan wilayah pertaniannya.

      "Memang ada kekhwatiran Subang menjadi lumbung kemiskinan, karena pemilik sawah tidak mampu mempertahankan tanah miliknya sebagai lahan pertanian atau berubah fungsi menjadi nonpertanian," ujar Ojang. (*).

        • Dibaca: 906 kali

        TCE-Plugin by www.teglo.info

         
                          

        Berita Terbaru

        Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
        759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
        Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
        Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
        PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...