Sebanyak 42.135 PTT. Kesehatan Diprioritaskan Menjadi PNS

SUBANG (MGO) - Untuk meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan di daerah-daerah, anggota Komisi IX DPR RI akan memperjuangkan PTT. Kesehatan untuk diangkat segera menjadi PNS.

Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, pihaknya akan meminta pemerintah untuk memprioritaskan Pegawai Tidak Tetap (PTT) tenaga kesehatan yang berumur lebih dari 40 tahun untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus, yakni dari sebanyak 42.135 orang PTT di seluruh Indonesia.

“Bayangkan kalau melalui jalur umum tentu sulitnyangkut (lolos),” jelas Diah kepada wartawan di Subang di sela-sela acara Kunjungan Kerja ke Subang Jawa Barat, Selasa (6/1/2015).

Oleh karena itu, kata Rieke, dirinya mendukung moratorium PNS tetapi dikecualikan untuk tenaga kesehatan, tenaga pengajar dan tenaga pendidik. Lebih khususnya untuk tenaga kesehatan yang di RSUD, Puskesmas dan juga tenaga disabilitas melalui jalur khusus.

Idealnya tenaga kesehatan (bidan) di desa ialah dengan jumlah penduduk 5 ribu jiwa dilayani oleh 1 bidan. Namun ada jumlah penduduk lebih dari 50 ribu yang dilayani oleh 1 atau 2 tenaga kesehatan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan honor yang diberikan dari 400 ribu rupiah per bulan sekarang telah 1,7 juta rupiah. “Itu pun kena potong pajak. Padahal mereka bukan wajib pajak,” katanya. Masalah pajak yang dikenakan kepada tenaga kesehatan pun Komisi IX akan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidikinya.

Sementara menurut Bupati Subang, Ojang Sohandi di Subang sendiri ada 124 orang PTT tenaga kesehatan yang direkomendasikan segera mengikuti jalur khusus. “Secepatnya akan saya rekomendasikan untuk mengikuti jalur khusus,” kata Ojang. Karena, kata Ojang, ini sangat penting guna meningkatkan pelayanan kesehatan di Wilayah Subang. Dari rasio jumlah penduduk dan tenaga kesehatan, rasio pelayanannya dirasakan masih sangat kurang.(*).

 

Anggota Komisi II DPR RI Ingatkan Bupati Subang

SUBANG (MGO) - Anggota MPR/ DPR RI ingatkan Bupati Subang untuk menghentikan upaya pengosongan paksa dan penolakan konvensasi ganti rugi tanah warga yang diperuntukan jalan Tol Cikampek-Palimanan di Kabupaten Subang.

Hal tersebut tertuang dalam surat Anggota MPR/ DPR RI, Budiman Sudjatmiko M.Sc., M.Phil berkantor dijalan Nusantara I;lantai 8 ruang 0811 jalan Jenderal Gatot Subroto-Jakarta 10270, dengan nomor surat 14/BS/183/X/2014 yang ditujukan kepada Bupati Subang sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah jalan Tol Cikampek-Palimanan (Cipali) di Kabupaten Subang.

Dalam suratnya yang diterima MGO terurai sebanyak 6 poin kajian dan uraian pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh panitia jalan tol terhadap rakyat Subang sebagai pemilik tanah  yang akan digunakan untuk proyek jalan Tol Cipali di Kabupaten Subang. Kajian dan uraian isi surat sebanyak 3 lembar isinya secara husus mengenai laporan warga Kampung Cihurip Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang pada tanggal 11 Oktober 2014 untujk menyampaikan aspirasi mengenai penggusuran terhadap tanah dan bangunan rumah sebanyak 14 KK warga Desa Padaasih yang tanahnya digunakan untuk pembangunan proyek jalan tol Cipali oleh PT.Lintas Marga Sedaya tanpa ganti rugi yang adil.

Isi surat poin pertama sampai dengan poin empat menguraikan tentang hak-hak pemilik lahan yang belum mendapatkan ganti rugi yang syah menurut hukum dan pemda Subang telah melanggar Perda 2 2004 tentang RTRW yang mana penggunaan lahan untuk jalan Tol di Kecamatan Cibogo dan Cipeundeuy adalah sebagai zona industri. Pada poin lima diuraikan bahwa panitia pengadaan tanah telah mengabaikan prinsip kepastian hukum dalam penetapan ganti rugi lahan yang mana panitia telah mengabaikan kedudukan hukum pemegang hak atas tanah. Ganti rugi lahan di Cibogo terlampau kecil yakni ditetapkan ganti rugi tahap awal rata-rata Rp.12.000 s/d 41.580/m2, dan di daerah Kecamatan Cipeundeuy senilai Rp.24.000 s/d 36.000/m2. sedangkan pada tahun 2014 (tahap kedua) senilai Rp.204.000/m2 untuk tanah sawah, dan 240.000/m2 untuk tanah darat dan penggantian benda-benda yang ada didalamnya.
Pada poin enam disebutkan bahwa pada tanggal 18 September 2014 di Kabupaten Subang telah terjadi pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian berupa pengrusakan/penggusuran paksa sebanyak 14 rumah tempat tinggal  masyarakat adat Sagandu.

"Memperhatikan surat KOMNASHAM Nomor 1.744/K/PMF/VI/2013 tertanggal 26 Juni 2013 perihal permohonan penundaan pengosongan lahan hingga tercapai kesepakatan dengan warga mengenai besaran ganti rugi. Bahwa pihak pengadaan tanah jalan Tol wajib memperhatikan surat dari Komnas HAM untuk menunda segala upaya pengosongan lahan warga,"ujarnya,.

Bahwa proyek yang diselenggarakan pada tahun 2014, ditegaskan Budiman, wajib memperhatkan pasal 58 huruf (b) UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang menggantikan semua peraturan mengenai penggantian tanah bagi kepentingan umum.  Bahwa pasal 36  UU 2 2012 cukup jelas tentang bentuk-bentuk pemberian ganti rugi dapat bersifat komulatif dan harus berdasarkan . kesepakatan dengan pemilik lahan. Sedangkan penetapan ganti rugi tanpa kesepakatan atau ganti rugi sepihak adalah melanggar UU 2 2012 yang berarti pula telah melakukan tindakan melawan hukum.

Juga dijelaskan, dipungkas Budiman pada pasal 40 dan pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), pemberian ganti rugi langsung kepada pihak yang berhak, substansi pasal tersebut adalah Attitesa sistem konsinyasi (menitip uang ganti rugi di Pengadilan Negeri) masa lampau. Panitia pengadaan tanah untuk jalan Tol Cipali di Kabupaten Subang dengan menitipkan uang ganti rugi melalui pengadilan adalah praktek konsinyasi yang bertentangan dengan UU 2 2012.

"Agar semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan Tol agar memperhatikan prinsip dan ketentuan UU 2 2012. Bahwa semua pihak haruslah menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan dan keadilan,"pungkasnya.(*).

 

Konsumen Leasing yang Dirugikan Harus Berani Menggugat

JAKARTA (MGO) - Maraknya informasi tentang “kekejaman” yang dilakukan leasing keendraan terhadap konsumen, membuat banyak orang trauma. Tindakan perusahaan-perusahaan leasing yang semena-mena menarik keendraan sepeda motor, mobil niaga, dan mobil pribadi yang masih berstatus kredit tersebut membuat warga menjadi geram.

Setelah keendraan ditarik, konsumen seolah-olah tidak berhak satu sen pun atas keendraan yang telah dibelinya dengan uang muka dan dicicil itu, dan perusahaan leasing umumnya dengan serta merta melupakan konsumen, tanpa upaya pencarian solusi, rescheduling, refinance, tanpa prosedur lelang, tanpa proses administratif dalam Balik Nama dalam BPKB dan STNK, tanpa pengembalian dana konsumen yang telah berada di “kocek perusahaan leasing” dan sebagainya. Bukan saja soal teknik penarikan yang dilakukan kolektor di tengah jalan, di rumah, dalam penarikan keendraan tanpa solusi, perusahaan leasing telah “meniadakan”, “merampas”, bahkan “menginjak-injak” hak konsumen dalam keendraan (meski hanya sebagian) yang telah diangsur dan dibayar uang mukanya itu.

Perusahaan leasing yang Hal diatas dianggap melanggar Undang Undang No. 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF) dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam menghadapi kesewenang-wenangan leasing, seringkali konsumen langsung menyerah pasrah tidak mengerti apa yang harus dilakukan dan kepada siapa harus mengadu. Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) umumnya tidak diketahui masyarakat, tetapi leasing sendiri yang dipastikan mengetahui keberadaan BPSK tidak menfaatkannya dan tidak memberitahukannya kepada konsumen. Selain itu, upaya menggugat perusahaan leasing seolah-olah tidak mungkin dilakukan konsumen karena kendala dana.

Sejumlah pengusaha Angkutan Kota (Angkot) dan truk di Bandung malah sudah “mulai terbiasa” tetapi sangat geram dengan kesewenang-wenangan perusahaan leasing. Seorang pengusaha angkot di Bandung, AS, malah ditangkap polisi gara-gara usahanya menguasai angkot hasil peremajaan senilai Rp.110 juta dan hutang Rp 40 jt-an yang ditarik leasing hanya karena keterlambatan bayar cicilan satu minggu. Pasalnya, setelah angkotnya ditarik leasing karena keterlambatan 1 minggu, hari itu juga AS mencoba membayar cicilan tertunggak dan malah mau melunasi pokok hutang namun pihak leasing menolak ditolak tanpa alasan yang logis. Beberapa bulan kemudian, angkot milik SS telah “Dijual” perusahaan leasing itu kepada BS, pengusaha angkot yang lain, tanpa adanya upaya penyelesaian kepada SS. Menurut LS, pengusaha angkot yang lain, pengalaman pahit SS juga dialami ratusan pengusaha angkot lainnya.

Di Purwakarta, sejumlah kantor perusahaan leasing kendaraan menjadi sasaran kemarahan sejumlah orang beberapa bulan lalu. Puluhan pemuda yang tergabung LPKSM-SPP (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Satria Pangkal Perjuangan) Cabang Purwakarta menuntut tindakan perusahaan leasing yang kerap merampas hak-hak konsumen. Menurut mereka tindakan leasing menarik motor saat masa kredit dianggap melanggar UUJF.

“Kasus korupsi Hambalang atau Simulator SIM belum seberapa kronisnya bagi masyarakat, dibanding besarnya nilai uang ”korban leasing”. Justru leasing-leasing inilah yang telah menggerogoti uang rakyat dalam jumlah sangat besar secara tidak berperi-kemanusiaan. Pihak leasing telah melakukan korupsi secara abadi. Untuk itu, kami mengajak warga melawan kezaliman ini,” hujat Wawan Gunawan, Ketua Umum LPKSM-SPP, baru-baru ini dalam orasinya di kantor sebuah leasing yang berlokasi di Jl. Ibrahim Singadilaga Purwakarta.

LPKSM itu mengajak konsumen yang selama ini dirugikan oleh perusahaan leasing bangkit bersama melawan penindasan atau kesewenang-wenangan perusahaan leasing. “Keberadaan leasing-leasing kini sudah semakin menggurita masuk hingga ke desa-desa. Mereka mengkorupsi uang rakyat dari tindakan mereka merampas kendaraan konsumen. Hasil korupsi perusahaan leasing se-Indonesia ini, kemungkinan mencapai triliunan rupiah, karena praktek seperti ini sudah menahun tetapi tidak ada yang membela konsumen yang tidak berdaya,” katanya.

Menurutnya perjanjian kredit antara leasing dengan konsumen kerap tidak adil, konsumen selalu pada posisi yang lemah, sehingga ketika kreditur atau konsumen telat membayar angsuran, keendraan langsung ditarik. “Kami banyak menerima laporan masyarakat, meskipun cicilan kredit keendraan konsumen tinggal beberapa bulan lagi, tetapi ketika telat bayar, kolektor dari leasing langsung menarik motor yang dikredit, perlakuan ini tidak adil,” ujarnya geram.

Ia meminta agar setiap perusahaan leasing mendaftarkan akta fiducia ke Kementeriaan Hukum dan HAM. Ditengarai, selama ini, setiap perusahaan leasing tidak meng-akte-kan jaminan fiducia nya ke Kementeriaan Hukum dan HAM. “Diduga leasing sengaja tidak mendaftarkan akta fidusia, supaya mereka leluasa dan dapat bertindak semena-mena kepada konsumen,” katanya.

Penarikan kendaraan juga marak dilakukan oleh sejumlah perusahaan leasing di Sibolga, Sumatera Utara, yang menyulut kemarahan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Ketua LSM LPKN Marjuddin Waruwu mengatakan perusahaan leasing pada hakikatnya tidak berhak menyita kendaraan dari orang yang menunggak dan atau tidak membayar cicilan dengan alasan telah terjadi kontrak. Sebab dalam hukum Indonesia, yang berhak menyita adalah pengadilan.

Menurutnya, kondisi demikian sangat tidak adil serta merugikan konsumen atau debitur. Marjuddin berasumsi, kendaraan yang dikredit debitur itu adalah 100 persen milik konsumen sebagaimana dibuktikan BPKB atas nama konsumen sendiri. Sehingga menurutnya, jika dirunut kembali, maka pembelian telah lunas 100 persen terhadap dealer atau showroom, sementara terkait dengan kekurangan bayar, konsumen berhutang kepada pihak Finance.

“Sesuai UUPK pasal 18 dijelaskan bahwa lembaga pembiayaan dilarang mencantumkan klausula yang memberikan kuasa dari konsumen kepada lembaga pembiayaan untuk melakukan segala tindakan sepihak termasuk pembebanan denda dan penyitaan obyek fidusia. Selain itu, lembaga pembiayaan juga dilarang menambahkan klausula baru tambahan, lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku,” paparnya.

Menurutnya juga di dalam Undang Undang Jaminan Fidusia pasal 5 ditegaskan, bahwa setiap pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan Akta Notaris dan merupakan akte jaminan Fidusia. “Jadi jelas, syarat akte notaris dibuat di hadapan dan dibacakan notaris di hadapan para pihak yaitu konsumen dan lembaga pembiayaan tersebut. Kemudian didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia,” tegas Mardjuddin.

Pada praktiknya di lapangan, lanjutnya, banyak perusahaan leasing tidak membuat perjanjian fidusia secara Notariat dan hanya di bawah tangan, padahal pendaftaran fidusia tersebut sangat wajib bagi lembaga pembiyayaan atau perusahaan leasing. “Berdasarkan Undang Undang Jaminan Fidusia (UUJF) Pasal 1, apabila transaksi tidak diaktekan dan didaftarkan, maka secara hukum perjanjian jaminan fidusia tersebut tidak memiliki hak eksekutorial dan dapat dianggap sebagai perjanjian hutang piutang secara umum. Sehingga tidak memiliki kewenangan eksekusi terhadap jaminan fidusia milik konsumen,” katanya. Ditambahkannya, bila pihak perusahaan leasing menarik keendraan, telah terjadi peradilan jalanan.

Sejumlah pihak meminta perusahaan leasing mentaati aturan agar tidak terjadi perseteruan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian pihak konsumen maupun pihak leasing. Sesuai UUPK, harus diberlakukan kepada dua belah pihak, yang harus diketahui konsumen maupun oleh pelaku usaha. Selain itu, UUJF sebagai dasar hukum perjanjian kredit jangan diterapkan secara parsial atau sebagian-sebagian yang hanya menguntungkan pihak leasing namun menyiksa konsumen.

Menurut Prof. Dr. Bernadette dari Universitas Parahyangan Bandung, sesuai UUJF setiap pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan Akta Notaris dan merupakan akte jaminan Fidusia. Perjanjian harus dibuatkan oleh notaris serta didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan Sertifikat Fidusia, “Ada dua hal yang terjadi atas tidak dibuatkannya Sertifikat Fidusia, yaitu kreditur tidak memiliki kekuatan hukum untuk melakukan penyitaan atas fidusia yang dijaminkan. Kedua, tidak didaftarkannya perjanjian tersebut ke instansi berwenang berpotensi tidak masuknya PNBP bagi kas negara,” ujar Prof Bernadette. Dikatakannya, perselisihan sengketa antara konsumen dengan pihak leasing dapat diakibatkan oleh sikap konsumen yang kurang teliti atau bahkan kerap tidak membaca dan memahami terlebih dahulu tentang isi kontrak perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Selanjutnya pihak pelaku usaha justru terkesan mengambil kesempatan dalam kesempitan atau dengan kata lain penyalahgunaan kesempatan.

Penyalahgunaan kesempatan (abuse of chance) oleh perusahaan leasing setara dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabar negara, alias pelanggaran hukum yang harus dikenakan sanksi hukum. Ketimbang berdemontrasi dalam melawan peradilan jalanan penarikan keendraan oleh eksekutor leasing, saatnya kini, para “korban leasing” melakukan upaya hukum, yang mungkin harus dilakukan secara class action. Sepertinya, tidak tertutup kemungkinan mengajukan gugatan uji material ke Mahkamah Konstitusi (MK).

 
                  

Berita Terbaru

Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...