Teten Roseli Bela Investor Tol Abaikan Tahapan UU 2 2012

altSUBANG (MGO) - Ketua Panitia Tim Pembebasan Tanah (TPT) Eten Rosyadi, saat bicara dimedia online (liputan6) pada, Selasa (11/6/2013) hanya bela diri dengan mengungkapkan pasal 47 ayat (2) UU 2 2012, dan mengabaikan pasal lainnya yang tahapannya tidak dilaksanakan dengan baik dan benar.

Kata Teten bahwa Dalam Pasal 47 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum menyatakan, apabila pelepasan objek Pengadaan Tanah belum selesai dalam waktu paling lama 60 hari, tanahnya telah dilepaskan dan menjadi tanah negara dan dapat langsung digunakan untuk pembangunan  bagi kepentingan umum. 

Ditimpali Ketua Umum Ormas Gival, Pirdaus, B.Ns. bahwa Teten lupa UU 2 2012 yang tertuang pada pasal 5 bahwa pemilik tanah wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sebab, sampai detik ini Teten tidak bisa membuktikan Berita acara hasil  kesepakatan  dalam  musyawarah yang menjadi  dasar  pemberian Ganti Kerugian  kepada  Pihak  yang  hak  atas tanah. Berita  acara  pelepasan  atau  penyerahan  hak  atas tanah. dokumen putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menjadi dasar pembayaran Ganti Kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan.

Teten juga mengabaikan pasal 2 yang mewajibkan P2T dan TPT dalam Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan  Umum dilaksanakan berdasarkan asas: kemanusiaan,  keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan. Disebutkan pula pada pasal 34 ayat (3) bahwa Nilai  Ganti  Kerugian  berdasarkan  hasil  penilaian Penilai  menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian.

"Kenyataan dilapangan Teten semena-mena memberikan harga, terkesan Teten lebih menekan pemilik lahan dari pada merunut kepada aturan yang ada. Kenyataan dilapangan sudah Saya buktikan, pemilik lahan tidak diberi kesempatan untuk bicara apalagi mengajukan keberatan,"jelas Dauscobra.

Pada pasal 38 ayat (5) pun dijelaskan, dilanjutkan Dauscobra, bahwa putusan  pengadilan  negeri/Mahkamah  Agung  yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  menjadi dasar pembayaran Ganti Kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan. Akan tetapi anehnya bukanlah ketetapan hukum yang menjadi dasar ganti rugi melainkan hanyalah secewil kertas sebagai tanda pemberitahuan harga tanpa ada Kop Surat, Nama penanggungjawab dan tanpa stempel. 

Pasal 41 ayat (1) menjelaskan anti  Kerugian  diberikan  kepada  Pihak  yang  Berhak berdasarkan  hasil  penilaian  yang  ditetapkan  dalam musyawarah sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  37  ayat  (2)  dan/atau  putusan  pengadilan negeri/Mahkamah  Agung.

"Anehnya ketika eksekusi/menggusur paksa Teten menggunakan surat pribadinya, dan PT.LMS pun senjata eksekusi menggunakan surat dari TPT (Teten), bukanlah legal surat dari pengadilan/mahkamah agung,"ujar Dauscobra.(*).

 

PT.Lintas Marga Sedaya dan TPT Tol Cipali Rampas Tanah Hak Rakyat

altSUBANG (MGO) - Tanggal 18 September 2014 bagi warga Kab.Subang sebagai pemilik lahan merupakan moment mengerikan dan memilukan. Pasalnya sebanyak 33 warga pemilik tanah darat maupun tanah sawah terpaksa kehilangan harta bendanya karena digusur paksa oleh PT.Lintas Marga Sedaya dan Ketua TPT jalan Tol Cikopo-Palimanan yang didukung penuh oleh personil TNI-Polri.

"Pada saat itu, Saya tidak bisa berbuat apa-apa, sangat tidak berdaya, meskipun keberatan kehilangan tanah dan rumah namun Saya hanya bisa parah kepada yang maha kuasa, karena tak kuasa untuk melawan,"ujar Anen pemilik tanah sekaligus kehilangan rumah permanennya, ketika ditemui dirumah tendanya. diiyakan oleh Madgoni tetangga Anen yang saat ini numpang tinggal dianak sulungnya.

Karena kehilangan tanah dan rumah pada saat ini Anen harus tinggal ditenda masih beruntung Madgoni yang masih memiliki anak sulung yang sayang orang tuanya. demikian pula Warda kini harus tinggal digubuk seadanya dengan ruang tamu terbuat dari tanda pula. Menurut Anen, lebih memilih menolak ganti rugiu tanah dan rumahnya karena harga yang ditawarkan pihak tim pengadaan tanah (TPT) tol Cikopo-Palimanan (Cipali) sangatlah rendah, yakni tanahnya hanya dihargai Rp.37.200/m2, sedangkan rumah permanennya yang sekira senilai Rp.150juta hanya dihargai Rp.50juta. belum lagi sejumlah tanaman sama sekali tidak dihargai, bahkan lebih berharga sampai.

"Saya meminta kepada pemerintah berilah harga tanah dan rumah Saya yang seadil-adilnya, agar Saya bisa membeli tanah dan membangun rumah selayak sebelumnya,"ujar Anen, diiyakan pula oleh Madgoni.

Sementara Wardan ketika didatangi kebekas reruntuhan rumahnya yang bersangkutan tidak berada ditempat, adapun menurut warga setempat bahwa sempat datang Hendi yang mewakili Ketua TPT, Eten Roseli dikawal personil Brimob akan memagar tanah milik Wardan, namun oleh Wardan sempat dikomplain sehingga pemagaran tidak terjadi.

Sedangkan menurut Ketua Umum Ormas Gival, Pirdaus B.Ns.kiranya para pihak baik Bupati, Ketua DPRD.Kab Subang, untuk memanggil Direktur PT.Lintas Sedaya (LMS) dan Ketua TPT Tol Cipali yang telah berani merampas tanah rakyat tanpa dengan legal hukum yang tetap yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Subang/Mahkamah Agung.

"Saya katakan PT.Lintas Sedaya (LMS) dan Ketua TPT Tol Cipali telah merampas tanah hak rakyat, karena kedua lembaga tersebut telah membuat surat teguran untuk mengeksekusi lahan milik warga Cipeundeuy, Kalijati dan warga Cibogo,"ujar Pirdaus B.Ns. yang akrab dipanggil Dauscobra.

Sedangkan menurut pasal 5 UU 2 2012 berbunyi, dilanjutkan Dauscobra, bahwa sebelum para pihak mengeksekusi mestinya pemilik tanah wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

"Makanya Saya heran PT.LMS dan TPT mengeksekusi lahan tanpa legal hukum yang jelas kok malah didukung penuh oleh TNI-Polri, sedangkan PT.LMS dan TPT yang telah merampas tanah hak rakyat malah didukung. Dan ,"ujar Dauscobra.

Dauscobra mengharapkan, agar TNI menegak-kan 8 wajib TNI-nya, dan agar Polri menegak-kan tupoksinya sebagai pengayom, pelayan dan pelindung rakyat."Saya mengajak kepada TNI-Polri untuk membela rakyat dan menegakkan hukum demi keadilan,"ajak Dauscobra.(*).

 

GAS Tuduh Investor Malaysia Serobot Tanah Rakyat Subang

SUBANG (MGO) – Rapat koordinasi pra aksi Gabungan Aktivis Subang (GAS), bertempat di secretariat Dewan Pimpinan Kecamatan  (DPK) Ormas Gival kecamatan Cipeundeuy menghasilkan empat butir kesepakatan, Sabtu, 13-6-2013 di Ciomas Desa Karangmukti Cipeundeuy Subang Jawabarat.

Rapat diikuti oleh puluhan pengurus pusat dan pengurus DPK Ormas Gival, perwakilan LAK. Galuh Pakuan Subang yang diwakili oleh Bah Renggo, dan perwakilan mahasiswa Subang, Dimas Sundarwanto dan sejumlah simpatisan Ormas Gival. Rapat dipimpin oleh Ketua Umum Ormas Gival, Pirdaus B.Ns. yang menghadirkan sejumlah jajaran pengurus pusat.

Ketua Umum Ormas Gival, Pirdaus B.Ns. menuduh bahwa investor Malaysia telah merampas tanah rakyat Subang yang jumlahnya mencapai puluhan orang.”Kami menilai bahwa Investor Malaysia telah merampas tanah rakyat, karena PT.LMS telah membangun jalan tol diatas lahan masyarakat yang sampai saat ini belum dibayar,”ujar Pirdaus B.Ns. yang akrab dipanggil Dauscobra.

Ditanya soal konsinyasi, Dauscobra menilai bahwa konsinyasi batal demi hukum karena belum adanya legal kesepakatan jual beli antara pemilik lahan dengan panitia pengadaan tanah (P2T) maupun dengan tim pembayaran tanah (TPT) atau pihak tertentu yang berkopenten dalam pembebasan tanah milik rakyat yang digunakan untuk proyek jalan Tol.”Kami bukanlah tidak menghormati Perpres 65 Tahun 2006 tentang konsinyasi, namun konsinyasi yang benar adalah menurut KUH-Perdata pasal 1404-1412 yang menjelaskan konsinyasi bias dilakukan ketika sebelumnya ada hubungan hokum,”jelas Dauscobra.

Untuk itu, dilanjutkan Dauscobra, para pihak yang pro rakyat, terutama para penegak hukum agar segera meninjau ulang proses pembebasan tanah milik rakyat Subang. Sesegera mungkin bayar tanah rakyat sesuai dengan keinginan rakyat atau negosiasi secara utuh untuk bermupakat. Tegak-kan UU No.2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Tegak-kan konsinyasi sesuai KUH-Perdata. Adili Investor yang telah menyerobot tanah rakyat Subang.

“Jika pemilik tanah harus tunduk kepada Perpres 65 2006, maka pemda Subang/P2T bisa membuktikan surat kesepakatan jual beli, berita acara musyawarah terahir antara Bupati dan pemilik lahan, dan SK.Konsinyasi. Jika Pemda Subang, wakil rakyat Subang dan penegak hukum tidak peduli kepada penderitaan rakyat maka kami akan bergerak ke pemprov. dan pempus,”ujar Dauscobra.

Adapun hasil rapat koordinasi, dipungkas Dauscobra, yang pertama GAS akan mengawal pemilik tanah agar PT.LMS segera membayar tanah milik rakyat sesuai dengan hasil kesepakatan. Yang kedua  tim GAS akan mendata ulang pemilik lahan yang belum dibayar. Yang ketiga akan memasang spanduk diseputar PT.LMS Cilameri. Rencana aksi penutupan jalan Tol di Cipeundeuy ditetapkan H-10 Idul Fitri apabila para pihak tidak merespon keinginan pemilik lahan yang meminta pembayaran tanah sesuai dengan nilai pagu pemerintah atau sesuai DIPA.

“Disela waktu hari H, GAS akan membuat surat menyurat, dan permohonan audiensi, atau mungkin aksi kepada Bupati Subang, DPRD Subang, Polres Subang, PN Subang, dan PT.LMS, pemprov.Jabar dan pemerintah pusat,”pungkas Dauscobra.(*).

 
                  

Berita Terbaru

Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...