Kemendagri RI Sosialisasikan UU No. 23 tahun 2014

      altSUBANG (MGO) - Pelayanan publik yang baik merupakan tuntutan masyarakat kepada pemerintahan setelah adanya reformasi. Kata Imas birokrasi di Kabupaten Subang masih jauh dari harapan.

      “Hal ini terlihat dari masih adanya prosedur, biaya dan waktu yang tidak pasti, pelayanan publik yang tidak berkualitas serta terbukanya celah korupsi,” ujarnya dalam sambutan Pembukaan Sosialisasi Pembahasan Pra Perubahan SOTK dan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang di aula Pemda Subang, Jum’at (13/5/2016).

      Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Subang memliki memiliki misi mewujudkan aparatur pemerintahan yang cerdas lugas dan terpercaya, mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang proporsional bersih dan transparan, terciptanya aparatur pemerintah yang memiliki wawasan global, terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

      Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dirjen Otonomi daerah kementerian dalam negeri RI dalam rangka untuk memperkenalkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Arah Kebijakan Kelembagaan Daerah

      Selanjutnya kata Imas, dengan diselenggarakannya kegiatan ini bisa memperkuat pengetahuan aparatur pemerintah di Kabupaten Subang dalam menyelenggarakan kegiatan pemeritahan dengan lebih baik.

      Materi sosialisasi dibawakan oleh Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otda Kemendagri, Drs H Slamet M.Si.

      Adapun tujuan kegiatan sebagai akselerasi terbangunnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan amanat undang undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

      Dijelaskan oleh Slamet bahwa sesuai UU no 23 tahun 2014, pembagian urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan Absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Urusan Konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Sedangkan Pemerintahan Umum kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan yang dilaksanakan oleh gubernur, bupati/walikota dan dielegasikan kepada camat.

      Sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 Penguatan peran kecamatan yang dapat menyelenggarakan urusannya sendiri. Desa menjadi bagian dari Kecamatan.

      Acara sosialisasi dihadiri oleh Plt. Bupati Subang didampingi oleh Sekretaris Daerah Subang dengan peserta para Kepala SKPD, Acara sosialisasi dihadiri oleh Plt. Bupati Subang didampingi oleh Sekretaris Daerah Subang dengan peserta para Asisten Daerah, Kepala SKPD dan para Camat.(*).

        • Dibaca: 298 kali

        TCE-Plugin by www.teglo.info

         
                          

        Berita Terbaru

        Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
        759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
        Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
        Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
        PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...