Anggota Komisi II DPR RI Ingatkan Bupati Subang

      SUBANG (MGO) - Anggota MPR/ DPR RI ingatkan Bupati Subang untuk menghentikan upaya pengosongan paksa dan penolakan konvensasi ganti rugi tanah warga yang diperuntukan jalan Tol Cikampek-Palimanan di Kabupaten Subang.

      Hal tersebut tertuang dalam surat Anggota MPR/ DPR RI, Budiman Sudjatmiko M.Sc., M.Phil berkantor dijalan Nusantara I;lantai 8 ruang 0811 jalan Jenderal Gatot Subroto-Jakarta 10270, dengan nomor surat 14/BS/183/X/2014 yang ditujukan kepada Bupati Subang sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah jalan Tol Cikampek-Palimanan (Cipali) di Kabupaten Subang.

      Dalam suratnya yang diterima MGO terurai sebanyak 6 poin kajian dan uraian pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh panitia jalan tol terhadap rakyat Subang sebagai pemilik tanah  yang akan digunakan untuk proyek jalan Tol Cipali di Kabupaten Subang. Kajian dan uraian isi surat sebanyak 3 lembar isinya secara husus mengenai laporan warga Kampung Cihurip Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang pada tanggal 11 Oktober 2014 untujk menyampaikan aspirasi mengenai penggusuran terhadap tanah dan bangunan rumah sebanyak 14 KK warga Desa Padaasih yang tanahnya digunakan untuk pembangunan proyek jalan tol Cipali oleh PT.Lintas Marga Sedaya tanpa ganti rugi yang adil.

      Isi surat poin pertama sampai dengan poin empat menguraikan tentang hak-hak pemilik lahan yang belum mendapatkan ganti rugi yang syah menurut hukum dan pemda Subang telah melanggar Perda 2 2004 tentang RTRW yang mana penggunaan lahan untuk jalan Tol di Kecamatan Cibogo dan Cipeundeuy adalah sebagai zona industri. Pada poin lima diuraikan bahwa panitia pengadaan tanah telah mengabaikan prinsip kepastian hukum dalam penetapan ganti rugi lahan yang mana panitia telah mengabaikan kedudukan hukum pemegang hak atas tanah. Ganti rugi lahan di Cibogo terlampau kecil yakni ditetapkan ganti rugi tahap awal rata-rata Rp.12.000 s/d 41.580/m2, dan di daerah Kecamatan Cipeundeuy senilai Rp.24.000 s/d 36.000/m2. sedangkan pada tahun 2014 (tahap kedua) senilai Rp.204.000/m2 untuk tanah sawah, dan 240.000/m2 untuk tanah darat dan penggantian benda-benda yang ada didalamnya.
      Pada poin enam disebutkan bahwa pada tanggal 18 September 2014 di Kabupaten Subang telah terjadi pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian berupa pengrusakan/penggusuran paksa sebanyak 14 rumah tempat tinggal  masyarakat adat Sagandu.

      "Memperhatikan surat KOMNASHAM Nomor 1.744/K/PMF/VI/2013 tertanggal 26 Juni 2013 perihal permohonan penundaan pengosongan lahan hingga tercapai kesepakatan dengan warga mengenai besaran ganti rugi. Bahwa pihak pengadaan tanah jalan Tol wajib memperhatikan surat dari Komnas HAM untuk menunda segala upaya pengosongan lahan warga,"ujarnya,.

      Bahwa proyek yang diselenggarakan pada tahun 2014, ditegaskan Budiman, wajib memperhatkan pasal 58 huruf (b) UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang menggantikan semua peraturan mengenai penggantian tanah bagi kepentingan umum.  Bahwa pasal 36  UU 2 2012 cukup jelas tentang bentuk-bentuk pemberian ganti rugi dapat bersifat komulatif dan harus berdasarkan . kesepakatan dengan pemilik lahan. Sedangkan penetapan ganti rugi tanpa kesepakatan atau ganti rugi sepihak adalah melanggar UU 2 2012 yang berarti pula telah melakukan tindakan melawan hukum.

      Juga dijelaskan, dipungkas Budiman pada pasal 40 dan pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), pemberian ganti rugi langsung kepada pihak yang berhak, substansi pasal tersebut adalah Attitesa sistem konsinyasi (menitip uang ganti rugi di Pengadilan Negeri) masa lampau. Panitia pengadaan tanah untuk jalan Tol Cipali di Kabupaten Subang dengan menitipkan uang ganti rugi melalui pengadilan adalah praktek konsinyasi yang bertentangan dengan UU 2 2012.

      "Agar semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan Tol agar memperhatikan prinsip dan ketentuan UU 2 2012. Bahwa semua pihak haruslah menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan dan keadilan,"pungkasnya.(*).

        • Dibaca: 1849 kali

        TCE-Plugin by www.teglo.info

         
                          

        Berita Terbaru

        Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
        759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
        Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
        Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
        PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...