Komnas HAM Meminta PN Karawang Batalkan Eksekusi Lahan

      JAKARTA (MGO) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta kepada Pengadilan Negeri (PN) Karawang mematuhi hukum soal pelaksanan eksekusi sengketa lahan antara warga dengan PT. SAMP. 

      Menurut Wakil Ketua Komnas HAM, Dianto Bachriadi, putusan PK Nomor 160 PK/PDT/2011 yang memenangkan PT SAMP tak dapat dilaksanakan sebelum ada kejelasan hukum dan pemenuhan hak masyarakat. Untuk itu, Komnas HAM meminta PN Karawang untuk menunda pelaksanaan eksekusi sengketa lahan tersebut.

      "Kami sudah bertemu dengan warga, pihak Pengadilan Negeri Karawang, maupun Polres setempat. Kesimpulannya, kami meminta eksekusi ditunda. Eksekusi tak dapat dilakukan sebelum ada kejelasan hukum dan pemenuhan hak masyarakat," ujar Dianto, di Jakarta, Rabu (18/6/2014).

      Pengadilan Negeri Karawang berencana akan melakukan eksekusi empat desa yakni Margamulya, Wanakerta, Wanasari, dan Telukjambe Barat pada hari Kamis (19/6), kata dia, hal itu merupakan tindakan irasional.

      "Situasi di lapangan sudah sangat tidak kondusif. Warga dari 4 desa itu akan melakukan perlawanan jika eksekusi dilaksanakan, dan itu berpotensi melanggar HAM," lanjutnya.

      Selain itu, Dianto juga menyesalkan adanya tumpang tindih berbagai berbagai putusan pengadilan. Mahkamah Agung (MA) harus bertanggung jawab serta menjelaskan prihal tumpang tindih putusan yang terjadi hingga di tingkat Peninjauan Kembali (PK).

      "Sebagian warga juga mengantogi putusan PK, dan masih ada yang berperkara. Ini harus dilihat juga. Eksekusi tidak dapat dilakukan sebelum ada kejelasan. Masak penegakan hukum dilakukan dengan cara melawan hukum," tegasnya.

      Sementara itu, Kuasa Hukum Warga 4 Desa di Kabupaten Karawang, Yosef Badoeda mengatakan, eksekusi putusan PK yang memenangkan PT SAMP tidak dapat dilakukan sebelum ada kepastian hukum.

      "Saat ini, peta perkara yang menangkan PT SAMP masih dalam penyitaan dan penyelidikan kepolisian. Jadi, apa dasar eksekusi tersebut? Kami berharap, aparat penegak hukum tidak arogan dan memikirkan hak masyarakat," harapnya.
      (*).

        • Dibaca: 1376 kali

        TCE-Plugin by www.teglo.info

         
                          

        Berita Terbaru

        Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
        759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
        Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
        Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
        PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...