Kadiv SDM PT.SHS Sidak ke PT.SHS KR.1 Sukamandi

      PANTURA (MGO) - Kepala Divisi SDM PT.Sang Hyang Seri, melakukan Sidak ke kantor PT. Sang Hyang Seri KR.1 Sukamandi, Jum'at (24-05-2013) di ruang rapat kantor PT.SHS KR.1 Sukamandi.

      Sidak dilakukan untuk mengklarifikasi setelah adanya masukan dari LSM bahwa di PT.SHS KR.1 Sukamandi diduga kuat ada penyunatan pembayaran upah pekerja buruh harian lepas, senilai Rp.43.750/hari, pekerja hanya menerima Rp.25ribu/hari.

      Kepala Divisi SDM PT.Sang Hyang Seri (Persero), H.Ahmad Yani, SIP.M.Si. Sidak ke PT.SHS KR.1 Sukamandi didampingi Divisi Keuangan, Herman. Dijelaskan Ahmad Yani, pihaknya melakukan Sidak ke PT.SHS KR.1 Sukamandi dimulai pukul 17.00 WIB s/d pukul 23.00 WIB. dengan mengumpulkan seluruh jajaran Manager kebun, Manager pengolahan, Manager SDM dan Umum PT.SHS KR.1 Sukamandi. Adapun tujuan Sidak, dilanjutkan Ahmad Yani, untuk klarifikasi atas adanya masukan dari LSM adanya informasi bahwa jajaran PT.SHS KR.1 Sukamandi telah melakukan tindakan tidak sesuai dengan ketentuan aturan perusahaan.

      "Hal itu dilakukan karena perusahaan sedang dalam situasi efisiensi, sedang pembenahan administrasi di pengolahan,"ujar Ahmad Yani ketika dikonfirmasi melalui ponselnya.

      Ahmad Yani pun membenarkan bahwa para buruh bekerja selama 7 hari namun para buruh hanya dibayar selama 4 hari kerja menerima upah senilai Rp.43.750/hari itupun hasil kesepakatan dan kesediaan. Ahmad Yani pun mengingatkan, apabila PT.SHS KR.1 Sukamandi tidak sanggup membayar para buruh untuk bekerja selama 7 hari, pekerjakan saja mereka dalam waktu 4 hari saja.

      "Jangan dipaksakan kalau tidak mampu, dan jangan melakukan kesalahan, ikuti peraturan pengupahan dan jangan bertentangan dengan undang-undang ketenaga kerjaan,"katanya.

      Dilanjutkan Ahmad Yani, jajaran SHS.KR.1 Sukamandi tidak memperhatikan Surat Direktur Utama PT.SHS Nomor 44 tanggal 1 Mei 2013 yang memberlakukan bahwa mulai pada bulan Mei 2013 bahwa pekerja tetap, honorer dan pekerja harian dibayar sesuai dengan UMK atau UMP, namun apabila pihak managemen PT. SHS KR.1 melakukan tindakan yang sama, apabila tidak pihak SHS KR.1 tidak mengindahkan ketentuan dan perundang-undangan yang ada pihaknya akan mengambil sikap panisment kepada orang-orang tersebut dan akan dilakukan klrifikasi lanjutan.

      "Pihak SHS harus menyesuaikan pengupahan seluruh pekerja harian lepas, karyawan tetap dan honorer harus sesuai dengan UMK atau UMP, dan saat ini pegawai tetap dan honorer menerima gaji diatas delapan ratus ribu, atau telah dan diatas UMK,"ucap Ahmad Yani.

      Kini terjadi miss komunikasi, ditambahkan Ahmad Yani mungkin karena SDM kurang sosialisasi kepada kepegawaian sehingga mengenai upah terjadi seperti saat ini, Ahmad Yani sebagai DIvisi SDM berjanji akan selalu memperbaiki managemen di SHS agar hak dan kewajiban pegawai sesuai dengan undang-undang ketenaga kerjaan. Alhamdulillah setelah diklarifikasi dalam Sidak pengupahan akan sesuai dengan undang-undang ketenaga kerjaan dan tidak ada lagi upah Rp.25 ribu per hari.

      "Insya Allah klarifikasi lanjutan dengan SPI untuk mengetahui itu sudah kebiasaan atau karena kelalaian, apabila tindakan oknum unsur kesengajaan berarti telah membohongi undang-udang ketenaga kerjaan, dan saya akan mengambil sikap panisment,"tambahnya.(*).

        • Dibaca: 1210 kali

        TCE-Plugin by www.teglo.info

         
                          

        Berita Terbaru

        Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
        759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
        Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
        Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
        PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...