Pemerintah Dinilai Membiarkan Pelanggaran UU No 41 Tahun 2009

      AKARTA (MGO) - Pemerintah dinilai membiarkan pelanggaran UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Akibatnya, terjadi alih fungsi lahan pertanian subur yang agresif mencapai 1,5 juta hektare (ha) dalam sepuluh tahun terakhir.

      "Banyak lahan produktif berubah fungsi untuk kepentingan komersial, seperti perumahan, mal, kawasan industri, dan berbagai bentuk properti lainnya. Padahal, ini pelanggaran UU, tetapi tidak ada yang berani bertindak," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR, Firman Soebagyo, di Jakarta.

      Firman menilai implementasi perundang-undangan sangat buruk. Pemerintah seperti sengaja membiarkan produk legislasi yang dibuat DPR menuai masalah terlebih dulu. Itulah sebabnya DPR merasa sia-sia karena memproduksi UU sebanyak-banyaknya, namun tidak memberikan manfaat bagi rakyat.

      "Contohnya UU tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang telah diputuskan DPR pada 2009. Namun, pada kenyataannya, baru tahun ini keluar peraturan pemerintahnya. Padahal, selama tiga tahun terakhir ini, sudah berapa ribu hektare tanah pertanian yang beralih fungsi?" ungkap Firman.

      Ia juga berpendapat terjadinya alih fungsi lahan yang tidak terkendali merupakan dampak negatif dari otonomi daerah atau otda. Pemerintah daerah merasa berkuasa atas segala lahan yang ada di daerahnya sehingga menetapkan peruntukannya sesuka hati. Hal itu terjadi karena pemerintah daerah menilai sektor pertanian tidak memberikan kontribusi besar kepada pendapatan asli daerah.

      Secara terpisah, aktivis Serikat Petani Indonesia, Tejo Pramono, menyatakan pemerintah tidak konsisten dalam pelaksanaan tata ruang. Wilayah yang sudah ditetapkan untuk pertanian dengan mudah diberikan izin untuk aktivitas lain. Hal itu berarti, kata dia, tidak ada perencanaan yang baik.

      "Fungsi utama pertanian adalah menyediakan pangan dan kehidupan bagi petani. Bukan itu saja, tetapi juga fungsi lain yang sangat penting menyangkut aspek lingkungan yang tidak bisa tergantikan," ungkap Tejo.

      Karena itu, ia mendesak agar moratorium konversi lahan diterapkan secara tegas. "Memang perlu mencetak sawah baru, tetapi jangan mencetak perkebunan sawit terus-menerus. Bisa terjebak tidak bisa makan apabila kita cuma melihat sawit terus," imbuh dia.

      Tejo menegaskan sudah saatnya pemerintah melarang alih fungsi pertanian seperti di Jepang karena tanah subur itu tidak tergantikan. "Benar harus dilarang. Bahkan tidak hanya itu, jika lahan dijual, harus dijual kepada petani lain."

      Saat ini, ia mencontohkan, pada kawasan sentra beras di Pantura, sawah sudah bukan milik petani, tetapi milik orang Jakarta, sementara petani hanya sebagai buruh dan penggarap. "Di Jepang, salah satu anak dari keluarga petani harus menjadi petani, dan mereka yang mengerjakan lahannya," ujar Tejo.

      Menurut dia, semua lahan bisa dipakai untuk memproduksi pangan, tetapi harus disesuaikan dengan agroekologi lokal. "Kalau di Kalimantan tumbuhnya padi huma dan di Sumatra padi rawa. Keduanya sangat bagus dan tidak perlu menerapkan model produksi di Jawa."

      Dia melihat keberpihakan pemerintah pada petani sangat lemah. Posisi politik kaum tani yang lemah mengakibatkan pertanian dan kepentingan petani dengan mudah diabaikan. Oleh karena itu, organisasi tani yang sejati harus terus diperkuat.

      Insentif Lahan

      Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir, mengatakan pemerintah semestinya mempercepat realisasi pemberian insentif lahan pertanian untuk meredam konversi lahan.

      "Kita berharap pemberian insentif tidak sebatas program, tetapi segera direalisasikan. Kita juga berharap insentif diterima petani yang berhak. Usulan kita, insentif dibuat dua kategori, yakni untuk usaha tani pertanian dan kategori usaha pangan," ujar Winarno.

      Tanpa insentif, menurut dia, petani cenderung melepas lahan untuk menutup kebutuhan hidup karena selama ini pendapatan dari usaha tani tidak memadai. Selain itu, insentif akan menjadi daya tarik bagi petani untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan produktivitas.

      "Saat ini, konversi masif terjadi di lahan pertanian produktif di pinggir jalan raya, terutama kawasan Pantai Utara Jawa. Dengan demikian, ke depan perlu diprioritaskan pemberian insentif, misalnya untuk petani yang memiliki lahan pertanian di pinggir jalan," ungkap Winarno.

      Menurut pengamat pertanian, Khudori, persoalan kepemilikan lahan petani gurem yang hanya memiliki 0,5 ha harus menjadi prioritas insentif dari pemerintah. "Untuk biaya produksi saja petani gurem membutuhkan dana awal berkisar 3,5 juta-7 juta rupiah. Untuk dana awal, 75-80 persen masih ditanggung oleh petani. Tetapi, saat petani mendapat ancaman dari OPT, penyimpangan iklim, hingga gagal panen, mereka merugi dan terjebak di rentenir," ungkap Khudori.(*).

        • Dibaca: 1740 kali

        TCE-Plugin by www.teglo.info

         
                          

        Berita Terbaru

        Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
        759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
        Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
        Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
        PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...