Pemerintah Butuh Payung Hukum Atur Ormas

      JAKARTA (MGO) - Pembentukan organisasi kemasyarakatan (ormas) adalah wujud kebebasan berserikat dan berkumpul. Namun, seiring berjalannya waktu tak sedikit ormas yang cenderung menabrak rambu-rambu hukum, bahkan demokrasi dan hak asasi manusia. Kepolisian mencatat puluhan aksi kekerasan yang dilakukan massa dengan membawa atribut ormas tertentu. Masyarakat menilai menilai pemerintah tidak tegas menindak ormas yang melanggar peraturan hukum.

      Merespon kritikan masyarakat, DPR dan pemerintah tengah menyusun instrumen hukum yang dapat mengatur agar ormas menjadi lebih produktif. Ormas seharusnya berkontribusi untuk membangun masyarakat menuju cita-cita sesuai amanat UUD 1945.

      Saat ini, regulasi yang mengatur ormas adalah Undang-Undang No  8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan peraturan teknisnya, Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1986. Cuma, kedua peraturan ini dianggap kurang mampu menjawab perkembangan zaman. Saat ini, berkembang pemikiran untuk mempertahankan regulasi yang ada, atau sebaliknya melakukan revisi.

      Pemerintah dan DPR sepakat untuk melakukan revisi. Saat ini, RUU Ormas tengah digodok bersama. Salah satu alasan revisi, UU Ormas dianggap bernuansa represif. Sesuai perkembangan, RUU Ormas harus mengedepankan prinsip-prinsip hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Itu pula sebabnya, Panitia Khusus (Pansus) RUU ini berusaha menerima banyak masukan dari masyarakat agar nuansa represif dihapuskan.

      Ketua Pansus RUU Ormas, Abdul Malik Haramain, mengatakan ada beberapa konsep baru, sementara prosedur lama ada yang dipertahankan. Yang dipertahankan misalnya surat peringatan kepada ormas yang membandel. Mekanismenya dipersingkat menjadi dua kali peringatan. Substansi baru kemungkinan adalah melibatkan pengadilan untuk pembubaran ormas. Dalam konsep UU Ormas, pemerintah langsung bisa membubarkan ormas lewat Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.

      “Mekanisme melalui pengadilan itu penting karena untuk menutup kemungkinan undang-undang bisa jadi represif dari pemerintah,” ujar Malik dalam acara diskusi sebuah radio di Jakarta, Sabtu (18/2).

      Pengadilan diberi jangka waktu 30 hari untuk membubarkan ormas yang melanggar hukum. Undang-Undang No 8 Tahun 1985 hanya menyebut secara umum ormas dibubarkan oleh pemerintah. Tak ada detil mekanismenya, sehingga muncul kesan pemerintah dapat membubarkan begitu saja ormas tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ke depan, tindakan semacam ini harus dihindari. RUU Ormas juga mengatur sebab-sebab yang memungkinkan ormas bisa dibubarkan.

      Malik Haramain berharap pemerintah menindak tegas ormas yang menabrak peraturan yang berlaku. Agar perannya lebih efektif, pemerintah diberi wewenang pemberdayaan, kebijakan, regulasi dan program.

      Pentingnya payung hukum mengatur ormas disampaikan Tri Pranadji. Tenaga Ahli RUU Ormas di Kementerian Dalam Negeri ini mengatakan pemerintah harus dibekali perangkat hukum yang jelas, sehingga percaya diri menjalankan aturan, dan tidak menabrak demokrasi dan hak asasi manusia ketika menindak ormas.

      Selain itu, energi yang ada pada ormas dapat disalurkan untuk hal-hal yang konstruktif dan produktif. Tri berharap melalui RUU itu kelak ormas yang sering melakukan tindak kekerasan dapat dikendalikan.

      Tentu saja, akar masalah yang menyebabkan anarkisme ormas tak bisa diabaikan. Jika masalah-masalah sosial tak dapat diselesaikan, orang-orang yang membawa panji ormas gampang melakukan kekerasan. Ia sepakat agar para pelaku aksi kekerasan diproses secara hukum. Itu sebabnya, pemerintah berharap ada instrumen hukum yang detil dan jelas mengenai kewenangan, prosedur dan tindakan yang bisa dilakukan pemerintah terhadap ormas bermasalah.

      Tetapi patut juga dicatat kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi ormas untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan. Ormas dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah menjalankan kegiatan positif tertentu sesuai kesepakatan.

      Gunakan KUHP, RUU Ormas masih dalam proses dan kemungkinan butuh waktu lama. Jeda waktu itu tak bisa dijadikan alasan untuk membiarkan tindakan anarkisme oleh anggota ormas. Sebab, menurut Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Saleh P. Daulay, aparat penegak hukum bisa menggunakan instrumen KUHP.

      Senada, peneliti hukum Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri berpendapat penindakan tegas terhadap organisasi yang melakukan tindakan kekerasan tidak ada kaitannya dengan UU Ormas. Baginya untuk menindak kekerasan terutama yang dilakukan oleh sejumlah anggota ormas dapat dilakukan lewat KUHP. Ronald melihat masalah yang ada terletak pada kemauan aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan.

      Ronald lebih sepakat jika UU Ormas dicabut. Kerangka hukum yang benar dan jamak menjadi praktik adalah yayasan atau perkumpulan. Ormas lebih identik dengan organisasi bentukan pemerintahan Orde Baru. “Tolak UU Ormas dan aturlah melalui UU Perkumpulan atau UU Yayasan,” kata dia kepada hukumonline lewat pesan singkat.(*).

        • Dibaca: 714 kali

        TCE-Plugin by www.teglo.info

         
                          

        Berita Terbaru

        Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
        759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
        Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
        Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
        PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...