Kejari Subang Selamatkan Keuangan Negara 6,8 Milyar Rupiah

altSUBANG (MGO) – Upaya memulihkan keuangan daerah oleh Pemkab Subang terus diupayakan dengan melakukan penagihan tunggakan dalam bentuk pajak daerah ataupun lainnya. Untuk mengatasinya kemudian pihak Pemerintah Kabupaten Subang menggandeng Kejaksaan Negeri Subang sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk melakuan penagihannya. Upaya ini dilandasi dengan UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan pasal 30 ayat 2.

Menurut mantan Kepala Seksi Pidana Umum, Sunarto sepanjang penanganan olehnya selama 1 tahun 3 bulan telah berhasil menyelamatkan keuangan negara dan daerah lebih dari 6,8 milyar rupiah yang terdiri keuangan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab Subang, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab Suban, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Kata Sunarto dengan pelimpahan kepada Kejaksaan penagihan yang dilakukan secara proktif melayangkan surat kepada tertagih dengan menyebutkan konsekuensi hukum secara perdata. Dengan tetap mengedepankan fleksibilitas. 

“Misalnya dilakukan dengan mencicil dari tunggakannya. Yang penting ada kemauan baik memenuhi kewajiban pembayaran,” ujarnya yang kini menjabat sebagai Kasie Pidana Umum.

Namun apabila menemui kebuntuan dalam penagihan bisa dilakukan upaya perdata berupa penarikan aset milik tertagih setelah melalui putusan hakim. “(Namun) kami tetap mengutamakan win-win solution dengan tertagih,” imbuhnya lagi.

Kepala Bidang Pendapatan II BPKD Kabupaten Subang, Fakhrudin menyebutkan sangat merasakan manfaat kinerja Kejaksaan yang telah berhasil melakukan penagihan. “Jadi kami bisa melakukan pelayanan lain misalnya pendataan dan penyisiran wajib pajak lainnya yang berpotensi,” katanya.(*).

 

Peringatan Hari Lahir Pancasila

altSUBANG (MGO) - Kodrat Bangsa Indonesia adalah kodrat keberagaman. Itu adalah Takdir Tuhan untuk Indonesia adalah keberagaman. 

“Dari Sabang sampai Merauke adalah keberagaman. Dari Miangas sampai Rote adalah keberagaman. Berbagai etnis, berbagai bahasa lokal, berbagai adat istiadat, berbagai agama, kepercayaan, serta golongan bersatu padu membentuk lndonesia. ltulah Bhinneka tunggal ika kita, Indonesia,” ujar Plt Bupati Subang saat membacakan Sambutan Presiden RI dalam Apel Hari Pancasila Tingkat Kabupaten Subang Tahun 2017 di Halaman Kantor Pemda Subang, Senin (5/6).

Namun kehidupan berbangsa dan bernegara selalu mengalami  tantangan. Kebinekaan Bangsa Indonesia selalu diuji oleh keberadaan pandangan dan tindakan yang mengancamnya. “Dan semua itu diperparah oleh penyalahgunaan media sosial, oleh berita bohong, oleh ujaran kebencian yang tidak sesuai dengan budaya bangsa kita,” ujarnya lagi.

Dikatakan bahwa Pancasila merupakan hasil dari sebuah rangkaian proses, rumusan pada 1 Juni 1945 yang dipidatokan lr. Sukarno, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan rumusan final Pancasila tanggal 18 Agustus 1945.

Pacasila adalah merupakan jiwa besar para founding fathers, para ulama, para tokoh agama, dan para pejuang kemerdekaan dari seluruh Nusantara dalam membangun kesepakatan yang mempersatukan Indonesia.

Presiden mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga Pancasila dengan cara meningkatkan pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan.

Sebagai bentuk komitmen Presiden terhadap Pancasila telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden untuk pembinaan ideologi Pancasila.

Lembaga baru ini kata Presiden adalah kepanjangan tangannya bersama seluruh komponen bangsa memperkuat pengamalan Pancasila yang menjadi bagian integral dari pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan.

Pada kesempatan tersebut diserahkan Piagam penghargaan Gubernur Jawa Barat kepada Dinas Sosial Kabupaten Subang sebagai Terbaik Kesatu atas Prestasi dalam mengalokasikan anggaran penanggulangan Bencana Bidang Perlindungan Sosial serta memberikan Perhatian dan Pembinaan Terhadap Tagana.(*). 

 

Plt.Bupati Diminta Fasilitasi Pembentukan FK- BPD

altSUBANG (MGO) - Sejumlah BPD meminta Plt. Bupati Subang, Hj. Imas Aryumningsih, untuk  segera memfasilitasi dibentuknya forum komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FK- BPD,red) se- Kabupaten Subang. Hal tersebut, dikemukakan Tim Add-Hock pembentukan Forum Komunikasi BPD Se-Kab.Subang, saat melakukan diskusi dengan Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rabu (22/3/2017).

Menurut Ketua Tim Add-Hock pembentukan Forum Komunikasi BPD Se-Kab.Subang Imanudin, guna memperkuat fungsi dan  peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal tersebut, tambah Iman, sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) no 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang telah mengalami perubahan.

“Jika sebelumnya BPD hanya sebagai penyelenggara dari pemerintahan Desa, kini Fungsi dan Peran BPD menjadi lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan Desa. Artinya, BPD tidak lagi hanya duduk, disamping tetap mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan, memantau setiap apa-apa yang menjadi kebijakan Aparatur Pemerintah Desa,"ujar Iman.

Dengan demikian, tambah Iman, yang saat ini merupakan salah seorang anggota BPD Desa Binong, sudah selayakanya di Kabupaten Subang terbentuk Forum Komunikasi  Badan Permusyawaran Desa (BPD). Apalagi, lanjutnya, UU Desa no 6 tahun 2014 memberikan kewenangan dan kewenangan lokal desa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan desa.

“Tidak hanya itu, UU Desa telah mengamanatkan, Desa mendapat anggaran yang bersumber dari APBN, dimana setiap Desa akan mendapat Rp 1,5 milyar. Namun, Karena keterbatasan anggaran, kini dana desa yang bersumber dari APBN,  turun secara bertahap. Tiap tahun dana desa (DD, red)  selalu meningkat, yang saya ketahui 2016 dari DD perdesa dapat Rp 400 juta hingga Rp 600 juta,"jelasnya.

Selain dari APBN, tambah Iman, pemerintahan desa juga mendapatkan sumber pendapatan dari Alokasi Dana Desa (ADD, red) yang bersumber dari pemerintah Daerah, Pendapatan asli Desa dan pendapatan sumber lainya. "Tidak kurang, saat ini pertahun, anggaran Desa mengelola lebih dari Rp. 1 milyar,"tambah Iman.

Dengan jumlah anggaran yang besar, tambah Iman, dimaksudkan oleh pemerintah untuk memandirikan Desa dan mensejahterakan masyarakat Desa, namun, hal itu tidak akan terjadi manakala BPD tidak paham dan tidak mampu mentransformasikan aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah. "Bagaimana mau melakukan pengawasan, pembinan dan merencanakan? apabila BPD tidak paham terhadap aturan yang telah ditetapkan,"katanya.

Sementara menurut BPD Desa Bojongkeding, yang Sekretaris Tim Add-Hock Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Otong Yuda, mereka telah berdikusi dengan BPD di beberapa kecamatan dan pada akhirnya sepakat di Subang harus segera di bentuk Forum Komunikasi BPD Se-Kab.Subang. "Maka dibentuklah tim Add-Hock ini,"jelasnya.

Sementara Ketua BPD Desa Gambarsari, Wawan Setiawan menyayangkan terhadap pemda Subang, dalam hal ini Plt.Bupati Subang, niatan baik untuk mebuat ruang komunikasi gagasan, issue Desa, Sharring perkembangan Desanya masing-masing, belum mendapatkan respon.

"Bagimana kita mau membangun Subang? jika kami saja yang memiliki gagasan untuk membangun desa dalam rangka membangun Subang tidak mendapatkan respon yang baik. Kami tetap berharap, pemerintah daerah untuk mengakomodir apa yang dikehendaki oleh seluruh Ketua BPD ini. Kami tidak meminta apa-apa, hanya meminta persetujuan dan dukungannya,”tegas Wawan.(*)

 
                  

Berita Terbaru

Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...