Diduga Tak Kantongi SPH Pemkab Subang Sertifikatkan Tanah Yang di duduki PT.Taekwang Dll.

altSUBANG (MGO) – Para pejuang pertanahan Kabupaten Subang pertanyakan status tanah seluas 9.640 m2 yang disewa oleh PT.Taekwang. Pasalnya ketika PT.Taekwang memiliki hak sewa, sedangkan pemda Subang memiliki sertifikat tanah tersebut siapa yang telah memberikan SPH-nya.

Para pejuang pertanahan, yakni Himpunan Petani Nanas (HPN) yang dipimpin oleh Memet Humaedin, Komnaspan yang dipimpin oleh Ketua Dewan Komite Daerah, Yuda Nurul Huda, dan Yayasan Al-Fatkhi yang telah 16 tahun memperjuangkan tanah milik Nyimas Entjeh Siti Aminah/Osah, yang sudah dialihkan namanya kepada Arifin Bin Abdurahman Alatas dan Zaeninal Asikin Bin M.Arifin yang sesusai amanatnya untuk diberikan kepada rakyat guna meng-aplikasikan UUD 45 pasal 33 ayat 3, yakni untuk kepentingan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang tertindas.

“Kami harapkan PT.Taekwang segera urungkan niatnya untuk melanjutkan sewa tanah seluas itu, karena apabila PT.Taekwang menyewa lahan kepada pemkab Subang, sedang pemkab Subang bukan pemiliknya, sertifikat yang ada pun belum jelas SPH-nya, siapa alas haknya dan dari mana warkahnya, sementara pemiliknya belum memberikannya,”ujar  Ketua Himpunan Petani Nanas (HPN) Memet Humaedin kepada MGO.,Minggu (16/10-2016).

Dan jelaskan pula, bahwa tanah yang diduduki PT.Taekwang, yakni sertifikat No 71 seluas 9.640 m2 pemda Subang belum memperoleh SPH-nya dari pemilik semula milik Nyimas Entjeh Siti Aminah/Osah, yang sudah dialihkan namanya kepada Arifin Bin Abdurahman Alatas dan Zaeninal Asikin Bin M.Arifin, yang saat ini pewaris syahnya bernama Mochamad Fatkhi Esmar, SH.MH. termasuk tanah lainnya yang telah disertifikatkan, yakni sertifikat No 70 seluas 807 m2, Sertifikat No 57 seluas 6.200 m2, sertifikat No 69 seluas 5.600 m2, , sertifikat No 75 seluas 6.610 m2 dan sertifikat No 71 yang berlokasi di Karanganyar seluas 12.980 m2.

Selain tanah diatas, dipertegas Memet, bahwa tanah milik M.Fatkhi Esmar, SH.MH yang sudah mendapatkan keputusan yang legal mulai dari UU dan aturan lainnya yang berada di Kabupaten Subang terdapat sekira seluas 37 ribu hektar yang diduduki pemkab Subang, pengusaha Boklim, PT.Texmaco, PT.Rodomi Bangun Perkasa, PT.Agra Wisesa Widiatama, pengusaha swasta, BUMN (PTPN VIII-PT.SHS KR 1), dan lemabaga lain termasuk masyarakat.

“Aneh memang, pemerintah hanya mendukung keinginan pengusaha besar, dan terkesan abaikan keinginan rakyat kecil yang sama-sama membutuhkan tanah, tempat tinggal dan tempat usaha. Rakyat besar bisa, kok rakyat kecil tidak bisa ya?, berarti pemerintah tak gubris UUD 45 pasal 33,”tegas Memet.

Sedangkan Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Subang, Ahmad Sobari terkait statementnya yang menjelaskan keberadaan tanah pemda Subang sebanyak 6 tempat yang telah bersertifikat, ketika akan dikonfirmasi MGO, Rabu (12/10-2016), sekira pukul 09.00 WIB., Ahmad Sobari tidak ada ditempat, menurut keterangan pegawainya yang berada di meja tamu bahwa pimpinannya sedang ke Bandung dengan ibu Plt.Bupati dan sejumlah Kepala Dinas Lainnya.

“Bapak tidak ada, sedang ke Gedung Sate Bandung bersama Ibu Bupati, lain waktu saja Pak,”ujar pegawainya yang belum diketahui namanya.(*). 

 

PT.Taekwang Gunakan Lahan Pemda Hanya 9.640m2, bukan 3,5ha

altSUBANG (MGO) - Terkait penggunaan lahan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang yang digunakan oleh PT.Taekwang diklarifikasi bahwa lahan milik menggunakan lahan seluas 9.640 m2.

Menurut Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Subang, Ahmad Sobari adanya sinyalemen penggunaan lahan seluas 3,5 hektar karena lahan milik Pemda di Cibogo seluas 3,5 hektar.

“Tahan Hak Milik Pemerintah Daerah di wilayah Cibogo ini totalnya 3,5 hektar tetapi terbagi ke dalam 6 sertipikat. Sedangkan yang dikerjasamakan dengan PT Taekwang sementara ini (sambil) menunggu untuk di-ruislag itu hanya 9.640 meter persegi yang didasarkan pada sertipikat hak milik,”jelas Sobari kepada wartawan, Senin (10/10).

Kemudian Ahmad Sobari menyebutkan luas tanah milik Pemkab Subang di Cibogo yaitu Sertipikat nomor 70 seluas 807 m2, Setipikat No 57 seluas 6.200 m2, sertipikat nomor 69 seluas 5.600 m2, sertipikat nomor 71 seluas 9.640 m2, sertipikat nomor 75 seluas 6.610 m2 dan sertipikat nomor 71 yang berlokasi di Karanganyar seluas 12.980 m2. Yang sebelumnya dilakukan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan lokasi dan luas tanah.

“Kalau ada isu yang berkembang luas tanah 3,5 hektar rasa-rasanya menurut saya keliru. Yang benar itu 9.640 (meter persegi) atau 0,9 hektar,” tegasnya.

Sepanjang menunggu proses ruislag, dilanjutkan Ahmad Sobari, bahwa PT. Taekwang statusnya menyewa dan nilai sewa ditentukan oleh hasil nilai jual oleh appraisal,“disewa PT.Taekwang sambil menunggu proses ruislag,” terangnya.

Sementara itu menurut General Affair (GA) Manager PT. Taewang, Yanuar Muchtar nilai sewa untuk periode 11 Mei 2012 sampai 4 Juni 2013 senilai 74.153.772 rupiah. Kemudian periode 5 Juni 2013 sampai 4 Juni 2014 senilai 87.630.276 rupiah dan periode 5 Juni 2014 sampai 4 Juni 2015 senilai 108.918.693 rupiah. Selanjutnya kata Yanuar untuk periode berikutnya dibayarkan sewa per bulan dengan nilai 9.076.557 rupiah.

Seperti diberitakan sebelumnya menurut dalam proses ruislag panilaian yang dilakukan appraisal dinilai terlalu berlebihan. Sehingga beberapa anggota DPRD Kab Subang menjalani pemeriksaan oleh Kepolisian. Akibatnya proses ruislag mengalami penundaan selama proses pemeriksaan.

Menurut Ketua DPRD, Beni Rudiono pihaknya mendukung pemeriksaan yang dilakukan oleh Polres supaya memperjelas kasus ini.(*).

 

Kerahkan Segenap Kemampuan "Lawan" Disclaimer

altSUBANG (MGO) - Plt Bupati Subang, Imas Aryumningsih memerintahkan semua aparatur pemerintah bekerja dengan sungguh-sungguh supaya tahun Laporan Keuangan tidak disclaimer lagi. Dirinya berharap semua aparatur bekerja dengan kekompakan.

”Jangan sampai ada kalimat biarkan saja disclaimer. Karena nanti juga yang malu itu Bupati/Wakil Bupati. Jangan sampai ada kalimat itu! Karena Kabupaten Subang adalah Pemerintahan artinya ada kerja sama,” ujarnya dalam Apel Pagi, Senin (19/9).

Kemudian Plt Bupati menekankan supaya menekankan penyusuanan data aset dengan benar. Karena yang mendadi sorotan utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah masalah aset.

Untuk itu pimpinan supaya melihat kepada orang yang mampu melaksanakan tugas.

”Saya tidak akan melihat jabatan atau golongan/pangkat asalkan dia baik Inshaa Allah akan lebih memperhatikan mereka. Daripada yang punya jabatan tetapi kerjanya asal-asalan,” ujarnya menegaskan.

Kini harus lebih memperlihatkan semangat semboyan Pemerintah Subang, yaitu ”Rakyat Subang Gotong Royong. Subang Maju”. Dengan menunjukkan kekompakan dalam bekerja.

Mengenai kekurangan akibat disclaimer supaya segera dipenuhi

Imas menegaskan akan melakukan kontrol ketat kepada setiap tugas kepala dinas/instansi. Kata dia apabila Kepala Daerah telah melakukan perintah penugasan kepada kepala dinas/instansi, tetapi tidak dilaksanakan maka itu adalah pembiaran. Dan Pembiaran itu ada hukumnya.

”Saya tidak akan membiarkan PNS melaksanakan tugas tidak benar. Karema takut ditegur (oleh hukum). Sebelum ada teguran secara hukum, lebih baik kita melakukan ditegur oleh kita sendiri,” tegasnya.

Maka bagi PNS supaya melaksanakan tugas dengan benar. Kalau tidak mengerti. Mari kita bekerja dengan mengerahkan segenap kemampuan.

”Karena saya ingin dan mungkin semua ingin tidak disclaimer lagi,” imbuhnya.(*).

 
                  

Berita Terbaru

Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...