Penyerahan Penetapan Perubahan APBD Tahun 2011

      penyerahan perdaSubang (MGO) - Perampingan SOTK dan efeseinsi anggaran menjadi sorotan utama pada Pemandangan Akhir Fraksi-Fraksi pada Rapat Pripurna DPRD Kabupaten Subang mengenai Penetapan Perubahan APBD Tahun 2011 di Gedung DPRD Subang, Senin (5/12/2011).

      Semua fraksi pada pemandangan akhirnya menerima untuk segera dijadikan Peraturan Daerah (Perda) dengan berbagai catatan. Diantaranya Fraksi Demokrat yang menerima dan menyampaikan beberapa catatan supaya mempertimbangkan pengangkatan CPNS tidak terfokus pada tenaga pendidik semata.

      Selanjutnya Fraksi Demokrat menyatakan bahwa pemerintah tidak perlu melakukan pinjaman karena masih ada solusi yaitu deposito Rp 50 milyar yang merupakan idle cost. Untuk itu merekomendasikan mencairkan guna menutupi defisit. Selanjutnya pemerintah daerah bisa melakukan efesiensi proyek yang tidak berorientasi kepentingan publik. Melakukan perampingan dan penghematan atas operasional kegiatan perkantoran serta melakukan penundaan (delay) terhadap kegiatan yang belum dilaksanakan untuk dilakukan pada anggaran 2012. Sementara pada pekerjaan fisik untuk melakukan pengawsan yang ketat terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan.

      Sementara Fraksi PKS juga menerima dengan catatan diantaranya mengapresiasi Pemkab Subang dengan melakukan pinjaman atas defisit yang terjadi melainkan dengan melakukan pengkajian ulang terhadap program yang belum terlaksana. Berharap atas sisa waktu tahun 2011 Pemkab Subang tetap ada pertambahan pendapatan dari Pendapatan Asli daerah (PAD), dana bagi hasil dengan provinsi maupun dana perimbangan dari pemerintah pusat. Mengenai tidak bisa dibayarkannya tambahan penghasilan pegawai negeri sipil (PNS), PKS berharap pemerintah tetap bisa memberikan haknya jika ada tambahan pendapatan.Kemudian akan mendorong pemerintah daerah supaya melakukan lobi-lobi dalam mengupayakan kekurangan dana perimbangan sebesar Rp 26,97 milyar dari pemerintah pusat walaupun waktunya sudah sangat mendesak.

      Akhirnya Perubahan APBD tahun 2011 disahkan menjadi Perda dengan ditandai penandasanganan oleh Ketua DPRD dan Plt. Bupati Subang. Usai dilakukan penandatanganan, Plt. Bupati Subang, Ojang Sohandi menyampaikan sambutannya bahwa mengenai tunjangan lokal diberikan atau tidak, bagi PNS tetap bekerja karena orientasi kerjanya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara serta pelayanan publik.(*).

        • Dibaca: 618 kali

        TCE-Plugin by www.teglo.info

         
                          

        Berita Terbaru

        Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
        759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
        Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
        Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
        PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...