Kadis Bimair dan Kontraktor CV.Perbak Mulyasari Wajib Diadili

      altSUBANG (MGO) - Ketua LSM Mabes menginginkan agar pelaku wanprestasi proyek Rijit di Purwadadi bukan hanya didenda dan dibeklis saja, akan tetapi kontraktor dan Kadis Bimair Cs wajib diadili atas kelalaiannya.

      Seperti halnya wanprestasi yang dilakukan oleh CV.Perbak Mulyasari Subang yang mengerjakan proyek pekerjaan Rijit sebanyak 5 titik berada di Kecamatan Purwadadi atas anggaran tahun 2015 senilai sekira Rp.2,3 milyar. 

      "Dari lima titik tersebut baru diselesaikan satu titik, empat titik lainnya belum selesai, baru selesai sebelah jalan selain merugikan pengguna jalan, warga pasar Purwadadi juga menjadi pemicu lakalantas,"ujar Ketua LSM Mabes Subang, Ir.Zaenal Abidin Mustofa kepada MGO, Rabu 20/1-2016).

      Untuk itu,dilanjutkan Jainal, wanprestasi tersebut bukan saja perusahaannya saja yang didenda dan dibeklis sesuai Perpres 70 2012, akan tetapi Direktur CV.Perbak Mulyasasi, Kadis Bimair, PPK, Kabid Wasdal, Peltek dan pengawas wajib diadili dengan KUH-Perdata dan KUH-Pidana yang telah lalai dalam tugas. Karena sesuai  KUH-Perdata dan KUH-Pidana wanprestasi merupakan sebuah kesalahan fatal bagi orang yang membohongi dan mengingkari janji yang mengakibatkan kerugian orang banyak sehingga pelayanan publik terganggu sekaligus menghambat pembangunan di Kabupaten Subang.

      Pasal 1313 KUH-Perdata, Wanprestasi dikategorikan ke dalam perbuatan-perbuatan sebagai berikut, yakni Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

      Sedangkan, penipuan adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP pada Bab XXV tentang Perbuatan Curang (bedrog). Bunyi selengkapnya Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

      Berdasarkan bunyi pasal di atas unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan. 

      Unsur poin c di atas yaitu mengenai cara adalah unsur pokok delik yang harus dipenuhi untuk mengkategorikan suatu perbuatan dikatakan sebagai penipuan. Demikian sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang mengatakan: “Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang.”

      "Kami harapkan para penegak hukum jangan segan-segan untuk mengadili pelaku wanprestasi, Kadis Bimair, PPK, Wasdal, Peltek dan Pengawas. Karena wanprestasi terjadi diyakini kelalaian dan masa bodohnya pihak Bimiar dalam pengawasan kontraktual,"harap Zaenal.(*).

        • Dibaca: 695 kali

        TCE-Plugin by www.teglo.info

         
                          

        Berita Terbaru

        Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
        759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
        Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
        Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
        PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...