Kata Bupati, Hanya 150 Toko Modern Yang Berijin, Sisanya Ilegal

      altSUBANG (MGO) – Menurut Bupati Subang, Ojang Sohandi toko modern yang memiliki ijin resmi adalah 150 buah. Adapun selebihnya tidak memiliki ijin. Mengenai toko modern yang tidak memiliki ijin telah diberikan tindakan berupa teguran sampai penutupan kegiatan usaha yang dilakukan instansi terkait bersama Kepolisian Resor Subang sebagai Korwas PNS.

      Hal tersebut diungkapkan pada pada Sidang Paripurna DPRD saat menyampaikan Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam Raperda Perubahan Perda No. 4 tahun 2014 tentang Pasar Tradisonal dan Toko Modern serta Permohonan Pemindahtanganan Ranah Aset Pemda Sertipikat Hak Pakai No. 70 tahun 1990 kepada PT. Taekwang, Selasa (27/10/2015).

      Selanjutnya dijelaskan bahwa Pemkab Subang belum mengeluarkan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) kepada toko modern karena belum ada Petunjuk Teknis (Juknis) atau pedoman yang mengatur untuk diterbitkan. Pemerintah akan segera membentuk Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup)-nya apabila Perdanya telah dibentuk.

      Mengenai pelaku usaha toko modern, Pemkab tidak memberikan batasan antara masyarakat Subang dan luar Subang dalam mengelola Toko Modern. “Namun demikian diharapkan dapat memprioritaskan pengusaha lokal untuk menjadi pengusaha toko modern,” ujarnya.

      Mengenai toko modern yang berdekatan dengan Pasar Tradisonal dijelaskan toko modern tersebut telah memiliki ijin pendiriannya sebelum ada Perda No. 4 tahun 2010.

      Pengawasan dan penertiban terhadap pendirian toko modern yang tidak memiliki ijin telah dilakukan pendataan dan penertiban melalui surat teguran bahkan penutupan kegiatan usahanya.

      Bahwa jumlah toko modern yang telah berdiri di Kabupaten Subang telah memiliki ijin sebanyak 150 unit selebihnya tidak memilki ijin. Jenis ijin yang telah dikeluarkan dari BPMP Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Ijin Gangguan (HO).

      Raperda perubahan, kata Bupati, dapat melindungi kepada masyarakat dan Usaha Mikro, Keci dan Menengah (UMKM) serta tidak mematikan pasar tradisional usaha toko kecil di sekitarnya.

      Mengenai pemindahtanganan Aset Tanah Pemkab dengan Sertipikat Hak Pakai No. 70 tahun 1991 dijelaskan bahwa Aset Pemda telah dimanfaatkan oleh PT. Taekwang kurang 5 tahun. Namun harus segera diperjelas status hukum atas tanah milik pemda tersebut.

      Berdirinya PT Taekwang kurang dari 20 tahun namun memandang perlu segera mengajukan persetujuan pemindahtanganan ini agar dapat terhindar dari kemungkinan yang dapat menyebabkan kerugian bagi pemerintah daerah.

      Untuk upaya tersebut Pemkab telah melakukan kajian teknis dengan dilakukannya pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang yang hasilnya menjelaskan Tanah Pemkab Subang dengan Sertipikat Hak Pakai No. 71 tahun 1990 berada dalam lokasi industri PT. Taekwang. Sedangkan kajian ekonomis dengan melibatkan pihak independen supaya lebih objektif dan tidak berkurang dan sekaligus menginventarisasi aset-aset Pemerintah daerah lainnya.(*).

        • Dibaca: 482 kali

        TCE-Plugin by www.teglo.info

         
                          

        Berita Terbaru

        Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
        759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
        Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
        Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
        PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...