Evi Silviadi : Wakapolres Subang Rampas Hak Rakyat

      SUBANG (MGO) – Menurut Evi Silviadi bahwa Wakapolres Subang telah merampas hak Rakyat dengan menjual nama Negara, namun pada kenyataannya oknum Polisi tersebut bagaikan seorang preman yang berteriak-teriak karena tertantang.


      Dikisahkan Evi, bahwa tragedi hari Kamis, 18 September 2014, Pak Waran, seorang warga masyarakat adat dayak sagandu, berdiri depan rumahnya yang sederhana sambil mengacung-acungkan golok. Betapa tidak? Ia kaget karena tiba-tiba puluhan buldoser mengepung rumahnya, dan mulai melakukan pengrusakan pada kebun, rumah-rumah tetangganya, dan mungkin sebentar lagi rumahnya. Melihat Dayak tua tersebut mengeluarkan golok, pihak kepolisian lalu mengepung Pak Waran dan mulai memukuli beliau. Beliau pun lalu diamankan oleh pihak kepolisian dan dijebloskan ke penjara.

      Proses pengadaan tanah untuk jalan tol Cipali yang melewati Desa Padaasih Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang, sudah dimulai sejak pertengahan tahun 2008. Proses ini melibatkan ribuan warga pemilik tanah, dan terus mengalami hambatan hingga masih belum dapat diselesaikan pada tahun 2014. Sampai detik ini, masih ada 42 keluarga yang pembebasan tanahnya belum dapat diselesaikan oleh Pihak pemerintahan.

      Proses yang sudah selesai pun bukan tanpa masalah, selain 42 keluarga yang pembebasan tanahnya belum dapat diselesaikan, banyak warga yang tanahnya sudah dibebaskan mengeluh karena uang ganti rugi yang mereka terima, tidak sesuai. Banyak warga juga mengeluhkan sudah menerima biaya ganti rugi karena berada dibawah tekanan, dan beberapa ganti ruginya belum juga dilunasi hingga hari ini, padahal rumah serta tanah yang menjadi tempat mereka menggantungkan hidup, telah dihancurkan.

      Warga masyarakat padaasih adalah satu diantara sekian kelompok warga yang memilih untuk mempertahankan hak mereka atas tanah yang sudah mereka tinggali selama berpuluh-puluh tahun. Mereka bertahan karena pada tahun 2010, 1 meter tanah yang merupakan hak milik dan bersertifikat yang mereka miliki, dihargai hanya Rp. 12.800, sedangkan tanah-tanah tersebut merupakan lahan produktif yang dapat menghasilkan hingga 65 juta rupiah per tahun. Masyarakat pun merasa tidak dilibatkan dalam musyawarah ketika menentukan harga, ketika tim sosialisasi datang ke tempat mereka, harga tersebut sudah tidak dapat diganggu-gugat karena dikukuhakn dengan SK Gubernur.

      “Anehnya, salah seorang warga yang menyimpan salinan SK tersebut menyatakan, SK tersebut tidak memiliki tanggal, bulan dan tahun, sehingga warga masyarakat mempertanyakan keabsahan SK tersebut,”ujar Evi dalam akun Facebooknya kemarin.

      Dilanjutkan Evi, tidak dilibatkannya masyarakat dengan musyawarah yang mufakat pada proses pembebasan lahan di Padaasih ini, sudah dirasakan sejak bahkan proses sosialisasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat, proses pemetaan, sampai jatuhnya harga yang sudah didraft oleh pihak Panitia Pembebasan Tanah. Setiap kali ada panitia yang datang bersosialisasi, masyarakat merasa diintimidasi dan tidak diberikan kesempatan sama sekali untuk mengajukan pilihan, apalagi keberatan. Setiap materi sosialisasi, termasuk sosialisasi harga ganti rugi, selalu sudah dikatakan final dan tidak dapat diganggu gugat sehingga warga kehilangan hak sama sekali untuk mempertahankan hak milik mereka yang sah, padahal, harga yang ditawarkan oleh pemerintah bagi mereka sangat-sangat rendah dan tidak dapat digunakan untuk bahkan membangun tempat tinggal baru.

      Anehnya, ada beberapa tanah yang harganya melambung tinggi pada proses pembebasan tanah tersebut, berbeda sangat jauh dengan tetangga-tetangga mereka, tanah Ibu Erlita, kepala Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Subang, dihargai Rp. 292.000,- Sedangkan tanah milik Pramono, seorang kanit reskrim cibogo, dihargai Rp. 315.000,-. Kejanggalan lain juga terjadi ketika ada satu bidang tanah warisan yang memiliki surat yang sama, kewajiban NJOP sama, status tanahnya juga sama, hanya karena dimiliki oleh 2 orang yang berbeda, tiba-tiba mendapatkan harga tanah yang jauh berbeda.

      Itulah yang menjadikan alasan warga untuk bertahan dan tidak mau menerima uang yang ditawarkan kepada mereka. Mereka berharap, pemerintah mau membuka komunikasi dan bermusyawarah untuk penggantian ganti rugi tersebut. Namun, apa yang terjadi? Pemerintah malah memaksa menitipkan dana masyarakat tersebut ke pengadilan melalui proses konsinyasi, dan terjadilah proses penggusuran paksa sebagaimana yang diilustrasikan diatas. 2 kepala keluarga masyarakat adat dayak sagandu, serta 7 rumah lainnya dirusak, tanpa adanya hak bagi masyarakat untuk menggugat.

      Menanggapi kejadian penggusuran tersebut, puluhan ribu masyarakat adat dayak sagandu marah dan berniat untuk menyerang Polres Subang pada hari jum’at, tanggal 18 September 2014. Untungnya, Lembaga Adat Karaton Galuh Pakuan yang merupakan perwakilan masyarakat adat di Kabupaten Subang, kemudian menampung dan meredakan amarah mereka, serta mengajak masyarakat untuk melakukan mediasi. Padahal, puluhan ribu masyarakat dayak tersebut sudah membawa senjata dan siap berperang dengan kepolisian.

      Beberapa usaha musyawarah pun ditempuh oleh LAK Galuh Pakuan untuk dapat berbicara dengan pemerintah daerah, mulai dari ketua DPRD Kabupaten Subang, Beni Rudiono, yang membantu mediasi permasalahan ini, hingga Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arip Wibowo, yang diwakili staff ahli pakar agraria, alumnus kursus kebangsaan lenhamnas, yang juga merupakan kandidat doktor FISIP UI, Siti Fikriyah Khuriyati, S.H. M.Si. Selain itu, Anggota DPR RI pemerhati permasalahan agararia dan urusan desa, Budiman Sujatmiko, juga turut memfasilitasi mediasi permasalahan ini.

      “Beberapa direktur Pengawasan dan Polhukam Bapennas pun sudah turun tangan mengusut permasalah ini. Bahkan KOMNAS HAM sudah melayangkan surat nomor 1.744/K/PMT/VI/2013, untuk menunda pengosongan lahan karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia,”katanya.

      Namun, ditambahkan Evi, ketika ditemui di kantornya, pada hari Senin, 13 Oktober 2014, Wakapolres Subang, Kompol Deddy Supriadi, tetap menyatakan siapapun yang mengganggu proses pembangunan tol Cipali ini, akan dijebloskan ke penjara, dengan pasal perlawanan terhadap Negara. Padahal, dasar dari eksekusi yang dilakukan adalah salah alamat, istilah dokternya salah diagnose, sebab menurutnya, eksekusi tersebut sudah sesuai dengan pasal 47 UU. No.2 Tahun 2012.

      “Pertanyaannya, apakah yang mulia wakapolres tidak tahu, bodoh, atau sengaja membodohi masyarakat? Sebab, secara eksplisit, pasal 47 UU No.2 Tahun 2012, adalah berkenaan dengan pembebasan lahan Instansi (lahan pemerintah), bukan lahan hak miliki masyarakat dengan sertifikat lengkap, seperti yang digusur pada tanggal 18 September 2014 tersebut.,”tambahnya.(*)

        • Dibaca: 1418 kali

        TCE-Plugin by www.teglo.info

         
                          

        Berita Terbaru

        Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
        759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
        Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
        Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
        PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...