Bupati, Sosialisasi UU Desa Menambah Komitment Pemerintah Yang Baik dan Bersih

      SUBANG (MGO) - Dengan disahkan Undang-Undang tentang Desa oleh DPR RI, kata Bupati Subang Ojang Sohandi seyogyanya bisa menambahkan komitmen menampilkan pemerintah yang baik juga bersih.

      Hal tersebut disampaikan Ojang Sohandi dalam sambutannya diakhir acara kegiatan Sosilisasi Undang-Undang tentang Desa di Aula Kantor Pemda Kab Subang, Sabtu (11/1/2014). Bukan semata angin segar dengan akan banyaknya uang masuk ke desa. Disamping itu juga harus mampu mempertangung jawabkan secara benar baik dan dianggap benar oleh semua pihak. .

      Pernyataan Ojang ini juga menjawab keresahan Kepala Desa yang khawatir dengan besarnya yang uang masuk ke desa dikhawatirkan menimbulkan masalah hukum dikemudian hari. Oleh karena itu perlu kesiapan mental dan pengetahuan yang baik dalam mengelola keuangan. Khususnya melaporkan pengelolaan keuangan yang dipergunakan. Diakui bahwa Kepala Desa di Subang pada kaya-kaya dan terbiasa memegang uang dalam jumah besar. Namun Ojang mengingatkan bahwa akan berbeda antara memegang uang milik sendiri dengan uang milik pemerintah. “Akan beda auranya (antara memegang uang sendiri dengan uang milik pemerintah),” ujarnya.

      Sosialisasi UU tentang Desa disampaikan oleh anggota DPR RI, Budiman Sujatmiko yang didampingi anggota lainnya Maruarar Sirait bersama Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat, Ir. R. Cornell Syarief Prawiradiningrat. Hadir pula Wakil Bupati Subang, Imas Aryumningsih bersama Sekda Kab Subang, Abdurakhman beserta para camat dan kepala Desa/Lurah seluruh Kabupaten Subang dan Anggota DPR Ineu Purwadewi dan calon DPD, Oni SOS.

      Dalam uraiannya, Budiman menyampaikan bahwa UU tentang Desa merupakan upaya untuk membangun desa dengan menciptakan pusat-pusat kegiatan di desa sehingga meningkatkan daya tarik desa yang sebelumnya daya tarik tersebut ada di kota-kota besar.

      Dengan kata lain mengoptimalkan potensi desa baik sumber daya alam maupun sumber daya lainnya dengan sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa tersebut melalui musyawarah desa yang diisi oleh perwakilan masyarakat berdasarkan komunitasnya.

      Menurut Budiman nantinya ditunjuk satu perwakilan untuk duduk dalam musywarah desa. “Mereka memilihnya baik berdasarkan pemilihan langsung maupun aklamasi. Caranya terserah mereka,” jelas Budiman. Kemudian Musyawarah Desa mengadakan sidang minimal satu kali dalam setahun untuk merumuskan program kerjanya.

      Sedangkan untuk transparansi informasi dan meningkatkan promosi potensi desa, akan diberikan pelatihan membangun website bagi perangkat desa. Untuk itu akan diberikan web gratis untuk 5000 desa.

      Selanjutnya Ketua BPK Provinsi Jawa Barat, Cornell memberikan gambaran tentang pertanggung jawaban implementasi UU tentang Desa. Ada 3 aspek yang harus dipenuhi, pertama memutuskan jumlah anggaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan dilakukan melalui Musyawarah Desa. Hasil musyawarah menjadi sebuah dokumen resmi. “Pada saat kegiatan tidak menyimpang dari dokumen resmi tersebut,” ujar Cornell. Kalau ada perubahan dilakukan musyawarah dan dibuatkan dikumen baru dan mengacu kepada itu. Tidak menyimpang dari dokumen yang telah disepakati.

      Kedua, anggaran yang diterima masuk dulu dalam satu rekening desa. “Dana yang diterima tidak diteriam langsung melainkan masuk dulu ke dalam rekening desa.

      Ketiga mencatat aktifitas keuangan dengan pembukuan. Antara penarikan dan penggunaan dilaporkan sesuai. Adapun jika ada sisa dikembalikan lagi. Dan bukti-bukti belanja penggunaan dana dikumpulkan. “Kalau ada kwitansi atau bon dari toko dikumpulkan. Jangan sampai hilang.(*).

        • Dibaca: 690 kali

        TCE-Plugin by www.teglo.info

         
                          

        Berita Terbaru

        Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
        759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
        Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
        Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
        PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...