Mapolres Subang Terkena Imbas Aksi Ribuan Pengunjuk Rasa

      SUBANG (MGO) - Mapolres Subang kena imbas kepungan ribuan buruh pengunjuk rasa, pasalnya ribuan pengunjuk rasa datangi Disnakertrans Subang yang kantornya berhadapan dengan Mapolres Subang, Selasa (06-11-2012). di halaman kantor Disnakertrans Kab. Subang 

      Sekira 1500 buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Subang  kembali mengadakan aksi unjuk rasa menuntut kenaikan UMK.Aksi unjuk rasa selain menutup halaman kantor Disnakertrans, juga Mapolres Subang pun menjadi kepungan pengunjukrasa, bahkan selama aksi berlangsung jalur jalan menuju Kantor Disnaketrans ditutup.

      Akibat aksi unjuk rasa tersebut yang sebagian besar berkendaraan sepeda motor yang menyuarakan tuntutan seperti sebelumnya yaitu menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Subang menjadi 1,5 juta rupiah. Dalam orasinya para buruh bukan saja menuntut  UMK juga menyuarakan dukungan upaya perbaikan kesejahteraan buruh.

      Seperti diberitakan sebelumnya aksi ini merupakan tindak lanjut untuk mencari solusi atas tuntutan buruh yang akan dibicarakan melalui proses dialog antara perwakilan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Subang dengan perwakilan pengusaha yang tergabung dalam Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Subang dengan difasilitasi oleh Bupati Subang, Ojang Sohandi yang didampingi oleh Kapolres Subang, AKBP Awal Chairuddin, Kepala Dinas Nakertrans, Ade Rsmana, Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK), Dr. H. Komir Bastaman dan Anggota DPRD Ade Sugianto dari Komisi B.

      Dalam dialog ini perwakilan buruh menuntut kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) Subang menjadi Rp 1.551.000 (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan menuntut adanya reshufle Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) dengan menambahkan unsur Badan Pusat Statistik (BPS) dan ahli gizi ke dalam DPK supaya dalam menentukan kebutuhan hidup layak (KHL) menjadi lebih objektif. Karena menurut salah seorang wakil buruh, Toto, nilai uang juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Sedangkan informasi data tentang hal itu ada di BPS. Sementara untuk mengetahui nilai gizi yang layak dikonsumsi diperlukan masukan dari ahli gizi.

      Pada kesempatan tersebut hadir anggota Komisi B DPRD Kabupaten Subang, Ade Sugianto yang menyampaikan bahwa pihaknya sangat setuju tentang upaya perbaikan kesejahteraan buruh. Oleh karena sangat mendukung supaya ada pihak buruh untuk diikutsertakan dalam DPK melalui mekanisme yang konstitusional.

      Kepada wartawan Bupati menjelaskan hasil dialog yang berlangsung tadi ada 2 agenda yang akan ditindaklanjuti yaitu melakukan reshufle DPK dan menetapkan UMK. Untuk menetukan nominal UMK bukan domain bupati atau gubernur. Itu merupakan kewenangan DPK. Untuk mendapatkan kepastian jawaban dari kedua belah pihak, antara pengusaha dan buruh Bupati Subang memutuskan akan kembali memfasilitasi pertemuan antara perwakilan buruh dengan perwakilan pengusaha yang rencananya akan diselenggarakan pada hari Kamis (8-11-2012) mendatang.

      “Kita akan cari dengan cara elegan yaitu musyawarah mufakat. Kita tidak bisa memaksakan harus sekian. Kalau memang tidak sanggup dasarnya apa ketidaksanggupannya? Hari Kamis nanti kita akan bertanya langsung (kepada pengusaha),”jelasnya.(*).

        • Dibaca: 1186 kali

        TCE-Plugin by www.teglo.info

         
                          

        Berita Terbaru

        Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
        759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
        Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
        Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
        PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...