Dalam Waktu Dekat Buruh Tani Subang Akan Kehilangan Mata Pencahariannya !!!

      Sawah Digusur Petani Menganggur (Siapa yang Peduli ?)

      SUBANG (MGO) - Buruh tani Kabupaten Subang kehilangan mata pencahariannya disebabkan adanya konversi lahan pertanian di Kabupaten Subang, Jawabarat yang semakin meluas, yakni setelah para investor berhasil mengkonversi lahan pertanian di Gembor Pagaden, di Manyeti Dawuan, di Ciasem Hilir Ciasem, di Kali Sumber Ciberes Patokbeusi, di Cinangsi Cibogo, dan selanjutnya di Pabuaran seluas sekira 6 hektar akan tergerus lagi dijadikan lahan industri.

      Hal itu diungkapkan Sekretaris Umum DPP.Ormas Gival (Gerakan Investigasi Antar Lembaga), Harmansyah, SH, bahwa konversi lahan pertanian teknis produktif semestinya tidak lagi terjadi, yakni adanya konversi di Gembor Pagaden sekira 5 hektar, di Manyeti Dawuan sekira 16 hektar, di Ciasem Hilir Ciasem sekira 5 hektar, di Kali Sumber Ciberes Patokbeusi sekira 3,7 hektar, di Cinangsi Cibogo sekira 51 hektar, dan akan dibangun lagi di Pabuaran Kecamatan Pabuaran sekira seluas 6 hektar akan dijadikan lahan industri.

      "Siapa yang peduli ketika lahan-lahan sawah sebagai tempat cari makan kuli tani dikonversi menjadi lahan industri, mestikah lahan sawah di Subang akan habis dikonversi, ironis memang,"jelas Harmansyah.

      Senada dengan Pemerhati sumberdaya manusia dan lingkungan, Atep Afia juga seorang pengelola Pantona News.com, Atep memandang apabila dilihat dari aspek kuantitas petani dan keluarganya masih merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Sedangkan bagian terbesar dari seluruh petani tersebut ialah petani yang mengelola sawah, menanam padi, atau bermata-pencaharian dari usaha tani padi sawah. Menyangkut segi kuantitatif yang makin menyusut memang tak dapat dipungkiri, salah satu alasan kenapa petani meninggalkan sawahnya hingga jumlahnya makin menyusut, ialah karena tekanan terhadap lahan.

      Tekanan terhadap lahan yang diusahakan terutama di daerah-daerah transisi yang menjadi sentra industri. Sebagai contoh, di daerah-daerah seperti Tangerang, Serang, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Bandung dan Bogor, angka penyusutan luas sawah jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Di daerah-daerah yang sebenarnya menjadi sentra produksi padi nasional tersebut, sejak beberapa dekade yang lalu telah berdiri ribuan industri. Di daerah Cikarang, Bekasi umpamanya ribuan hektar sawah telah dikonversi menjadi kawasan industry, bahkan yang beririgasi teknis.

      Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, laju konversi lahan sawah mencapai 110 ribu hektar per tahun sejak 2000 lalu. Ternyata pencetakan sawah baru hanya sekitar 30-52 ribu hektare per tahun, Jika ratusan ribuan hektar sawah dikonversikan menjadi tataguna lahan lainnya, maka jutaan orang petani “dipesangon” dan harus mengubah irama kehidupannya, tidak lagi menggantungkan diri pada usaha tani sawah.

      Secara nasional jumlah pemborosan akibat sawah dialih-fungsikan mencapai ratusan milyar rupiah per tahun, belum termasuk biaya sosial-ekonomi yang harus dipikul petani. Sebagai kompensasi dari alih fungsi sawah itu tentu saja harus dicetak sawah baru, padahal selama ini upaya tersebut hanya dilakukan oleh pemerintah, yakni mengingat biaya investasi yang tinggi dengan tingkat keuntungan yang bakal diraih kurang layak.

      Sebenarnya pemerintah telah menetapkan bahwa sawah berpengairan teknis sama sekali tidak boleh diubah peruntukannya menjadi areal bagi kebutuhan lain seperti perumahan dan kawaan industri. Tapi ternyata tata ruang di daerah kota dan kabupaten tidak selalu serasi dengan ketentuan dan kepentingan nasional.

      Tingkat penyusutan areal persawahan semakin menjadi-jadi, maka tak heran jika seorang Guru Besar Teknologi Pertanian IPB, Soedodo Hardjoamidjojo pernah mengemukakan konsep “sawah Lindung”, mengambil analogi dari “hutan lindung”. Untuk menerapkan konsep tersebut diperlukan adanya ketegasan dari pihak pemerintah, termasuk dalam penyusunan dan pembakuan tata ruang. Karena sawahnya dilindungi maka petaninya pun perlu mendapatkan perlindungan kerja dan usaha, dan kalau memungkinkan diberi insentif yang memadai.

      Melalui keputusan presiden sebenarnya pemerintah pusat telah melarang sawah beririgasi diubah fungsinya. Ternyata masih banyak daerah kabupaten dan kota yang belum sepenuhnya mematuhi peraturan ini. Larangan konversi itu dimaksudkan agar pembuatan lahan sawah abadi 15 juta hektare bisa cepat terealisasi. Pemerintah pernah membuat target pembentukan 30 juta hektar sawah abadi, meliputi sawah irigasi dan sawah kering masing-masing 15 juta hektar.

      Eksistensi petani akan bertahan jika sepanjang masih tersedia lahan garapan, untuk petani padi tentu saja ketersediaan sawah sebagai tempat produksi harus ada jaminan. Penyusutan areal pesawahan yang hampir tidak terkendali selain menghilangkan masa depan petani juga mengancam kondisi perberasan nasional. Padahal selain menjadi komoditas sosial dan ekonomi beras pun menjadi komoditas politik.

      Dalam hal ini diperlukan keseriusan dari pemerintah yang berkuasa untuk melindungi keberadaan areal pesawahan sekaligus menjamin kelangsungan hidup bagi petani yang mengelolanya. Selama ini petani telah berperan dalam penyediaan bahan pangan nasional, petani tidak memerlukan status sebagai “pahlawan swasembada beras”, petani hanya memerlukan perlindungan iklim usaha yang sehat. Tidak lagi direpotkan dengan ancaman kehilangan lahan garapan, kelangkaan bibit, pupuk dan pestisida palsu, permainan harga oleh tengkulak dan beragam gangguan usaha lainnya. Nah, siapa yang akan berpihak pada keberadaan sawah beserta petaninya ?(*).

        • Dibaca: 1092 kali

        TCE-Plugin by www.teglo.info

         
                          

        Berita Terbaru

        Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
        759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
        Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
        Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
        PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...