Ojang Sohandi Belum Siap Menjadi Bupati

      sidang dprdSUBANG (MGO) - Plt. Bupati Subang, Ojang Sohandi dengan tegas menyatakan bahwa dirinya belum bersedia dilantik sebagai Bupati Subang selama belum ada keputusan hukum yang tetap atas Bupati Subang Non-Aktif, Eep Hidayat. Sehubungan untuk proses selanjutnya masih dilakukan upaya Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Mahkamah Agung (MA).

      “Kalau menurut saya saat ini mungkin terlalu cepat karena keputusan PK pun belum ada. Saya takut bila saya dilantik menjadi Bupati lalu keputusan PK membenarkan Pemda Subang yang tidak bersalah, apa yang terjadi di Kabupaten Subang,” tegas Ojang saat menyampaikannya di Ruang Sidang DPRD Kab. Subang, Selasa sore (28/2/2012). Kembali ditegaskannya bahwa saat ini belum waktunya menanyakan kepada dirinya mengenai kesiapan menjadi Bupati Subang.

      Penyampaian tersebut merupakan hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Subang yang mengklarifikasi tentang pernyataan Plt. Bupati Subang, Ojang Sohandi di media massa terkait keluarnya Putusan MA yang membatalkan vonis bebas Bupati Subang Non-Aktif, Eep Hidayat. Disusul dengan aksi perginya para pejabat Pemkab Subang ke Kantor MA dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin kemarin.
      Beberapa pertanyaan Dewan lainnya ialah mengenai aksi mogok Pegawai Negeri Sipil (PNS) Subang, boikot Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD), Penyerahan SPPT oleh para camat dan kelapa desa/lurah dan penutupan jalur pantura.

      Mengenai aksi mogok para PNS Subang disampaikan bahwa mereka hanya merasa tertekan bila melaksanakan tugas. “Mereka (PNS) merasa tertekan saat melaksanakan tugas. Apalagi tidak melaksanakan tugas,” kata Ojang menjelaskan. Sedangkan mengenai boikot APBD hal tersebut tidak betul. “Hingga hri ini APBD dan Perbup-nya telah saya tanda tangani. Kalau ada keterlambatan tidak ada hubungannya dengan pasca keluarnya putusan MA.

      Tidak ada satupun PNS yang mogok kerja. Tetapi mereka dengan spontanitas menyatakan bahwa tidak akan melaksanakan tugas jika posisinya tidak nyaman kalau banyak tekanan dari sana-sini. “Kerja didemo tidak kerja di-sweeping,” tambahnya. Ketika dilakukan sweeping bersama anggota dewan pun tidak ada satupun PNS yang mogok atau ada perintah mogok. Adapun yang berangkat ke Jakarta adalah pejabat eselon II dan eselon III yang tidak sedang ada tugas. Adapun tujuannya adalah untuk meminta kejelasan tentang putusan MA apakah sekedar pernyataan atau apakah surat putusannya telah ada.
      Kemudian mengenai Penyerahan SPPT oleh para camat dan kepala desa/lurah juga tidak benar. “Pada Jum’at tidak ada satu pun SPPT yang dikembalikan. Artinya itu adalah sebuah isu,” tegasnya lagi.

      Sedangkan mengenai kabar penutupan jalur Pantura dari Pusakanagara sampai Patokbeusi, kata Ojang jika ada keinginan seperti itu maka dirinya adalah yang paling tidak setuju. “Apalagi harus melibatkan PNS atau aparatur pemerintah,” tegasnnya kembali. Selanjutnya ada pula isu untuk tidak melakukan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), pihaknya tetap akan memberikan pada pelaksanaan Pilkades.

      Pada kesmepatan tersebut Wakil Bupati didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Drs. H. Rahmat Solihin, Kapolres Subang, AKBP Awal Chairuddin dan Dandim 0605/Subang Letkol Kav Teguh Prayitno. SEbagai aparatur keamanan, Kapolres menyampaikan supaya yang hadir, khususnya insan pers bisa memberikan pemahaman yang sama atas maslaah ini. Sehingg tercipta keamanan di Subang.(*).

        • Dibaca: 884 kali

        TCE-Plugin by www.teglo.info

         
                          

        Berita Terbaru

        Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
        759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
        Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
        Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
        PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...