Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pemda dan Kejari Subang

      SUBANG (MGO) - Saat ini masyarakat sangat kritis terhadap permasalahan yang dihadapinya. Tidak sedikit upaya yang dilakukan oleh masyarakat selain demo juga melakukan upaya melalui jalur hukum. Untuk itu bagi pemerintah dituntut kesiapan menghadapinya sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat.

      Hal tersebut disampaikan oleh Plt. Bupati Subang, Ojang Sohandi dalam sambutan sebelum penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Subang dengan Kejaksaan Negeri Subang tentang Bantuan Penangangan Permasalahan Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Subang di Ruang Rapat Bupati Subang, Senin Pagi (30/1).

      Selanjutnya kata Ojang Pemerintah Kabupaten Subang perlu menggandeng Kejaksaan Negri dalam upaya menyelesaikan masalah sesuai dengan kewenangannya. “Pemkab Subang tidak merasa paling pintar, maka dari itu mengajak Kajari untuk melaksanakan tugas. Dengan MoU ini bisa mempererat hubungan antar Muspida Kabupaten Subang,”katanya menjelaskan.

      Sebagai pimpinan pemerintah, lanjut Ojang, pihaknya sering mengingatkan supaya melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan referensi yang jelas. Diyakini bahwa berbagai pelanggaran bukan semata kesengajaan. Ada faktor lain yaitu keterbatasan pengetahuan. Maka dari itu bila diperlukan mengajak pihak yang ahli.

      Penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan nomor 183.5/KB.02-Kumdang/2012 tersebut dilakukan oleh Plt. Bupati Subang Ojang Sohandi sebagai Pemerintah Kabupaten Subang dan Kepala Kejaksaan Negeri Subang, Drs. Bambang Surya Irawan SH, MH yang disaksikan oleh para kepala dinas, badan dan kantor di lingkungan pemerintahan serta pejabat Kejari Subang.

      Kepala Kejari Subang  dalam sambutannya menyampaikan bahwa diantara tugas Kejaksaan ialah bukan hanya penuntutan bidang pidana tetapi diberikan kewenangan untuk membantu pemerintah atau BUMN bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mendampingi pemerintah saat berhadapan dengan kasus perdata dan Tata Usaha Negara. Hal tersebut diatur dalam UU. 16 tahun 2004 dan PP No. 38 tahun 2010.

      Mengenai misi sebagai JPN kata Kasie Perdata dan Tata Usaha Negara, Rudi Rosadi, SH, MH, diantaranya ialah menegakkan kewibawaan pemerintah dan menyelamatkan kekayaan negara. Baik dilakukan di dalam proses pengadilan atau diluar pengadilan. Selanjutnya bisa memberikan pertimbangan hukum pada kajian peraturan dan kontrak yang dilakukan oleh pemerintah.

      Sementara itu menurut Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Subang, Ade Gunawan, SH yang didampingi Kasubag Bantuan dan Penyuluhan Hukum, Bony Sinter Delonik, SH, menyampaikan bahwa Kesepakatan Bersama ini merupakan kelanjutan dari Kesepakatan Bersama sebelumnya yang dilaksanakan pada tahun 2011 yang telah berakhir masa berlakunya.(*).

        • Dibaca: 954 kali

        TCE-Plugin by www.teglo.info

         
                          

        Berita Terbaru

        Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
        759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
        Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
        Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
        PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...