Maraknya Konfersi Lahan Pertanian, DPP.Gival Subang Serahkan Surat Kepada Menteri Pertanian

      Kadiv Teknis dan Desaign DPP.Gival serahkan surat kepada Irjedn kementrian pertanianSUBANG (MGO) – Diharapkan Menteri Pertanian bisa menghentikan konfersi lahan pertanian menjadi industri terjadi di Subang Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Investigasi Antar Lembaga (DPP.Gival) Subang serahkan surat pemberitahuan kepada kementrian pertanian RI, Senin (16-1-2011) di gedung wisma PT.Sang Hyang Seri KR I Sukamandi.

      Penyerahan surat tersebut dalam kesempatan kunjungan kerja Menteri BUMN kelokasi pemproduksi benih padi unggulan kelas I di Indonesia, surat yang ditujukan kepada menteri pertanian diserahkan oleh Kepala Divisi Teknis dan Desaign DPP.Gival Subang kepada Irjend Kementerian Pertanian RI yang turut hadir dalam kujungan kerja menteri BUMN.

      Bersamaaan dengan penyerahan surat tersebut, Reporter MGO sempat mengkonfirmasi Irjend, namun Irjend kementrian pertanian yang belum sempat menyebutkan namanya menolak untuk dikonfirmasi karena kedatangannya ke PT.SHS KR I Sukamandi bukan mewakili menteri melainkan sebagai jajaran Direktur PT.SHS, namun yang bersangkutan berjanji bahwa surat dari DPP.Gival tersebut akan disampaikan langsung olehnya kepada menteri pertanian.

      “Terima kasih surat ini akan saya sampaikan langsung kepada bapak menteri pertanian, “ujar Irjen, seraya menambahkan kedatangannya ke PT.SHS mewakili jajaran Dirjend PT.SHS,”katanya.

      Sementara isi surat yang disampaikan kepada menteri pertanian mengenai terjadinya konfersi lahan pertanian menjadi lahan industri yang ada di Kecamatan Patokbeusi, dalam surat tersebut tertuang sejumlah pelanggaran yang dilabrak oleh pejabat pemda Subang berkaitan dengan pemberian ijin industri tersebut, diantaranya peraturan yang dilanggar mulai dari perda nomor 2 tahun 2004 tentang RTRW, perda nomor 4 tahun 2006 tentang pengelolaan LH, UU nomor 33 2009 tentang perlindungan & LH, UU nomor 41 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

      Pun pendirian industri di Kecamatan Patokbeusi dan daerah daerah lain yang telah berdiri diatas lahan pertanian produktif telah melanggar , 6 surat edaran menteri, dan 3 surat keputusan presiden yang semuanya mengenai perlindungan/larangan penggunaan lahan pertanian.(*).

        • Dibaca: 759 kali

        TCE-Plugin by www.teglo.info

         
                          

        Berita Terbaru

        Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
        759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
        Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
        Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
        PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...