Bantuan Unit Motor Pemprov Jabar Jadi Ajang Pungli

      duit pungliSUBANG (MGO) – Beberapa waktu lalu para Kepala Desa di Kabupaten Subang mendapatkan bantuan unit motor dari pemerintah provinsi  Jawabarat, moment itu dijadikan ajang pungli oleh orang yang mengaku pengurus Apdesi Subang. LSM PPK Bhineka akan lapor polisi.

      Moment tersebut dibenarkan oleh sejumlah Kepala Desa yang menginginkan namanya tidak ditulis, masing-masing Kades mengaku telah menyetorkan dan ada pula yang tidak mau menyetorkan uang senilai Rp.400 ribu, karena baginya uang senilai itu peruntukannya tidaklah dimengerti. Seperti dikatakan oleh pengurus Apdesi ditirukan Kepala Desa bahwa uang senilai Rp.400 ribu, katanya senilai Rp.100 ribu akan disetorkan ke pemprov Jabar, Rp.100 ribu untuk pemda Subang, Rp.100 ribu jatah Camat dan Rp.100 ribu untuk kegiatan Apdesi.

      “Itu pengakuan dari pengurus Apdesi yang datang kesini kang, karena saya merasa uang tersebut peruntukannya perlu dipertanyakan saya tidak kasih uang yang dimintanya, ”jelas Kades.

      Diperkuat oleh Ketua Umum LSM PPK Bhineka Subang, Jawabarat, Endang Supriyadi, SH. mempertanyakan pungutan liar tersebut, yakni uang senilai Rp.400 ribu yang ditarik dari para Kepala Desa oleh orang yang mengaku dari pengurus Apdesi Subang perlu ditanya kebenarannya.
      Karena, dilanjutkan Endang, sepengetahuannya para Kepala Desa atau para Lurah mendapatkan unit sepeda motor dari  pemprov Jabar gratis dan tanpa ada embel-embel uang Rp.400 ribu, apalagi pungutan tersebut tidak jelas peruntukannya.”Tindakan apdesi menarik uang dari para Kades dan lurah jelas-jelas pungutan liar,”ujar Endang.

      Makanya, dilanjutkan Endang, untuk mengehentikan tindakan Apdesi atau orang yang mengaku dari pengurus Apdesi yang telah menarik uang dari para Kades dan Lurah pihaknya hari Senin (19-12-2011) pihaknya sebagai Ketua Umum PPK Bhineka Subang melaporkan tindakan Apdesi yang telah melakukan pungli bantuan kendaraan unit motor dari pemprov Jabar.
      ”Saya akan melaporkan tindakan Apdesi, ini harus karena uang 400 ribu sangatlah besar apabila sebanyak 253 Kades dan Lurah setor semua dan uangnya untuk apa ?,”tuturnya.

      Ketua Apdesi Subang, Badru Zaman menjawab bahwa pungutan uang sebesar Rp.400 ribu nantinya untuk operasional Apdesi dalam sejumlah kegiatan, baik kegiatan yang sifatnya untuk mendewasakan organisasi Apdesi maupun untuk operasional perjuangan Apdesi yang belum tuntas.
      Seperti halnya perjuangannya sejak 27 juli 2009 tentunya perlu anggaran yang cukup besar, karena dalam memperjuangkan dan mendorong agar revisi UU 32 2004 cepat terealisasi memerlukan anggaran operasional yang tidak sedikit, pun UU tersebut nantinya akan berpengaruh besar terhadap kinerja dan masa bhakti seluruh Kepala Desa di Subang, umumnya se Indonesia.
      “Pungutan tersebut bukan kehendak saya, namun hasil rembugan para koordinator Kades di Kecamatan, pun uangnya masih pada koordinator, bahkan banyak yang belum masuk,”jawab Badru.

      Ketika ditanya uang senilai itu diperuntukan pemprov Jabar, pemda Subang dan Camat masing-masing Rp.100 ribu, Badru Zaman tidak menampik, meskipun para pihak tersebut tidak meminta namun uang sebesar itu hanya loyalitas pengurus Apdesi untuk berterima kasih kepada para pihak tersebut adanya bantuan unit motor bagi Kepala Desa dan Lurah.

      “Wajarlah apabila kita berterima kasih kepada mereka yang telah memperjuangkan bantuan unit motor tersebut, uang sebesar itu belum seberapa apabila dibandingkan dengan harga motor,”katanya.(*).

       

        • Dibaca: 887 kali

        TCE-Plugin by www.teglo.info

         
                          

        Berita Terbaru

        Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
        759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
        Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
        Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
        PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...