Plt.Bupati Subang Diserang Ormas, Kapolres Akan Tangkap Ormas Melanggar Hukum

altSUBANG (MGO) - Dalam kegiatan silaturahmi antara Kapolres Subang dengan Ormas/LSM/OKP dan Insan Pers, Plt.Bupati Subang diserang habis soal pernyataannya yang nyleneh tapi menyinggung peran aktifis. Sedangkan Kapolres Subang akan tindak tegas Oknum organisasi yang melanggar hukum.

Dalam kegiatan tersebut paska sambutan Kapolres, Dandim 0605 dan Plt.Bupati Subang dijadikan moment bagi para katifis untuk mengungkapkan isi hatinya, diantaranya ada yang mengungkapkan bersifat kritik membangun, memberikan tantangan kepemimpinan Plt.Bupati, ada pula yang menyerang Plt.Bupati terkait ucapannya yang nyleneh tapi bikin kesal peran organisasi di Subang.

Serangan dari Ketua FSP Dadang Juanda yang menginginkan agar kepemimpinan Plt.Bupati tidak terpengaruh oleh pihak luar Subang dan berani membersihkan pejabat korup, Ketua KNPI Subang Jaka berharap agar Plt.Bupati tidak menempatkan pejabat yang terkait dengan kasus Bupati Ojang Sohandi, Ketua LSM Protes Dadus Sunaryo yang menggaris bawahi uraian sambutan Kapolres, Dandim dan Plt.Bupati, Ketua LSM Jarang Ade Sahid mengharapkan agar para pihak memahami Tupoksi Ormas/LSM/OKP dan Insan Pers, penyelenggara Negara ketika melaksanakan tugas harus bermartabat, dan Forum silaturahmi harus terus dilakukan agar antara Eksekutiv, Legislativ dan Yudikativ bisa berkesinambungan untuk membangun Subang, dan Ketua Ormas PP yang diwakili oleh praktisi hukumnya, mengharapkan agar Plt.Bupati mempertanggungjawabkan statement-nya dengan kalimah yang ngrecokin agar keluar dari Subang.

"Saya harapkan Plt.Bupati Subang untuk mempertanggungjawabkan perkataannya. apa maksud dan tujuannya dengan ucapan mengrecokin, apalagi harus keluar dari Subang,"ujar perwakilan Ormas PP Subang, Senin 19/09-2016 di pendopo Rumdin Bupati Subang.

Plt.Bupati Subang, Hj.Imas Aryumningsih terkait ucapannya yang menyinggung perasan penggiat di Subang, dengan resmi memohon maaf apabila perkataannya menyinggung para penggiat.

"Saya mohon maaf kepada semua pihak, kedepan akan merespon masukan yang baik untuk membangun Subang yang selaras dengan undang-undang dan peraturan yang ada,"ucapnya.

Kapolres Subang, AKBP Yudhi S. Wahid, SH.MH, dengan tegas mengatakan akan menindak tegas bagi Ormas/LSM/OKP dan Insan Pers yang melanggar hukum. Namun Kapolres meminta kepada semua pihak hususnya penggiat di Subang untuk bersama-sama mendukung program pembangunan di Kabupaten Subang. Bangun kerjasama, dan komunikasi terbuka serta bergerak sesuai dengan kapasitas masing-masing.

"Bila ada yang melanggar tak segan akan ditindak, seperti di Majalengka ada oknum LSM GMBI dan Ormas PP yang ditangkap karena melanggar hukum,"ujar Kapolres.

Dandim 0605 Subang, Letkol Inf. Budi Mawardi Syam, mengajak dan mengingatkan semua pihak bahwa membangun daerah merupakan kewajiban bersama. Adapun teknisnya bisa dilaksanakan sesuai dengan tupoksi dan sesuai kepampuannya masing-masing.

"Bila dilapangan tupoksinya dilaksanakan dan apabila dilapangan ada temuan kami siap membantu menindak lanjuti,"ujar Dandim.

Sedangkan menurut Praktisi Hukum Subang yang sempat hadir dalam agenda silaturahmi, Endang Supriyadi, SH.MH. mengatakan, bahwa Plt.Bupati Subang mestinya hati-hati dalam berstatement, karena poksi masing-masing cukup jelas. Bupati sebagai pelaksana teknis dan Ormas/LSM/OKP dan Insan Pers sebagai kontrol sekaligus sebagai penyeimbang pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Harus diingat Plt.Bupati dilindungi dan harus melaksanakn tugas sesuai undang-undang dan peraturan lainnya, dan Ormas/LSM/OKP dan Insan Pers pun sama.

"Saya menyesalkan dengan statemnet Plt.Bupati, mestinya Plt.Bupati berkewajiban membina Ormas/LSM/OKP dan Insan Pers bukan malah dipojokan, adapun pembinaan bisa dilakukan baik diklat secara individu maupun langsung dilaksanakan oleh pemkab Subang,"ujar Endang.(*).

 

Pemandangan Bupati Subang terhadap 2 Raperda

altSUBANG (MGO) - Pemerintah Kabupaten Subang mengapresiasi perhatian DPRD kepada Raperda tentang PDAM dan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Subang, Abdurakhman saat membacakan Pemandangan Bupati Subang atas 2 buah Raperda tentang PDAM Tirta Rangga dan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Selasa (13/9/2016).

Karena kedua Raperda tersebut akan mendukung pada kemajuan  pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Subang.

Dijelaskan bahwa Raperda tentang PDAM Tirta Ranga dilatarbelakangi adanya peningkatan penambahan program pengelolaan hibah negara sebesar 4,6 trilyun diantaranya untuk penyelesaian piutang negara dari PDAM yang diikuti dengan Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada 107 PDAM sebesar Rp 3,9 trilyun dan untuk PDAM Subang sebesar Rp 5.098.019.000 dengan penyertaan modal non-kas.

Selama ini mengenai penyertaan modal secara non-kas belum ada pengaturan yang jelas. Untuk itu DPRD menginisiasi perubahan Perda penyertaan modal PDAM dalam rangka membantu kinerja pemerintah daerah khususnya ekskutif.

Kemudian terhadap Raperda tentang penyelenggaraan Ketenagakerjaan, bagi Pemerintah Kabupaten Subang merupakan upaya melindungi pekerja di Subang. Karena Pekerja dalam kedudukannya menempati sangat penting dalam pembangunan nasional.

Maka Raperda untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja tersebut dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakukan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya sengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Selanjutnya mengenai point-point subtansnya agar dibahas supaya memenuhi asas yuridis, filosofis dan sosiologis sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan produkk hukum daerah.(*).

 

Susunan SOTK Baru Kabupaten Subang

altSUBANG (MGO) - Akhirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah (SOTK) disahkan menjadi Perda melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Subang, Senin (5/9/2016).

Dalam sambutannya Plt Bupati Subang, Imas Aryumningsih menyampaikan dengan disahkannya Persetujuan dan Penetapan Perda STOK diharapkan membantu kelancaran kinerja di Pemerintah Kabupaten Subang untuk bisa lebih baik.

Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 21 Dinas, 4 Badan dan 30 Kecamatan.Adapun susunannya ialah:

Dinas Daerah terdiri dari:

1.     Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.     Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

3.     Dinas Kesehatan

4.     Dinas Perhubungan

5.     Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

6.     Dinas  PU dan Tata Ruang

7.     Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Pemukiman

8.     Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian

9.     Dinas Pertanian

10. Dinas Peternakan

11. Dinas Ketahanan Pangan

12. Dinas Kelautan dan Perikanan

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

14. Dinas Sosial

15. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

16. Dinas Lingkungan Hidup

17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

18. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

19. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu

20. Dinas Koperasi dan Perpustakaan

21. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Daerah terdiri dari:

1.     Badan Keuangan Daerah

2.     Badan Perencanaan dan penelitian dan Pengembangan

3.     Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan

4.     Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran

Berikut Staf Ahli yang terdiri dari Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembagunan dan Keuangan, dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Pada Sidang paripurna dilaksanakan Penyampaian Nota Pengantar dua buah Raperda Usulan Pembahasan DPRD yaitu: Raperda Perubahan Perda No 6 tahun 2016 tentang PDAM Tirta Rangga Kab Subang Dan Raperda tentang Ketenagakerjaan di Kab Subang.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Beni Rudiono yang didampingi Wakil Ketua, Agus Masykur, Ahmad Rizal dan Sekda Drs.H Abdurahman M.Si, Kapolres Subang AKPB Yudi Sulistianto, Kajari Subang Chandra Yahya Welo SH, Anggota DPRD Kab subang, Dansub Denpom Kapten POM Sarno, Dan Unit Intel Dim 0605 Subang Letda Sukaji, para Kepala Dinas/Instansi/Camat dan tamu undangan.

Sehubungan dengan perubahan SOTK menurut Sekda Kab Subang, Abdurakhman kemungkinan dalam penyesuaiannya diperkirakan sekitar 300 orang eselon III dan IV akan kehilangan jabatan.

Selanjutnya pasca penetapan SOTK, pihak Badan kepegawaian daerah (BKD) akan mengadakan pemetaan eselon II dan III dan sebelumnya dilakukan assessment dengan tim penilai dari Provinsi Jawa Barat.(*). 

 
                  

Berita Terbaru

Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...