Merasa Diteror Bagian Legal PT.Menara Akan Ambil Jalur Hukum

altSUBANG (MGO) - Tak terima diklarifikasi, dikonfirmasi dan diberitakan, bahkan hal tersebut dianggap teror, sehingga Kepala Bagian Legal & Personalia PT.Menara Sumberdaya Indonesia Wantilan Akan mengambil jalur hukum.

Hal tersebut terkait pemberitaan di mediagivalonline.com terbitan Kamis, 27/8-2015 berjudul PT.Menara Cipeundeuy, Tak Berani Jawab Surat Balik Tanya Legal LSM. adapun isi berita mengenai keluhan pekerja PT.Menara yang menduga perijinan gedung gudang menjadi tempat produksi, upah pekerja dibawah UMK Subang, puluhan pekerja sejak 2008 sampai dengan sekarang belum mendapatkan Jamsostek/BPJS. Sedangkan iuran Jamsostek/BPJS sudah lama dipungut oleh perusahaan.

Dengan hal tersebut Kepala Bagian Legal & Personalia PT.Menara Sumberdaya Indonesia Wantilan, Bambang tidak terima disurati malah menganggap Ormas Gival organisasi Ilegal kemungkinan sebagai dalih enggan menjawab surat konfirmasi dari Ormas Gival bernomor 224/DPP.OG.02/Srt.Knf./VIII/2015 tertanggal 11 Agustus 2015 perihal konfirmasi seputar keluhan pekerjanya yang menduga perijinan gedung gudang menjadi tempat produksi, upah pekerja dibawah UMK Subang, pekerja sejak 2008-sekarang belum mendapatkan Jamsostek/BPJS.

Pada Kamis, 27/8-2015 sekira pukul 15.50wib yang berisi keberatan adanya pemberitaan miring seputar perusahaan yang dianggap oleh karyawan bahwa PT.Menara Sumberdaya Indonesia tidak memberikan upah yang layak, dan tidak memberikan legal Jamsostek/BPJS sedangkan iurannya setiap bulan ditarik oleh pihak perusahaan.

Sedangkan ketika ditanya soal pemberitaan pertama, Bambang merasa keberatan, walaupun tidak memberikan alasannya, yang jelas Bambang tidak berani balas surat Ormas Gival malah balik tanya legal Gival, dan kini Bambang menuduh merasa diteror ketika diklarifikasi, dikonfirmasi, dan diberitakan.

"Pak Daus, tentu juga keberatan berita tersebut, kalau pihak anda terus meneror kami dalam berbagai bentuk baik melalui telepon, publikasi di internet dan lain-lain kami akan menempuh jalur hukum,"ujar Bambang dalam pesan singkatnya.

Sementara itu Ormas Gival pada Senin, 31/8-2015 berencana akan melaporkan pihak managemen PT.Menara kepada DPRD Subang dan Disnakertrans Subang, yakni adanya dugaan ketidak adilan terhadap karyawan yang terjadi di  PT.Menara Sumberdaya Indonesia Jln.Cibeureum, Ds.Wantilan, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang 41272, Jawabarat.(*).  
 

 

Pimpinan PT.Peluang Gemililang Subang Menghilang

SUBANG (MGO) – Sampai detik ini developer PT.Peluang Gemilang Kencana Cigadung Subang menghilang dan belum menjawab pertanyaan sejumlah pihak tentang dana talangan untuk membayar cicilan rumah KPR-BTN atas kredit sebanyak 25 anggota DPRD Subang yang mangkir membayar cicilan.

Kemungkinan besar menghilangnya pimpinan PT.Peluang Gemilang Kencana Cigadung Subang akibat terlalu banyaknya para LSM/Ormas dan wartawan yang menanyakan persoalan adanya sebanyak 25 anggota DPRD Subang yang mangkir membayar cicilan kredit perumahan dari pertama cicilan sampai dengan 8 bulan cicilan sejaka November 2014 sampai dengan Mei 2015.

Menurut informasi hampir 5 bulan pimpinan PT.Peluang Gemilang Kencana Cigadung Subang, Atep tidak ngantor-ngantor, adapun Atep sesekali datang ke Subang berada diluar kantor dan bahkan 5 pegawainya yang semuanya berjenis perempuan telah lama tidak melihat batang hidung pimpinannya.

“Saya tidak tahu kang beberapa bulan ini Kami tidak pernah bertemu pimpinan, memang sesekali ada menelepon ke telepon kantor. Jadi kalau akan menanyakan nomor HP pimpinan Kami tidak tahu,”ujar pegawainya.

Yang menjadi pertanyaan, ada apa dengan develover sehingga mau membayar cicilan anggota DPRD Subang yang jumlahnya sebanyak 25 orang yang rata-rata angsuran KPR-BTN-nya senilai Rp.5juta per anggota DPRD.

Berita sebelumnya memuat sebanyak 25 konsumen yang semuanya anggota DPRD Subang sejak November 2014 sampai dengan Maret 2015 tidak mau membayar angsuran KPR-BTN. Dan sampai dengan berita ini ditayangkan sejumlah anggota DPRD Kab.Subang mangkir bayar cicilan KPR-BTN yang sampai Mei 2015 ini sebanyak Rp.125juta dibayar oleh Develover.

Sekretaris DPRD Kab.Subang, H.Suwarna ketika dikonfirmasi melalui ponselnya, bahwa dari sebanyak 25 anggota DPRD Kab.Subang tidak mau membayar cicilan KPR-BTN disebabkan lokasinya sering banjir limit waktu kontrak kredit terlalu pendek sehingga memberatkan konsumen.”Anggota DPRD tidak mau membayar angsuran karena lokasi perumahan sering banjir, dan keberatan dengan waktu kontrak kredit yang cukup pendek padahal pengajuan semula berjangka 15 tahun, namun hanya dikabulkan berjangka 5 tahun,”ujar Suwarna.(*).

 

Pengembang Minta Ijin Warga, Warga Menuntut Perbaikan Jalan

SUBANG (MGO) – Dalam pertemuan antara warga dengan perwakilan pemgembang perumahan Puri Surya Cigadung terdapat dua kesepakatan. Pihak pengembang mengharapkan ijin warga untuk mengembangkan pembangunan perumahan type 36 sedangkan warga meminta perbaikan infrastruktur jalan rusak dilingkungan perumahan yang berdiri sejak tahun 2011.
Hal itu terjadi ketika Ketua RW.25 Ironi mengundang pihak pengembang guna mensosialisasikan rencana penambahan pembangunan perumahan yang lokasinya berdampingan dengan perumahan Surya Cigadung. Akan tetapi dalam pertemuan tersebut bukanlah mensosialisasikan rencana penambahan pembangunan perumahan, namun warga menuntut agar ada perbaikan saluran pembuangan air dan perbaikan jalan lingkungan yang telah rusak.
Dijelaskan Ketua RW.25 Ironi, bahwa pihak perusahaan harus memperbaiki saluran air dan perbaikan jalan, sedangkan masyarakat harus mau untuk membantu pihak perusahaan dengan cara bergotong royong. “Sesuai permintaan warga, Saya harapkan pihak perusahaan merespon keinginan warga, dan warga harus siap gotong royong memperbaiki saluran dan jalan,”jelas Ironi.
Sedangkan menurut perwakilan pengembang perumahan Surya Cigadung, Drs.Heni Hergiani menjelaskan bahwa perumahan Surya Cigadung type 36 dibangun pada tahun 201 yang saat ini telah ditempati semuanya. Menyinggung soal komplen warga, Heni menuturkan bahwa pihak perusahaan telah setuju akan membantu tuntutan warga, dan akan dibicarakan dengan pemerintah setempat yakni Ketua RW.25.
Menyinggung tuduhan warga bahwa perusahaan tidak pernah membantu lingkungan perumahan, itu tidak benar, karena sejak berdirinya perumahan sekira tahun 2011-2012, pihaknya telah memberikan konpensasi berupa tanah untuk pembangunan mesjid, membuat saluran dan gorong-gorong, benteng tanggul, pun telah melayani komplen-komplen warga meskipun komplen warga telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan SP3K dan tertuang dalam perjanjian kredit dari Bank BTN selama 100 hari dari sejak ditanda tangani.
“Meskipun batas waktu komplen telah melampaui batas, akan tetapi demi kenyamanan dan keamanan warga Kami telah memberikan sejumlah bantuan,”jelas Heni.
Dalam waktu dekat, dilanjutkan Heni, bahwa pihak perusahaan telah siap untuk memenuhi tuntutan warga, asalkan keinginan pengembang untuk memperluas pembangunan perumahan yang baru diijinkan warga.”Kami telah merspon keinginan warga yang bentuknya konpensasi atas ijin warga yang telah diberikan kepada perusahaan,”ujar Heni.
Dalam pertemuan terjadi debat yang cukup panas, yakni adanya oknum LSM dan wartawan memanfaatkan moment tersebut, dan menganggap pihak pengembang dibekingi oleh LSM dan wartawan. Padahal dalam pertemuan LSM yang dituduh membekingi hanyalah ingin bersilaturahmi dan karena diberikan waktu oleh pengatur acara maka Ketua Umum LSM dimaksud memberikan pemahaman kepada warga. Semoga saja kedua LSM dan wartawan tersebut tidak memanfaatkan moment dan juga tidak membikingi salah satu pihak.
“Saya datang kesini ingin bersilaturahmi dengan warga Surya Cigadung, karena Saya pun mempunyai kewajiban untuk bermitra dengan masyarakat,”ujar Ketua LSM yang dituduh membikingi pengembang.(*).

 
                  

Berita Terbaru

Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...