Jam 12 Malam PT.Pungkok Belum Pulangkan Karyawan, Disnaker Wajib Menindaknya

      PANTURA (MGO) – Hampir saja managemen PT.Pungkok Indonesia One dikeroyok warga, pasalnya sampai dengan pukul.23.47 wib pihak perusahaan belum memulangkan karyawannya, Sabtu (1-11-2014).

      Kemarahan ratusan suami pekerja  PT.Pungkok Indonesia One Pabuaran Subang hampir saja meledak ketika perwakilan managemennya, Mr.Ho yang meminta kepada para suami pekerja untuk menunggu 1 jam lagi istrinya dipulangkan, padahal saat itu telah menunjukan pukul 23.47 wib. dalam kondisi memanas karena kemarahan warga kepada Mr.Ho takut tidak bisa dibendung ahirnya Mr.Ho dibawa masuk ke kantornya oleh Wakil Ketua Umum Ormas Gival, Ade Saepuloh.

      Menurut Ade Saepuloh, Mr.Ho dikantornya diberikan pencerahan agar bisa memulangkan karyawannya yang saat itu hampir mendekati pukul 12 malam, ahirnya dengan negosiasi yang sehat pihak perusahaan melalui Mr.Ho karyawan dipulangkan dan bisa keluar dari tempat kerjanya sekira pukul 24.40 wib.

      “Saya menyayangkan kejadian malam ini, hal ini merupakan monopoli hak manusia kepada para karyawan. Apalagi mendengar kabar dari karyawan mereka dipekerjakan mulai jam 8 pagi dipaksa harus lembur sampai pukul 02 dinihari, yang menolak akan dikeluarkan dari perusahaan,”ujar Ade Sapuloh.

      Untuk itu, dilanjutkan Ade perusahaan mempekerjakan karyawan bisa siang hari dan/atau malam hari.  Yang mana jam Kerja pekerja di sektor swasta diatur dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 77 sampai dengan pasal 85, dan Pasal 77 ayat 1, mewajibkan setiap pengusaha melaksanakan ketentuan jam kerja diatur dalam 2 sistem yakni 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1  minggu; atau 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

      Mengacu pada UU No.13/2003. Ketentuan waktu kerja diatas hanya mengatur batas waktu kerja untuk 7 atau 8 sehari dan 40 jam seminggu dan tidak mengatur kapan waktu atau jam kerja dimulai dan berakhir. Pengaturan mulai dan berakhirnya waktu atau jam kerja setiap hari dan selama kurun waktu seminggu, harus diatur secara jelas sesuai dengan kebutuhan oleh para pihak dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

      “Pada beberapa perusahaan, waktu kerja dicantumkan dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat 1 UU No.13/2003, PP dan PKB mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk (biasanya Disnaker),”ucap Ade.

      Sedangkan waktu kerja lembur, ditambahkan Ade adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari untuk 6 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau 8 jam sehari untuk 8 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah (Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri no.102/MEN/VI/ 2004. Yang mana waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam/hari dan 14 jam dalam 1 minggu diluar istirahat mingguan atau hari libur resmi.

      “Kami harapkan para pihak hususnya Disnakertrans Subang untuk menindak tegas pihak PT.Pungkok yang telah mempekerjakan karyawannya yang melebihi kreteria, apabila para pihak tidak mengindahkan aturan dan perundang-undangan ketenaga kerjaan maka kami akan mempertanyakan kredibilitas perusahaan tersebut,”ujar tambah Ade.(*).

       

        • Dibaca: 1335 kali

        TCE-Plugin by www.teglo.info

         
                          

        Berita Terbaru

        Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
        759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
        Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
        Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
        PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...