Guna Pelayanan Prima status PD. BPR Ditingkatkan

      SUBANG (MGO) - Dalam rangka pemberian layanan perbankan secara cepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat khususnya kepada UMKM yang selama ini belum terjangkau oleh layanan bank umum PD. BPR Subang, DPRD Kab. Subang berprakarsa untuk meningkatkan status PD. BPR.

      Hal ini disampaikan pada Nota Pengantar Rencana raperda tentang Perubahan Status PD BP Subang yang dibacakan oleh M. Nur Wibowo pada Paripurna Dewan, Senin (24/6) di Gedung DPRD Subang.

      Peningkatan status ini diharapkan dapat mencapai prinsip obyektifitas dan keadilan bagi masyarakat pengguna perbankan. Maka perlu adanya perubahan bentuk badan hukum PD BPR Subang menjadi PT sebagai langkah/upaya untuk menyesuaikan perkembangan iklim dan persaingan dunia usaha. Badan hukum PT dipandang lebih banyak diterima dilingkungan usaha baik nasional maupun internasional. Selain itu perubahan bentuk badan hukum PD menjadi PT ini merupakan amanat Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 30 tahun 2010 yang menyatakan bahwa PD. BPR / PD. PK hasil konsolidasi atau merger perlu dilakukan perubahan bentuk hukum dari PD menjadi PT (Perseroan Terbatas).

      Untuk itu perlu mengadakan Perubahan Peraturan Daerah (Perda) No. 26 tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan PD BPR Subang hasil konsolidasi 12 PD BPR menjadi PT. BPR Kab. Subang sehingga dalam pengelolaannya dapat membentuk suatu sistem perbankan yang sehat, berkembang dan dinamis. Dengan perubahan menjadi PT. BPR Subang diharapkan  menjadi Bank yang terpenuhinya infrastruktur ekonomi untuk memberikan pelayanan perbankan dengan prosedur cepat, murah dan sederhana.

      Bahwa dengan adanya perubahan badan hukum dari PD BPR Subang menjadi PT BPR Subang akan mempunyai sasaran atau tujuan yang akan diwujudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor BUMD. Sedangkan bagi dunia usaha yaitu mendukung pembangunan disektor riil khususnya pengusaha menengah kecil dan mikro baik di pedesaan maupun perkotaan.

      Dari sisi pembiayaan sebagai pemberi pinjaman langsung (direct leading) untuk pembiayaan infrastruktur di daerah dan Refinacing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain khususnya di masyarakat serta untuk meningkatkan daya saing Kab. Subang. Perubahan badan hukum PD BPR menjadi PT BPR diharapkan akan memperbaiki, memperkuat dan mengoptimalkan kinerja BPR, disamping menyerap tenaga kerja serta meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah.(*).

        • Dibaca: 844 kali

        TCE-Plugin by www.teglo.info

         
                          

        Berita Terbaru

        Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
        759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
        Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
        Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
        PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...