Gubernur Jabar Tidak Pernah Memberikan Rekomendasi Kepada PT.GRPP

      SUBANG (MGO) - Sehubungan dengan kisruh pengelolaan Objek Taman Wisata Alam (TWA) Tangkuban Parahu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan bahwa Tangkuban parahu secara kepemilikan tidak ada kaitan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Tidak sebab langsung berada dibawah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Kementrian Kehutanan.

      Pada jaman Kabinet Indonesia Bersatu Pertama ijin diberikan kepada PT Graha Rani Putra Persada (GRPP), namun pemberian ijin tidak didahului rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, kepada wartawan di sela-sela kegiatan di Pamanukan Subang, Minggu (10/6/2012)

      Sejak tahun 2010 Pemerintah Provinsi telah melakukan langkah-langkah: Pertama tidak merekomendasi ijin PT. GRPP karena ijin tersebut tidak didahului oleh rekomendasi Gubernur Jawa Barat. Kedua, ternyata PT. GRPP malah melanjutkan pembangunannya. Maka kita stop dengan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penghentian Pembangunan Fisik oleh PT. GRPP. Dan sudah terjadi penyetopan tersebut. Ketiga kita (pemprov) mengajukan kepada kementrian kehutanan untuk segera mencabut ijin PT. GRPP. Berarti aktifitas GRPP yang sekarang liar, dong?” tanya wartawan. “Yah silahkan saja tanya ke Pak Mentri!” ujar Heryawan.

      “Tetapi yang pasti kami (gubernur Jawa Barat) tidak pernah mengeluarkan rekomendasi apapun (mengenai pengelolaan TWA Tangkuban Parahu). Namun untuk selanjutnya, hubungannya dengan Kementrian Kehutanan bukan Pemerintah Provinsi. “Untuk mengetahui selanjutnya silahkan tanya kepada kementrian,” tegasnya.

      Mengenai kabar adanya rekomendasi dari Wakil Gubernur Jawa Barat, Heryawan menegaskan bahwa tidak ada yang namanya rekomendasi dari “Wakil”. “Tidak pernah ada. Di dunia ini tidak pernah ada SK Wakil atau rekomendasi Wakil. Di pusat juga sama yang ada Perpres, Keppres. Tidak pernah ada dari wakil.” Tegasnya lagi.

      Selanjutnya wartawan menanyakan tentang pemerintah yang berhak melakukan pengelolaan. “Yah, kalau nuntut pengelolaan yang paling deket ke provinsi. Karena wilayahnya di sana ada Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang. Kalau lintas pemerintahan (kabupaten), yang paling pantas provinsi,” tambahnya lagi.

      Bila kemudian pertanyaannya apakah yang paling pantas mengelola pusat atau provinsi. Ini harus ada pembicaraan terlebih dahulu dengan kementrian Kehutanan. “Bila ada kewenangan dari Kementrian kehutanan untuk mengurus, maka kita (pemprov) akan urus,” pungkasnya.(*).

        • Dibaca: 780 kali

        TCE-Plugin by www.teglo.info

         
                          

        Berita Terbaru

        Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
        759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
        Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
        Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
        PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...