Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa

      altSUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola aspirasi ekonomi masyarakat.

      Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Forum BPD Kabupaten Subang, Imanuddin dalam releas-nya yang dikirimkan ke alamat email Mediagivalonline, Minggu (12/11-2017). Dilanjutkan Imanuddin bahwa dengan terbitnya Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepolisian, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT untuk mengawasi penggunaan Dana Desa tidak menyurutkan langkah inovatif dari BPD.

      ”Bahwa Partisipan FGD dari Subang wilayah utara, tengah dan selatan, berupaya merumuskan tindakan strategis mulai fungsi penyusunan Raperdes, aspirasi, dan pengawasan kinerja Kepala Desa”,ucap Imanuddin. 

      Dikatan pula oleh Ketua Perkumpulan Jarkom Desa, Anom Surya Putra yang menilai bahwa terdapat isu penting dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman, sepertifasilitasi penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap pengelolaan Dana Desa. Fungsi BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa perlu dirumuskan secara inovatif, tidak hanya mendengar laporan Kepala Desa, atau saling melapor ke aparat penegak hukum.

      ”Fungsi BPD sekarang tidak lagi menjadi parlemen Desa, yang dikesankan sebagai oposisi Kepala Desa, tapi BPD justru menjadi kekuatan demokrasi lokal untuk mengolah aspirasi warga Desa menjadi lebih bertenaga,”ujar Anom.

      Dilanjutkan Anom, dari suasana Focus Group Discussion yang diselenggarakan forum komunikasi BPD kabupaten Subang, delegasi BPD tampak berupaya menelaah isi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengenalkan fungsi BPD pada tiga jalur. Jalur yang memancing diskusi hangat adalah pengawasan atas kinerja Kepala Desa. Tak jarang BPD terlibat suasana konflik bila sekedar mengawasi penggunaan Dana Desa ketika kegiatan sudah selesai. 

      BPD menajamkan isu penting seperti tata ruang Desa, budidaya hasil laut, pelestarian adat sedekah bumi, aset Desa, dan kerjasama antar Desa untuk ekonomi warga. “BPD ikut menggali potensi dan menggerakkan sumber daya di Desa masing-masing, menurut saya ini kemajuan penting bagi BPD di Subang”,tegas Anom diiyakan Otong sekretaris forum komunikasi BPD.

      Acara FGD ini membaca secara kritis semua regulasi penting tentang BPD. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah menegaskan fungsi baru BPD, termasuk Peraturan Menteri Desa No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Musyawarah Desa dan Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang BPD. 

      Sebagai fasilitator, keduanya berharap perintah UU Desa harus segera dilaksanakan. Perda BPD di Subang harus segera dirumuskan dan disahkan agar BPD semakin cepat memilah mana persoalan demokrasi lokal Desa, audit, dan masalah pidana.(*).

        • Dibaca: 183 kali

        TCE-Plugin by www.teglo.info

         
                          

        Berita Terbaru

        Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
        759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
        Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
        Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
        PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...