Pemandangan Bupati Subang terhadap 2 Raperda

      altSUBANG (MGO) - Pemerintah Kabupaten Subang mengapresiasi perhatian DPRD kepada Raperda tentang PDAM dan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Subang, Abdurakhman saat membacakan Pemandangan Bupati Subang atas 2 buah Raperda tentang PDAM Tirta Rangga dan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Selasa (13/9/2016).

      Karena kedua Raperda tersebut akan mendukung pada kemajuan  pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Subang.

      Dijelaskan bahwa Raperda tentang PDAM Tirta Ranga dilatarbelakangi adanya peningkatan penambahan program pengelolaan hibah negara sebesar 4,6 trilyun diantaranya untuk penyelesaian piutang negara dari PDAM yang diikuti dengan Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada 107 PDAM sebesar Rp 3,9 trilyun dan untuk PDAM Subang sebesar Rp 5.098.019.000 dengan penyertaan modal non-kas.

      Selama ini mengenai penyertaan modal secara non-kas belum ada pengaturan yang jelas. Untuk itu DPRD menginisiasi perubahan Perda penyertaan modal PDAM dalam rangka membantu kinerja pemerintah daerah khususnya ekskutif.

      Kemudian terhadap Raperda tentang penyelenggaraan Ketenagakerjaan, bagi Pemerintah Kabupaten Subang merupakan upaya melindungi pekerja di Subang. Karena Pekerja dalam kedudukannya menempati sangat penting dalam pembangunan nasional.

      Maka Raperda untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja tersebut dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakukan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya sengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

      Selanjutnya mengenai point-point subtansnya agar dibahas supaya memenuhi asas yuridis, filosofis dan sosiologis sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan produkk hukum daerah.(*).

        • Dibaca: 275 kali

        TCE-Plugin by www.teglo.info

         
                          

        Berita Terbaru

        Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan Kapolsek Purwadadi Pimpin Upacara Hari Pahlawan SUBANG (MGO) - Kapolsek Purwadadi Kab.Subang, Kompol Supratman S.sos memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasiona...
        759 Anggota PPS Diambil Sumpah 759 Anggota PPS Diambil Sumpah SUBANG (MGO) – Sebanyak 759 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 253 desa dan kelurahan di Kabupaten Subang dilant...
        Bupati : Wadah Nelayan PNTI Bupati : Wadah Nelayan PNTI SUBANG (MGO) – Bupati Subang, Imasa Aryumningsih menyatakan nelayan memiliki wadah dan media untuk menyalurkan keluhan se...
        Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa Fungsi BPD Bukan Oposisi Kepala Desa SUBANG (MGO) - Fungsi BPD di Kabupaten Subang bukan merupakan opsisi Kepala Desa (Kades) akan tetapi inovasinya untuk mengelola...
        PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PT.Saneka Kontraktor Drainase Tertutup Bagi Publik PANTURA (MGO) - Kontraktor PT.Saneka yang mengerjakan proyek Drainase Cikampek-Sukamandi terkesan tertutup bagi publik.Pasalnya...